Senin, 20 November 2017 | 04.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sambangi Ketua DPRD Sumut, Forum Islam Bersatu Sampaikan Penolakan Perppu

Sambangi Ketua DPRD Sumut, Forum Islam Bersatu Sampaikan Penolakan Perppu

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 17 Juli 2017 - 18:24 WIB

IMG-24150

Pimpinan ormas ilsam saat menemui pimpinan DPRD Sumut. KiniNews/Nur Fatimah.

MEDAN, kini.co.id – Perppu No 2 tahun 2017 terus mendapatkan penolakan dari elemen dan pimpinan ormas Islam dari sejumlah daerah di tanah air. Di Sumatera Utara, para pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Forum Islam Bersatu mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (17/7).

Para pimpinan ormas tersebut diantaranya adalah pimpinan Front Pembela Islam Kota Medan dan Deliserdang, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Sumut, Forum Umat Islam, dan BKM Masjid Agung.

Mereka datang dan ditemui langsung Ketua DPRD Sumut, Wagimin Ritonga untuk menyatakan penolakan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Perppu ini akan menambah kegaduhan dan kekisruhan kondisi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI. Untuk itu kami dari ormas Islam berharap perppu tersebut tidak menjadi pegangan pemerintah untuk membubarkan ormas terutama ormas Islam,” tegas Amir Wilayah Majalis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumatera Utara, Ustadz Nur Sahrul Ritonga di DPRD Sumatera Utara.

Pihaknya, kata Nur Sahrul mendesak DPR melalui DPRD Sumut untuk tidak memberikan dukungan kepada perppu yang dicurigai justru anti-Pancasila itu.

“Ini sangat penting, apalagi saat ini ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan yang disebut kelompok anti Islam dan kelompok anti Pancasila. Kondisi ini harus dijaga dengan tidak menambah kisruh dengan hadirnya perppu ini,” tegasnya.

Masih menurut Nur Sahrul, tidak ada satu pun ormas Islam di Indonesia yang anti-Pancasila.

Ia pun meminta pemerintah memberikan definisi yang terang terkait anti-Pancasila tersebut.

Sementara itu Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menyatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat akan meneruskan tuntutan Ormas Islam tersebut kepada DPR.

“Kita akan meneruskan tuntutan Ormas Islam Sumut ke DPR langsung kepada Ketua DPR dan ditembuskan ke Gubernur Sumut,” kata Wagirin.

Menurut dia, pihaknya hanya mengawal UU dan peraturan pusat di daerah. Jika ada masyarakat yang menolak,

“Kalau masyarakat menolak kami akan teruskan karena kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Paling lambat besok akan dikirim suratnya,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...