Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Menjawab Tulisan Pedas Warganet, Kemenku Beberkan Larinya Alokasi Utang Negara

Menjawab Tulisan Pedas Warganet, Kemenku Beberkan Larinya Alokasi Utang Negara

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 2 Agustus 2017 - 21:18 WIB

IMG-24729

epala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti . IST

JAKARTA, kini.co.id – Warganet kembali heboh dengan isu soal utang negara, dana haji dan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai sangat negatif dalam unggahan dimedia sosial milik akun Facebook bernama Iramawati Oemar.

Dalam tulisannya di facebook pada Sabtu (29/7) lalu, tulisan Irawati Omearditujukan untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan judul ‘Sri Mulyani, Sudahlah Berterus Terang Sajalah !. Dalam unggahannya itu di media sosial mencapai jutaan karena disebarkan juga melalui whatsapp.

Iramawati yang mengatakan bahwa Sri Mulyani tidak tahu dan tidak bisa menjawab kemana larinya hutang negara dan melabeli Menkeu dengan sebutan ‘bodoh’.

Kemudian berkenaan dengan dana Haji dia mengatakan bahwa Pemerintah akan mengalokasikan 80% dana tersebut untuk infrastruktur. Iramawati Oemar mengatakan bahwa Negara sangat butuh dana segar tambahan sampai-sampai utang tidak bisa mencukupi kebutuhan.

Terkait dengan gaji PNS yang dipotong dia menyoroti kata-kata Sri Mulyani yang pernah mengatakan “Pilih berhutang atau Gaji PNS dipotong?” yang menurutnya seperti seorang ‘Rampok’ yang menodongkan pisau ke seseorang dengan nada “pilih serahkan harta atau nyawa melayang”. Kesimpulannya Iramawati Oemar menulis kritikan pedas kondisi larinya utang yang dianggap

Menanggapi tulisan viral Iramawati Oemar, Kementrian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menjawab staten Irawati.

“Kali ini saya ingin menjawab tulisan Iramawati Oemar yang hendak bertanya kepada Menkeu tentang utang negara, dana haji dan gaji PNS,” ungkap Nurfansa dalam keterangan resinya, Rabu (2/8).

Dikatakannya, menjawab soal utang, pemerintah tahu jumlah utang berapa tambahan berapa dibayar dan untuk apa saja. Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN ) itu disetujui dan diawasi DPR, APBN juga setiap tahun diaudit oleh BPK.

“APBN juga dipelototin oleh lembaga rating – pengamat ekonomi – lembaga2 pemegang surat utang Pemerintah di dalam dan luar negeri. Mereka tahu dari mana uang masuk ke kantong Pemerintah dan kemana belanjanya. Kalau mau tahu kemana membelanjakan utang dan penerimaan pajak silahkan lihat di dokumen UU APBN yang resmi,” ujarnya.

Lanjutnya, berita dengan judul ngawur yang menjadi referensi Iramawati Ooemar adalah potongan jawaban Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) saat menjelaskan mengenai kebijakan utang di DPR. Kalau Menkeu tidak tahu kemana uang negara – pasti DPR sudah geger – dan APBN tidak akan disetujui DPR menjadi UU.

“Singkatnya Pemerintah akan terus jaga dan kelola APBN secara hati-hati dan bijaksana untuk kepentingan rakyat dan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.Saya kebetulan juga hadir pada saat rapat di DPR tersebut, sehingga nuansanya sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh tulisan Iramawati,” bebernya.

Yang kedua soal pemotongan gaji PNS, masih kata Frans potongan berita tersebut diambil ketika Menkeu SMI menjelaskan tentang simulasi APBN di kantor Kominfo.

“Beliau menyatakan “gaji khan nggak mungkin dipotong” untuk menekankan bahwa gaji PNS sudah ditetapkan secara resmi dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mungkin dilakukan pemotongan,” ungkapnya.

Sehingga kalimat tersebut adalah kalimat retorika dalam penjelasan untuk simulasi penghitungan APBN. Jadi, tidak ada kalimat “Pilih berhutang atau gaji PNS dipotong?” atau kalimat yang menyerupai itu. Sayapun hadir di sana ketika itu dan suasananya juga mendukung pernyataan SMI. Kalau mau lihat videonya, bisa japri ke saya.

Terakhir tentang dana haji, singkat saja bahwa, hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2014 disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku Wakil akan menerima mandat dari calon jemaah haji selaku Muwakkil untuk menerima dan mengelola dana setoran BPIH. UU ini disahkan pada pemerintahan SBY, jadi pemerintahan Jokowi hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya.

“Jadi saran saya untuk ibu Iramawati Oemar, ada baiknya sebelum mengeluarkan tulisan, harap melakukan cek dan ricek, membaca berita secara utuh (jangan hanya judulnya), konfirmasi ke pihak lain, sehingga mendapatkan berita yang berimbang dan proporsional. Kritik boleh, tapi dibuat secara matang dan tidak tergesa-gesa. Secara akal sehat aja, tidak mungkin kalau Menkeu sekelas SMI tidak mampu menjawab kemana larinya utang. Mungkin perlu banyak baca juga ya bu,” tegas Frans.

Ditambahkan Frans, sedikit memberikan informasi sedikit siapa Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI). Karena sepertinya, kata Frans, Iramawati tidak terlalu mengenal SMI.

“SMI pulang ke Indonesia bukan tanpa alasan. Berkali-kali dan dalam berbagai kesempatan, beliau mengatakan bahwa kembalinya beliau adalah karena cintanya kepada Republik Indonesia. Tak lupa, dia selalu mengajak kita semuanya untuk tidak pernah lelah mencintai republik ini,” tegasnya.

Visinya jelas, kata Frans, SMI ingin membuat bangsa ini menjadi negara yang adil, makmur dan bermartabat. Secara terukur, pada tahun 2045 saat Indonesia berultah ke-100, akan menjadi negara 5 besar dunia.

“Itu semua diwujudkan dalam kerja yang jelas dan tiada henti. Dengan semangat beliau yang menyala, kami semua di Kementerian Keuangan terpacu untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi negeri ini.

Berbagai prestasi sudah diperoleh selama satu tahun beliau menjadi Menkeu; a.l: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016 yang dinilai Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK (pertama kali dalam sejarah), investment grade dari lembaga pemeringkat internasional S&P, penobatan menjadi Menkeu terbaik seAsia dan masih banyak lagi lainnya.

“Bagaimana dengan Iramawati Oemar sendiri? Apa yang sudah anda berikan pada negeri ini? Mudah2an sudah punya NPWP dan membayar pajak ya bu,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...