Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fahri Sebut Praktik Hukum KPK Mirip Kopkamtib

Fahri Sebut Praktik Hukum KPK Mirip Kopkamtib

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 8 Agustus 2017 - 22:46 WIB

IMG-24926

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. (KiniNews/Bayu Putra)

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah kembali melontarkan serangannya terhadap lembaga anti rasuah dengan plesetan bahwa KPK kepanjangan dari Kantor Pemberitaan Korupsi.

Fahri menyatakan hal itu lantaran KPk dinilai semakin intens menggelar konferensi pers kepada media dengan mengumumkan orang-orang yang masuk target lembaga antirasuah itu.

“Harus diam-diam sajalah. Kalau terus bikin opini kan repot,” kata Fahri saat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

Fahri juga menyindir pernyataan penyidik senior KPK Novel Baswedan yang dinilainya kontroversial.

“Novel bikin opini dari Singapura, tembak sana tembak sini. Disuruh diperiksa nggak mau. Ini apa ini, kok negara ini jadi milik KPK,” kata Fahri.

Untuk itu, Fahri mendesak KPK agar kembali ke jalan yang benar dan diminta diam sejenak tidak terus menebar opini.

Terlebih KPK, kata Fahri banyak bermasalah berdasarkan hasil temuan Pansus Angket DPR untuk KPK yang tidak sesuai dengan aturan main, misalnya memutuskan perkara secara sepihak, menetapkan tersangka tanpa alat bukti, dan memakai media untuk mengintimidasi.

Ia menyebutkan langkah KPK dalam pelaksanaannya dianggap kelewatan dan dianggap sama dengan Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) era orde baru atau Gestapu.

“Praktek hukum yang dijalankan KPK menurut saya mirip dengan Kopkamtib zaman orde baru atau Gestapu zaman Hitler,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...