Rabu, 17 Januari 2018 | 19.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Rezim Jokowi di Simpang Jalan Sosmed

Rezim Jokowi di Simpang Jalan Sosmed

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 17 Juli 2017 - 17:16 WIB

IMG-24145

Ratusan mahasiswa muslim di Medan aksi penolakan Perppu No 2/2017. KiniNews/Nur Fatimah.

JAKARTA, kini.co.id – Rezim Jokowi melalui Kementerian Kominfo melakukan penutupan telegram, alasan utama dikaitkan dengan terorisme dan (rencana) penutupan beberapa media sosial juga akan dilakukan sebagai langkah untuk mereduksi penyebaran konten yang dianggap radikal dan terorisme.

“Apakah sikap ini tepat? Dan sejauhmana efektifitasnya?

Pengamat Teroris dari The Community Of Ideological Islamic Analyst, Ustadz Harits Abu Ulya menyatakan pemerintah tidak perlu berpikir naif, teknologi dan produk derivatnya pada dasarnya adalah bebas nilai, ia akan melahirkan dampak positif atau negatif tergantung usernya. Ibaratnya gelas ia sebagai alat dan air itu isinya.

Namun bukan karena isi gelas itu racun kemudian negara menghancurkan gelasnya, padahal gelas itu sudah menjadi kebutuhan dan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan warga negaranya.

“Memang betul bahwa negara punya peran dan kewajiban untuk menutup semua celah yang bisa membahayakan kehidupan warga negaranya dalam beragam aspeknya,” ujarnya, Senin (17/7).

Masih kata Harits peran negara yang harus dioptimalkan, dalam hal ini adalah fungsi filtering dan kontrol bukan memberangus.

Pemblokiran itu, tidak akan banyak memberikan pengaruh signifikan dalam upaya mereduksi atau menghentikan penyebaran konten yang terkait terorisme. Karena teknologi berkembang pesat serta selalu banyak memberikan pilihan dan alternatif lain.

Di dunia modern, negara dengan aparaturnya yang bekerja di dunia cyber punya PR besar bagaimana meminimalisir dampak negatif terutama perkembangan terorisme karena sebab teknologi yang ada.

“Jika pemerintah tetap memaksa untuk memblokir aplikasi sosial media dengan beragam variannya, itu artinya lebih menunjukkan kebuntuan berpikir dan pilihannya cenderung kontraproduktif dan tidak efektif yang ada justru blunder,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...