Jumat, 27 April 2018 | 15.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sambangi Ketua DPRD Sumut, Forum Islam Bersatu Sampaikan Penolakan Perppu

Sambangi Ketua DPRD Sumut, Forum Islam Bersatu Sampaikan Penolakan Perppu

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 17 Juli 2017 - 18:24 WIB

IMG-24150

Pimpinan ormas ilsam saat menemui pimpinan DPRD Sumut. KiniNews/Nur Fatimah.

MEDAN, kini.co.id – Perppu No 2 tahun 2017 terus mendapatkan penolakan dari elemen dan pimpinan ormas Islam dari sejumlah daerah di tanah air. Di Sumatera Utara, para pimpinan organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Forum Islam Bersatu mendatangi kantor DPRD Sumatera Utara, Senin (17/7).

Para pimpinan ormas tersebut diantaranya adalah pimpinan Front Pembela Islam Kota Medan dan Deliserdang, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), DPD II Hizbut Tahrir Indonesia Sumut, Forum Umat Islam, dan BKM Masjid Agung.

Mereka datang dan ditemui langsung Ketua DPRD Sumut, Wagimin Ritonga untuk menyatakan penolakan terhadap keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ormas.

“Perppu ini akan menambah kegaduhan dan kekisruhan kondisi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI. Untuk itu kami dari ormas Islam berharap perppu tersebut tidak menjadi pegangan pemerintah untuk membubarkan ormas terutama ormas Islam,” tegas Amir Wilayah Majalis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumatera Utara, Ustadz Nur Sahrul Ritonga di DPRD Sumatera Utara.

Pihaknya, kata Nur Sahrul mendesak DPR melalui DPRD Sumut untuk tidak memberikan dukungan kepada perppu yang dicurigai justru anti-Pancasila itu.

“Ini sangat penting, apalagi saat ini ada dua kelompok yang saling berhadap-hadapan yang disebut kelompok anti Islam dan kelompok anti Pancasila. Kondisi ini harus dijaga dengan tidak menambah kisruh dengan hadirnya perppu ini,” tegasnya.

Masih menurut Nur Sahrul, tidak ada satu pun ormas Islam di Indonesia yang anti-Pancasila.

Ia pun meminta pemerintah memberikan definisi yang terang terkait anti-Pancasila tersebut.

Sementara itu Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menyatakan, pihaknya sebagai wakil rakyat akan meneruskan tuntutan Ormas Islam tersebut kepada DPR.

“Kita akan meneruskan tuntutan Ormas Islam Sumut ke DPR langsung kepada Ketua DPR dan ditembuskan ke Gubernur Sumut,” kata Wagirin.

Menurut dia, pihaknya hanya mengawal UU dan peraturan pusat di daerah. Jika ada masyarakat yang menolak,

“Kalau masyarakat menolak kami akan teruskan karena kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Paling lambat besok akan dikirim suratnya,” tukasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...