Sabtu, 23 September 2017 | 07.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Blokir Telegram adalah Tindakan Terburu-buru

Blokir Telegram adalah Tindakan Terburu-buru

Reporter : Rakisa | Senin, 17 Juli 2017 - 19:56 WIB

IMG-24154

Telegram. (ist)

JAKARTA, kini.co.id – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, pemblokiran media sosial Telegram tak ubah seperti masyarakat komunis Korea Utara.

“Mestinya pemerintah tahu cara baru mencegah radikalisme. Cara canggih daripada blokir, membubarkan dan meminta masyarakat Indonesia bersikap seperti rakyat Korea Utara,”ucap Hendri, Senin (17/7).

Hendri menyatakan memblokir merupakan cara paling mudah dalam mencegah. Tapi upaya itu hanya bersifat sementara.

Karena, pada dasarnya, mencegah radikalisme itu adalah kewajiban pemerintah dan pemblokiran Telegram merupakan tindakan terburu-buru. Hanya menunjukkan lemahnya fungsi dan perencanaan negara menghadapi radikalisme.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Jumat (14/7) lalu memblokir media sosial Telegram dengan alasan membahayakan keamanan negara karena tidak menyediakan SOP dalam penanganan terorisme.

Bahkan pemerintah menyebutkan, Telegram bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:22 WIB

Buka Kejurnas Karate 2017, ini pesan Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membuka secara resmi Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Karate Piala Panglima TNI ke-V Tahun 2017, yang ...
Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 01:02 WIB

Satu Mobil Jaguar milik M Sanusi tak laku dilelang

Lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DKJN) selesai digelar, Jumat (22/9) sore ...
Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut
Hukum - Sabtu, 23 September 2017 - 00:08 WIB

Hakim tolak eksepsi KPK, praperadilan Novanto dilanjut

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Chepy Iskandar menolak eksepsi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang praperadilan ...
Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 23:59 WIB

Soal nobar G30S/PKI, Panglima TNI: Menhan tak punya kewenangan terhadap saya

Menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu yang menuding Panglima TNI memaksa anggotanya untuk nonton film Pengkhianatan G30S/PKI.Panglima TNI Jenderal ...
Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 21:05 WIB

Dalil yang diajukan Setya Novanto disanggah tuntas KPK

Seluruh permohonan yang diajukan tim penasehat hukum Setya Novanto dijawab tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan praperadilan ...
Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 20:46 WIB

Diduga sarang dirusak penyebab ribuan lebah menempel di sayap pesawat

Manajemen Citilink Indonesia menyebutkan penyebab ribuan lebah nemempel disayap pesawat tujuan Batam- Kualanamu diduga karea habitat atau sarang lebah terganggu ...