Rabu, 13 Desember 2017 | 02.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Menjawab Tulisan Pedas Warganet, Kemenku Beberkan Larinya Alokasi Utang Negara

Menjawab Tulisan Pedas Warganet, Kemenku Beberkan Larinya Alokasi Utang Negara

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 2 Agustus 2017 - 21:18 WIB

IMG-24729

epala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti . IST

JAKARTA, kini.co.id – Warganet kembali heboh dengan isu soal utang negara, dana haji dan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai sangat negatif dalam unggahan dimedia sosial milik akun Facebook bernama Iramawati Oemar.

Dalam tulisannya di facebook pada Sabtu (29/7) lalu, tulisan Irawati Omearditujukan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan judul ‘Sri Mulyani, Sudahlah Berterus Terang Sajalah !. Dalam unggahannya itu di media sosial mencapai jutaan karena disebarkan juga melalui whatsapp.

Iramawati yang mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak tahu dan tidak bisa menjawab kemana larinya hutang negara dan melabeli Menkeu dengan sebutan ‘bodoh’.

Kemudian berkenaan dengan dana Haji dia mengatakan bahwa Pemerintah akan mengalokasikan 80% dana tersebut untuk infrastruktur. Iramawati Oemar mengatakan bahwa Negara sangat butuh dana segar tambahan sampai-sampai utang tidak bisa mencukupi kebutuhan.

Terkait dengan gaji PNS yang dipotong dia menyoroti kata-kata Sri Mulyani yang pernah mengatakan “Pilih berhutang atau Gaji PNS dipotong?” yang menurutnya seperti seorang ‘Rampok’ yang menodongkan pisau ke seseorang dengan nada “pilih serahkan harta atau nyawa melayang”. Kesimpulannya Iramawati Oemar menulis kritikan pedas kondisi larinya utang yang dianggap

Menanggapi tulisan viral Iramawati Oemar, Kementrian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjawab staten Irawati.

“Kali ini saya ingin menjawab tulisan Iramawati Oemar yang hendak bertanya kepada Menkeu tentang utang negara, dana haji dan gaji PNS,” ungkap Nurfansa dalam keterangan resinya, Rabu (2/8).

Dikatakannya, menjawab soal utang, pemerintah tahu jumlah utang berapa tambahan berapa dibayar dan untuk apa saja. Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN ) itu disetujui dan diawasi DPR, APBN juga setiap tahun diaudit oleh BPK.

“APBN juga dipelototin oleh lembaga rating – pengamat ekonomi – lembaga2 pemegang surat utang Pemerintah di dalam dan luar negeri. Mereka tahu dari mana uang masuk ke kantong Pemerintah dan kemana belanjanya. Kalau mau tahu kemana membelanjakan utang dan penerimaan pajak silahkan lihat di dokumen UU APBN yang resmi,” ujarnya.

Lanjutnya, berita dengan judul ngawur yang menjadi referensi Iramawati Ooemar adalah potongan jawaban Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) saat menjelaskan mengenai kebijakan utang di DPR. Kalau Menkeu tidak tahu kemana uang negara – pasti DPR sudah geger – dan APBN tidak akan disetujui DPR menjadi UU.

“Singkatnya Pemerintah akan terus jaga dan kelola APBN secara hati-hati dan bijaksana untuk kepentingan rakyat dan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.Saya kebetulan juga hadir pada saat rapat di DPR tersebut, sehingga nuansanya sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh tulisan Iramawati,” bebernya.

Yang kedua soal pemotongan gaji PNS, masih kata Frans potongan berita tersebut diambil ketika Menkeu SMI menjelaskan tentang simulasi APBN di kantor Kominfo.

“Beliau menyatakan “gaji khan nggak mungkin dipotong” untuk menekankan bahwa gaji PNS sudah ditetapkan secara resmi dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mungkin dilakukan pemotongan,” ungkapnya.

Sehingga kalimat tersebut adalah kalimat retorika dalam penjelasan untuk simulasi penghitungan APBN. Jadi, tidak ada kalimat “Pilih berhutang atau gaji PNS dipotong?” atau kalimat yang menyerupai itu. Sayapun hadir di sana ketika itu dan suasananya juga mendukung pernyataan SMI. Kalau mau lihat videonya, bisa japri ke saya.

Terakhir tentang dana haji, singkat saja bahwa, hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. UU ini disahkan pada pemerintahan SBY, jadi pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya.

“Jadi saran saya untuk ibu Iramawati Oemar, ada baiknya sebelum mengeluarkan tulisan, harap melakukan cek dan ricek, membaca berita secara utuh (jangan hanya judulnya), konfirmasi ke pihak lain, sehingga mendapatkan berita yang berimbang dan proporsional. Kritik boleh, tapi dibuat secara matang dan tidak tergesa-gesa. Secara akal sehat aja, tidak mungkin kalau Menkeu sekelas SMI tidak mampu menjawab kemana larinya utang. Mungkin perlu banyak baca juga ya bu,” tegas Frans.

Ditambahkan Frans, sedikit memberikan informasi sedikit siapa Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI). Karena sepertinya, kata Frans, Iramawati tidak terlalu mengenal SMI.

“SMI pulang ke Indonesia bukan tanpa alasan. Berkali-kali dan dalam berbagai kesempatan, beliau mengatakan bahwa kembalinya beliau adalah karena cintanya kepada Republik Indonesia. Tak lupa, dia selalu mengajak kita semuanya untuk tidak pernah lelah mencintai republik ini,” tegasnya.

Visinya jelas, kata Frans, SMI ingin membuat bangsa ini menjadi negara yang adil, makmur dan bermartabat. Secara terukur, pada tahun 2045 saat Indonesia berultah ke-100, akan menjadi negara 5 besar dunia.

“Itu semua diwujudkan dalam kerja yang jelas dan tiada henti. Dengan semangat beliau yang menyala, kami semua di Kementerian Keuangan terpacu untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi negeri ini.

Berbagai prestasi sudah diperoleh selama satu tahun beliau menjadi Menkeu; a.l: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 yang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK (pertama kali dalam sejarah), investment grade dari lembaga pemeringkat internasional S&P, penobatan menjadi Menkeu terbaik seAsia dan masih banyak lagi lainnya.

“Bagaimana dengan Iramawati Oemar sendiri? Apa yang sudah anda berikan pada negeri ini? Mudah2an sudah punya NPWP dan membayar pajak ya bu,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...