Rabu, 17 Januari 2018 | 19.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Persilahkan Setya Novanto Ajukan Praperadilan

KPK Persilahkan Setya Novanto Ajukan Praperadilan

Reporter : Fadilah | Senin, 17 Juli 2017 - 22:49 WIB

IMG-24160

Ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto diperiksa KPK. KiniNews/Fadilah.

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan Ketua DPR Setya Novanto untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangkanya terkait kasus e-KTP.

Demikian hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (17/7) di Gedung KPK.

Menurut Febri, praperadilan adalah hak setiap orang, namun pihaknya percaya dengan independensi kekuasan kehakiman jika memang nantinya Setya Novanto resmi mengajukan gugatan praperadilan.

“Silahkan saja, tentu akan kami hadapi,” tegasnya.

Menurut Febri, publik tentu saja melihat KPK, melihat institusi pengadilan mengawal penanganan perkara ini.

“Karena kami berangkat dari kepercayaan bahwa Mahkamah Agung dan jajarannya akan bertindak seadil-adilnya dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Seperti diketahui KPK resmi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka korupsi pengadaan e-KTP.

Ketua umum Partai Golkar itu diduga berperan dalam proses penganggaran proyek milik Kementerian Dalam Negeri tahun 2011-2012 saat duduk di Komisi II DPR yang merugikan uang negara Rp2,3 triliun.

Setya Novanto pun terancam dijerat pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[]

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...