Rabu, 17 Januari 2018 | 19.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Lima Poin Dasar KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka

Ini Lima Poin Dasar KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka

Reporter : Fadilah | Senin, 17 Juli 2017 - 20:14 WIB

IMG-24155

Ketua KPK Agus Rahardjo. (ist)

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan ada lima yang menjadi dasar lembaganya menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

“Pertama, sebelum ditetapkan tersangka KPK mencermati fakta persidangan dari keterangan 2 terdakwa. Kedua, KPK tetapkan saudara Setya Novanto anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka, karena diduga bertujuan untungkan diri sendiri, orang lain, koperasi menggunakan kesewenanganya hingga mengakibatkan kerugian 2,3 triliun d pengadaan 5,9 triliun,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (17/7).

Ketiga, kata Agus, Setnov disinyalir memiliki peran dalam kasus tersebut. Mulai dari perencanaan hingga pengadaan barang dan jasa.

“Melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong diduga memiliki peran baik perencanan, pembahasan di DPR, proses pengadaan barang jasa,” paparmya.

Keempat, Setnov melalui orang yang sama AA diduga telah mengakomodir peserta, sehingga dapat menentukan pemenang pengadaan KTP elektronik terswbut.

“Setya Novanto melalui Aandi Agustinus alias Andi Narogong diduga telah mengkondisikan peserta dan pemenangan pengadaan jasa,” ucapnya.

Kelima, alat bukti yang meyakinkan KPK ialah terungkap fakta bahwa proyek itu memang sudah direncanakan.

“Hal ini sebagaimana terungkap fakta persidangan, diduga sudah direncanakan di pengadaan dan penganggaran,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...