Senin, 20 November 2017 | 04.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi XI Tolak Perppu Akses Rekening Bank

Komisi XI Tolak Perppu Akses Rekening Bank

Reporter : Yudi Andriansyah | Senin, 17 Juli 2017 - 23:06 WIB

IMG-24161

Johnny G Plate, Anggota Komisi XI DPR-RI. Fraksi NasDem.

JAKARTA, kini.co.id – Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.

Perppu ini dikeluarkan sebagai bagian dari ratifikasi Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information).

Dirjen pajak dapat mengakses rekening perbankan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya milik setiap wajib pajak baik itu di dalam maupun di luar negeri.

Bahkan bahkan bank-bank di Swiss yang terkenal dengan kerahasiaan data nasabah nomor wahid pun harus ikut pada aturan keterbukaan informasi ini, asal Indonesia sudah bekerja sama dengan pemerintah Swiss itu sendiri.

Dalam rapat antara Menteri Keuangan dan Komisi XI hari ini di DPR, Johnny G Plate mengungkapkan dukungannya atas segala upaya yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan dalam rangka menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.

Terlebih penghindaran pajak (tax avoidance) yang kerap dilakukan oleh pengusaha dengan mengalihkan uangnya ke negara-negara yang disebuh surga pajak (tax heaven) seperti Hongkong, Panama, serta negara lain yang sudah teridentifikasi oleh kementerian Keuangan sangat merugikan negara.

Namun demikian, penerbitan Perppu ini harus adil untuk semua nasabah perbankan. Artinya, Perppu dan aturan turunan lainny harus memperlakukan semua pemegang rekening atau lembaga keuangan secara sama tanpa ada pola-pola diskriminatif.

“Perppu dan aturan turutannya nanti, kami sangat menolaknya jika diskriminatif. Undang-undangnya terahdap setiap nasabah harus sama, didalam semua aturan turutannya. Kita menolak disriminasi,” tegasnya di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (17/07).

Johnny juga menambahkan catatan untuk Perppu No 1 tahun 2017 pasal 2 ayat 3. Diantarnya adalah definisi dari terminologi saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan terkait dengan rekening keuangan dalam Perppu tersebut.

Ia mengkhawatirkan adalah makna ganda atau bahkan mungkin penafsiran ganda yang nantinya berpotensi merugikan bagi nasabah dan fiskus.

“Semuanya harus jelas dalam aturan turunan berikutnya, apakah itu di PMK atau aturan dibawahnya.” papar Johnny.

Di pasal 8, Johnny menyebutkan kewenangan Perppu untuk membatalkan pasal-pasal di undang-undang lain. Ia mengkhawatirkan ada pasal yang dibatalkan, tapi muncul di undang-undang lain karena begitu kompleks system hukum dan UU di Indonesia.

“Apakah pasal2 yang dibatalkan adalah tepat yang sesuai dengan mekanisme dan menjadi kewenangan di Perppu untuk membatalkannya. Atau masih ada yang lain yang belum dibatalkan,” tanya Johnny.

Perppu No 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan banyak dikawatirkan oleh masyarakat karena Dirjen pajak dapat mengintip rekening mereka.[]

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:38 WIB

Tiba di KPK Setya Novanto Kenakan Rompi Orange

Tersangka Kasus Korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:26 WIB

RSCM pastikan Setnov tak perlu lagi dilakukan rawat inap

Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana memastikan Setya Novanto tak perlu melakukan rawat inap.Kepastian itu setelah pihak RSCM dan ...
Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 00:19 WIB

Pembantaran Dicabut, Novanto Resmi Jadi Penghuni Rutan KPK

Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) menghentikan pembantaran penahanan terhadap Setya Novanto. Sebab mulai Ahad (19/11) malam, tersangka korupsi e-KTP itu ...
Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 20:55 WIB

Hasil olah TKP, kecepatan mobil yang ditumpangi Setnov 40 km perjam

Polda Metro Jaya menduga kecepatan kendaraan yang ditumpangi tersangka korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Setya Novanto saat terjadi ...
Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 19:19 WIB

Lima perwira TNI tolak kenaikan pangkat layak jadi tauladan

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan penghargaan kepada 63 prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya ...
Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat
Peristiwa - Minggu, 19 November 2017 - 18:33 WIB

Lima perwira TNI yang pimpin pembebasan sandera tolak kenaikan pangkat

Sebuah peristiwa yang patut diapresiasi, saat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberi kenaikan pangkat luar biasa untuk 58 anggota TNI ...