Senin, 20 November 2017 | 04.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Rezim Jokowi di Simpang Jalan Sosmed

Rezim Jokowi di Simpang Jalan Sosmed

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 17 Juli 2017 - 17:16 WIB

IMG-24145

Ratusan mahasiswa muslim di Medan aksi penolakan Perppu No 2/2017. KiniNews/Nur Fatimah.

JAKARTA, kini.co.id – Rezim Jokowi melalui Kementerian Kominfo melakukan penutupan telegram, alasan utama dikaitkan dengan terorisme dan (rencana) penutupan beberapa media sosial juga akan dilakukan sebagai langkah untuk mereduksi penyebaran konten yang dianggap radikal dan terorisme.

“Apakah sikap ini tepat? Dan sejauhmana efektifitasnya?

Pengamat Teroris dari The Community Of Ideological Islamic Analyst, Ustadz Harits Abu Ulya menyatakan pemerintah tidak perlu berpikir naif, teknologi dan produk derivatnya pada dasarnya adalah bebas nilai, ia akan melahirkan dampak positif atau negatif tergantung usernya. Ibaratnya gelas ia sebagai alat dan air itu isinya.

Namun bukan karena isi gelas itu racun kemudian negara menghancurkan gelasnya, padahal gelas itu sudah menjadi kebutuhan dan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan warga negaranya.

“Memang betul bahwa negara punya peran dan kewajiban untuk menutup semua celah yang bisa membahayakan kehidupan warga negaranya dalam beragam aspeknya,” ujarnya, Senin (17/7).

Masih kata Harits peran negara yang harus dioptimalkan, dalam hal ini adalah fungsi filtering dan kontrol bukan memberangus.

Pemblokiran itu, tidak akan banyak memberikan pengaruh signifikan dalam upaya mereduksi atau menghentikan penyebaran konten yang terkait terorisme. Karena teknologi berkembang pesat serta selalu banyak memberikan pilihan dan alternatif lain.

Di dunia modern, negara dengan aparaturnya yang bekerja di dunia cyber punya PR besar bagaimana meminimalisir dampak negatif terutama perkembangan terorisme karena sebab teknologi yang ada.

“Jika pemerintah tetap memaksa untuk memblokir aplikasi sosial media dengan beragam variannya, itu artinya lebih menunjukkan kebuntuan berpikir dan pilihannya cenderung kontraproduktif dan tidak efektif yang ada justru blunder,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...