Rabu, 17 Januari 2018 | 19.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Blokir Telegram adalah Tindakan Terburu-buru

Blokir Telegram adalah Tindakan Terburu-buru

Reporter : Rakisa | Senin, 17 Juli 2017 - 19:56 WIB

IMG-24154

Telegram. (ist)

JAKARTA, kini.co.id – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pemblokiran media sosial Telegram tak ubah seperti masyarakat komunis Korea Utara.

“Mestinya pemerintah tahu cara baru mencegah radikalisme. Cara canggih daripada blokir, membubarkan dan meminta masyarakat Indonesia bersikap seperti rakyat Korea Utara,”ucap Hendri, Senin (17/7).

Hendri menyatakan memblokir merupakan cara paling mudah dalam mencegah. Tapi upaya itu hanya bersifat sementara.

Karena, pada dasarnya, mencegah radikalisme itu adalah kewajiban pemerintah dan pemblokiran Telegram merupakan tindakan terburu-buru. Hanya menunjukkan lemahnya fungsi dan perencanaan negara menghadapi radikalisme.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jumat (14/7) lalu memblokir media sosial Telegram dengan alasan membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan terorisme.

Bahkan pemerintah menyebutkan, Telegram bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...