Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sambangi Ketua DPRD Sumut, Forum Islam Bersatu Sampaikan Penolakan Perppu

Sambangi Ketua DPRD Sumut, Forum Islam Bersatu Sampaikan Penolakan Perppu

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 17 Juli 2017 - 18:24 WIB

IMG-24150

Pimpinan ormas ilsam saat menemui pimpinan DPRD Sumut. KiniNews/Nur Fatimah.

MEDAN, kini.co.id – Perppu No 2 tahun 2017 terus mendapatkan penolakan dari elemen dan pimpinan ormas Islam dari sejumlah daerah di tanah air. Di Sumatera Utara, para pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Forum Islam Bersatu mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (17/7).

Para pimpinan ormas tersebut diantaranya adalah pimpinan Front Pembela Islam Kota Medan dan Deliserdang, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Sumut, Forum Umat Islam, dan BKM Masjid Agung.

Mereka datang dan ditemui langsung Ketua DPRD Sumut, Wagimin Ritonga untuk menyatakan penolakan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Perppu ini akan menambah kegaduhan dan kekisruhan kondisi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI. Untuk itu kami dari ormas Islam berharap perppu tersebut tidak menjadi pegangan pemerintah untuk membubarkan ormas terutama ormas Islam,” tegas Amir Wilayah Majalis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumatera Utara, Ustadz Nur Sahrul Ritonga di DPRD Sumatera Utara.

Pihaknya, kata Nur Sahrul mendesak DPR melalui DPRD Sumut untuk tidak memberikan dukungan kepada perppu yang dicurigai justru anti-Pancasila itu.

“Ini sangat penting, apalagi saat ini ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan yang disebut kelompok anti Islam dan kelompok anti Pancasila. Kondisi ini harus dijaga dengan tidak menambah kisruh dengan hadirnya perppu ini,” tegasnya.

Masih menurut Nur Sahrul, tidak ada satu pun ormas Islam di Indonesia yang anti-Pancasila.

Ia pun meminta pemerintah memberikan definisi yang terang terkait anti-Pancasila tersebut.

Sementara itu Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menyatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat akan meneruskan tuntutan Ormas Islam tersebut kepada DPR.

“Kita akan meneruskan tuntutan Ormas Islam Sumut ke DPR langsung kepada Ketua DPR dan ditembuskan ke Gubernur Sumut,” kata Wagirin.

Menurut dia, pihaknya hanya mengawal UU dan peraturan pusat di daerah. Jika ada masyarakat yang menolak,

“Kalau masyarakat menolak kami akan teruskan karena kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Paling lambat besok akan dikirim suratnya,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...