Sabtu, 23 September 2017 | 07.16 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Bentuk Tim Gabungan Usut Konsesi JICT

KPK Bentuk Tim Gabungan Usut Konsesi JICT

Reporter : Fadilah | Senin, 17 Juli 2017 - 17:33 WIB

IMG-24147

Pansus Hak Angket DPR untuk Pelindo II melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK yang menyampaikan hasil investigatif BPK terkait korupsi di JICT. KiniNews/Fadilah.

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi akan membentuk tim guna menyelidiki perpanajngan konsesi Jakarta International Container Terminal yang diduga merugikan negara sebesar Rp4,08 triliun.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan membuat tim gabungan guna menindaklanjuti temuan pansus hak angket DPR RI terhadap Pelindo II.

“Kami segera akan menindaklanjuti dan kami tadi menyampaikan akan membuat tim gabungan,” ujar Agus di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (17/7).

Agus menjelaskan tim gabungan itu rencananya terdiri dari sejumlah jajaran KPK, jajaran BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), serta jajaran PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Hanya saja ia tak menjelaskan bagaimana tim tersebut bekerja.

“Kami juga sarankan ada vocal point di Pansus Pelindo yang nanti bisa mengupdate seluruh Anggota Pansus mengenai perkembangan yang terjadi,” pungkas Agus.

Sebagai informasi, hasil audit investigatif BPK terkait perpanjangan kerja sama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Dari audit tersebut, BPK menemukan kontrak baru antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding terindikasi merugikan keuangan negara sebesar US$ 360 juta atau sekitar Rp 4,08 triliun.

BPK menemukan dugaan kerugian itu berasal dari kekurangan upfront fee yang seharusnya diterima oleh PT Pelindo II dari perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT.

Ada lima temuan spesifik yang diperoleh BPK dalam proses pemeriksaan investigatif atas kontrak dalam pengoprasian PT JICT, yang ditandatangani pada 5 Agustus 2014.

Pertama, rencana perpanjangan PT JICT tidak pernah dibahas dan dimasukkan sebagai rencana kerja dan RJPP dan RKAP PT Pelindo II, serta tidak pernah diinfokan kepada pemangku kepentingan dalam Laporan Tahunan 2014. Padalah rencana itu telah dinisiasi oleh Dirut PT Pelindo II sejak tahun 2011.

Kedua, perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoprasian PT JICT yang ditandatangani PT Pelindo II dan HPH tidak menggunakan permohonan ijin konsesi kepada Menteri Perhubungan terlebih dahulu.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:22 WIB

Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-V Tahun 2017, yang ...
Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:02 WIB

Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang

Lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selesai digelar, Jumat (22/9) sore ...
Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut
Hukum - Sabtu, 23 September 2017 - 00:08 WIB

Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Chepy Iskandar menolak eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan ...
Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 23:59 WIB

Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menuding Panglima TNI memaksa anggotanya untuk nonton film Pengkhianatan G30S/PKI.Panglima TNI Jenderal ...
Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 21:05 WIB

Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK

Seluruh permohonan yang diajukan tim penasehat hukum Setya Novanto dijawab tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan praperadilan ...
Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 20:46 WIB

Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat

Manajemen Citilink Indonesia menyebutkan penyebab ribuan lebah nemempel disayap pesawat tujuan Batam- Kualanamu diduga karea habitat atau sarang lebah terganggu ...