Rabu, 17 Januari 2018 | 19.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pansus Pelindo II Serahkan Berkas Investigatif BPK ke KPK

Pansus Pelindo II Serahkan Berkas Investigatif BPK ke KPK

Reporter : Fadilah | Senin, 17 Juli 2017 - 15:11 WIB

IMG-24135

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyambangi gedung KPK. KiniNews/Fadilah.

JAKARTA, kini.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Pelindo II menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/7) siang.

Pansus yang diketuai politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka itu tiba sekira pukul 14.10 WIB bersama dengan politikus anggota lainnya, yakni Darmadi Durianto dari PDI-P dan Daniel Johan dari PKB.

Kedatangan mereka untuk memberikan sejumlah berkas hasil audit investigatif BPK terkait dengan perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Kami perwakilan dari Pansus Angket DPR untuk Pelindo II akan memberikan laporan audit investigatif BPK,” kata Rieke kepada waartawan.

Ada lima temuan yang didapatkan BPK, pertama soal perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH tidak menggunakan permohonan izin konsesi kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Kedua, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukkan sebagai rencana kerja dan RJPP dan RKAP PT Pelindo II, serta tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam Laporan Tahunan 2014. Padalah rencana itu telah dinisiasi oleh Dirut PT Pelindo II sejak tahun 2011.

Ketiga, perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT ditandatangani oleh Pelindo II dan Hutchison Port Holding tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN.

Keempat, penunjukkan Hutchison Port Holding oleh PT Pelindo II sebagai mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.

Dan kelima, soal penunjukkan Deutsche Bank sebagai financial advisor. Hal itu, diduga oleh BPK bertentangan dengan peraturan perundangan.

Rieke menjelaskan BPK telah mengeluarkan audit investigatif tahap pertama. Kemudian BPK memberikan hasil audit perpanjangan kontrak JICT terjadi indikasi berbagai pelanggaran terhadap hukum.

“Potensi kerugian mencapai Rp4,08 triliun dan kami hari ini akan menyampaikan hasil auditnya ke KPK agar kemudian dilanjutkan proses hukumnya,” papar Rieke.

Rieke menegaskan juga akan menanyakan terkait kelanjutan dari kasus yang menjerat RJ Lino sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

“Yah itu juga termasuk yang akan kami tanyakan, karena khan sudah menjadi TSK. Masa TSK terus ga ada tindaklanjutnya,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...