Friday, 20 July 2018 | 02.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>KPBI Dukung Aksi Mogok Serikat Pekerja JICT

KPBI Dukung Aksi Mogok Serikat Pekerja JICT

Reporter : Zainal Bakri | Monday, 7 August 2017 - 12:29 WIB

IMG-24860

Jakarta International Container Terminal (JICT). KiniNews/Dok.

JAKARTA, kini.co.id – Aksi mogok kerja yang dilakukan Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mendapatkan dukungan dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI).

Dalam keterangan tertulisnya, KPBI menyatakan mogok kerja buruh operator bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, itu merupakan bentuk protes terhadap kerjasama perpanjangan tahap II dengan Hutchison Port Holding.

“KPBI yakin mogok SP JICT merupakan upaya untuk mencegah kerugian negara. Pemogokan yang berlangsung pada 3-10 Agustus 2017 itu bahkan memiliki dasar dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” terang Ketua KPBI Ilhamsyah di Jakarta, Senin (7/8).

Dijelaskannya, pada Juni 2017, BPK mengumumkan pada Juni perpanjangan kerjasama pengelolaaan dan pengoperasian pelabuhan PT JICT dengan PT Hutchison pada 2019-2039 merugikan negara hingga RP 4 triliun.

Pemogokan SP JICT merupakan upaya menggugat kerjasama yang janggal tersebut. Kerjasama yang melibatkan investor dari luar negeri itu mengabaikan mekanisme para pemegang saham, termasuk di dalamnya pemerintah, melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

“Penunjukan PT Hutchison juga berlangsung tanpa pertanggungjawaban publik yang terbuka. Alhasil, JICT sebagai perusahaan pelat merah semakin merugi dengan pengeluaraan kerjasama pada PT Hutchison yang tidak diperlukan,” tegasnya.

Maka dari itu, KPBI kata Ilhamsyah a mengapresiasi perlawanan SP JICT sebagai contoh dari protes perusahaan negara yang mengutamakan kepentingan nasional.

“Ini karena mogok bertujuan untuk menyelamatkan Pelabuhan, sebagai aspek strategis bangsa. Dengan kata lain, persoalan perburuhan dapat berjalan seiringan dengan tuntutan perbaikan pada sektor ketenagakerjaan,” paparnya.

Selain itu, tambahnya pihaknya menyayangkan aksi direksi yang menyudutkan perjungan serikat pekerja, Jakarta International Container Terminal yang terus menekan para pekerja dengan memberikan Surat Peringatan (SP) tingkat pertama kepada sekiar 500 an pekerja yang melakukan aksi mogok.

Menurut dia aksi mogok tersebut bukan sekedar persoalan terkait bonus kinerja. Namun juga mengyangkut aset negara.

Pihaknya mengecam kampanye-kampanye hitam untuk menyerang atau menyudutkan perjuangan SP JICT. Kampanye hitam tersebut muncul baik melalui robot-robot di media sosial, akun palsu, atau bahkan pernyataan bias di media arus utama terhadap pemogokan.

“Informasi yang menyimpulkan pemogokan hanya karena persoalan bonus belaka tersebut tidaklah pada dipertanggungjawabkan. Untuk itu, KPBI mengajak masyarakat untuk tidak lekas percaya begitu saja terhadap kampanye-kampanye yang mengaburkan fakta tersebut,” tambahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...