Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Bentuk Tim Gabungan Usut Konsesi JICT

KPK Bentuk Tim Gabungan Usut Konsesi JICT

Reporter : Fadilah | Senin, 17 Juli 2017 - 17:33 WIB

IMG-24147

Pansus Hak Angket DPR untuk Pelindo II melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK yang menyampaikan hasil investigatif BPK terkait korupsi di JICT. KiniNews/Fadilah.

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk tim guna menyelidiki perpanajngan konsesi Jakarta International Container Terminal yang diduga merugikan negara sebesar Rp4,08 triliun.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan membuat tim gabungan guna menindaklanjuti temuan pansus hak angket DPR RI terhadap Pelindo II.

“Kami segera akan menindaklanjuti dan kami tadi menyampaikan akan membuat tim gabungan,” ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (17/7).

Agus menjelaskan tim gabungan itu rencananya terdiri dari sejumlah jajaran KPK, jajaran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), serta jajaran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Hanya saja ia tak menjelaskan bagaimana tim tersebut bekerja.

“Kami juga sarankan ada vocal point di Pansus Pelindo yang nanti bisa mengupdate seluruh Anggota Pansus mengenai perkembangan yang terjadi,” pungkas Agus.

Sebagai informasi, hasil audit investigatif BPK terkait perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Dari audit tersebut, BPK menemukan kontrak baru antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding terindikasi merugikan keuangan negara sebesar US$ 360 juta atau sekitar Rp 4,08 triliun.

BPK menemukan dugaan kerugian itu berasal dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima oleh PT Pelindo II dari perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT.

Ada lima temuan spesifik yang diperoleh BPK dalam proses pemeriksaan investigatif atas kontrak dalam pengoprasian PT JICT, yang ditandatangani pada 5 Agustus 2014.

Pertama, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukkan sebagai rencana kerja dan RJPP dan RKAP PT Pelindo II, serta tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam Laporan Tahunan 2014. Padalah rencana itu telah dinisiasi oleh Dirut PT Pelindo II sejak tahun 2011.

Kedua, perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH tidak menggunakan permohonan ijin konsesi kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...