Minggu, 23 Juli 2017 | 05.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi XI Tolak Perppu Akses Rekening Bank

Komisi XI Tolak Perppu Akses Rekening Bank

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 17 Juli 2017 - 23:06 WIB

IMG-24161

Johnny G Plate, Anggota Komisi XI DPR-RI. Fraksi NasDem.

JAKARTA, kini.co.id – Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Perppu ini dikeluarkan sebagai bagian dari ratifikasi Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

Dirjen pajak dapat mengakses rekening perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya milik setiap wajib pajak baik itu di dalam maupun di luar negeri.

Bahkan bahkan bank-bank di Swiss yang terkenal dengan kerahasiaan data nasabah nomor wahid pun harus ikut pada aturan keterbukaan informasi ini, asal Indonesia sudah bekerja sama dengan pemerintah Swiss itu sendiri.

Dalam rapat antara Menteri Keuangan dan Komisi XI hari ini di DPR, Johnny G Plate mengungkapkan dukungannya atas segala upaya yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan dalam rangka menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.

Terlebih penghindaran pajak (tax avoidance) yang kerap dilakukan oleh pengusaha dengan mengalihkan uangnya ke negara-negara yang disebuh surga pajak (tax heaven) seperti Hongkong, Panama, serta negara lain yang sudah teridentifikasi oleh kementerian Keuangan sangat merugikan negara.

Namun demikian, penerbitan Perppu ini harus adil untuk semua nasabah perbankan. Artinya, Perppu dan aturan turunan lainny harus memperlakukan semua pemegang rekening atau lembaga keuangan secara sama tanpa ada pola-pola diskriminatif.

“Perppu dan aturan turutannya nanti, kami sangat menolaknya jika diskriminatif. Undang-undangnya terahdap setiap nasabah harus sama, didalam semua aturan turutannya. Kita menolak disriminasi,” tegasnya di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (17/07).

Johnny juga menambahkan catatan untuk Perppu No 1 tahun 2017 pasal 2 ayat 3. Diantarnya adalah definisi dari terminologi saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan terkait dengan rekening keuangan dalam Perppu tersebut.

Ia mengkhawatirkan adalah makna ganda atau bahkan mungkin penafsiran ganda yang nantinya berpotensi merugikan bagi nasabah dan fiskus.

“Semuanya harus jelas dalam aturan turunan berikutnya, apakah itu di PMK atau aturan dibawahnya.” papar Johnny.

Di pasal 8, Johnny menyebutkan kewenangan Perppu untuk membatalkan pasal-pasal di undang-undang lain. Ia mengkhawatirkan ada pasal yang dibatalkan, tapi muncul di undang-undang lain karena begitu kompleks system hukum dan UU di Indonesia.

“Apakah pasal2 yang dibatalkan adalah tepat yang sesuai dengan mekanisme dan menjadi kewenangan di Perppu untuk membatalkannya. Atau masih ada yang lain yang belum dibatalkan,” tanya Johnny.

Perppu No 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan banyak dikawatirkan oleh masyarakat karena Dirjen pajak dapat mengintip rekening mereka.[]

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar
Politik - Minggu, 23 Juli 2017 - 02:04 WIB

PDI-P Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Meskipun populiritas dan elektabilitas Ridwan Kamil unggul, namun nampaknya Walikota Bandung itu tidak masuk radar PDI-Perjuangan di Jawa Barat dalam ...
Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya
Politik - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:59 WIB

Puncak Harlah PKB ke-19, Ini Tujuh Pesan Cak Imin Kepada Kadernya

Malam puncak peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-19 dipusatkan di Lapangan DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (22/7) malam, diisi ...
Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 22:19 WIB

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017

Garda Bangsa Umumkan Pemenang Final Musabaqoh Kitab Kuning 2017 PKBDKN Garda Bangsa mengumumkan nama-nama pemenang Final Lomba Musabaqoh Kitab Kuning ...
Gudang Beras PT IBU Digrebek, DPR Bakal Panggil Mentan
Peristiwa - Sabtu, 22 Juli 2017 - 17:07 WIB

Gudang Beras PT IBU Digrebek, DPR Bakal Panggil Mentan

Komisi IV DPR RI akan segera memanggil Menteri Pertanian terkait penggrebekan 1.000 ton beras oplosan di gudang milik PT Indo ...
Komnas PA: Jangan Ajarkan Anak Kebencian dan Intoleransi
Pendidikan - Sabtu, 22 Juli 2017 - 16:38 WIB

Komnas PA: Jangan Ajarkan Anak Kebencian dan Intoleransi

Anak-anak merupakan aset bangsa yang sungguh berharga. Anak-anak merupakan pesan untuk masa depan. Sehingga harus dididik, dilindungi dan dijamin haknya ...
Kebakaran Hutan Sebabkan Titik Api di Riau
Peristiwa - Sabtu, 22 Juli 2017 - 15:45 WIB

Kebakaran Hutan Sebabkan Titik Api di Riau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memantau ada delapan titik panas karena kebakaran hutan dan lahan di sejumlah ...