Senin, 20 November 2017 | 04.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pansus Pelindo II Serahkan Berkas Investigatif BPK ke KPK

Pansus Pelindo II Serahkan Berkas Investigatif BPK ke KPK

Reporter : Fadilah | Senin, 17 Juli 2017 - 15:11 WIB

IMG-24135

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyambangi gedung KPK. KiniNews/Fadilah.

JAKARTA, kini.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Pelindo II menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/7) siang.

Pansus yang diketuai politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka itu tiba sekira pukul 14.10 WIB bersama dengan politikus anggota lainnya, yakni Darmadi Durianto dari PDI-P dan Daniel Johan dari PKB.

Kedatangan mereka untuk memberikan sejumlah berkas hasil audit investigatif BPK terkait dengan perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

“Kami perwakilan dari Pansus Angket DPR untuk Pelindo II akan memberikan laporan audit investigatif BPK,” kata Rieke kepada waartawan.

Ada lima temuan yang didapatkan BPK, pertama soal perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH tidak menggunakan permohonan izin konsesi kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu.

Kedua, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukkan sebagai rencana kerja dan RJPP dan RKAP PT Pelindo II, serta tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam Laporan Tahunan 2014. Padalah rencana itu telah dinisiasi oleh Dirut PT Pelindo II sejak tahun 2011.

Ketiga, perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT ditandatangani oleh Pelindo II dan Hutchison Port Holding tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN.

Keempat, penunjukkan Hutchison Port Holding oleh PT Pelindo II sebagai mitra tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya.

Dan kelima, soal penunjukkan Deutsche Bank sebagai financial advisor. Hal itu, diduga oleh BPK bertentangan dengan peraturan perundangan.

Rieke menjelaskan BPK telah mengeluarkan audit investigatif tahap pertama. Kemudian BPK memberikan hasil audit perpanjangan kontrak JICT terjadi indikasi berbagai pelanggaran terhadap hukum.

“Potensi kerugian mencapai Rp4,08 triliun dan kami hari ini akan menyampaikan hasil auditnya ke KPK agar kemudian dilanjutkan proses hukumnya,” papar Rieke.

Rieke menegaskan juga akan menanyakan terkait kelanjutan dari kasus yang menjerat RJ Lino sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

“Yah itu juga termasuk yang akan kami tanyakan, karena khan sudah menjadi TSK. Masa TSK terus ga ada tindaklanjutnya,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...