Sabtu, 19 Agustus 2017 | 06.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Sindikat Penjual Bayi di Simalungun, Ini Kata Komnas Anak

Sindikat Penjual Bayi di Simalungun, Ini Kata Komnas Anak

Reporter : Nur Fatimah | Rabu, 9 Agustus 2017 - 08:20 WIB

IMG-24929

Perdagangan bayi di Simalungun. (Kininews/Ist)

Medan, kini.co.id – Sindikat penjualan bayi di Simalungun, Sumatera Utara terbongkar. 14 orang yang terlibat dalam perdagangan bayi tersebut telah diringkus Polsek Tanah Jawa Simalungun.

Terkait ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mengecam pelaku penjualan bayi tersebut.

Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait bahkan menyebut perdagangan bayi di Simalungun merupakan tragedi kemanusiaan yang di luar akal sehat.

Ia meminta para pelaku dikenakan UU Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara.

“Demi keadilan bagi korban, para pelaku kejahatan kemanusiaan dan moralitas ini dengan ketentuan pasal 68 junto pasal 83 UU No. 35 Tahun 2014 tentang petubahan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak jo. Psal 51 ayat ke 1 KUHPidana dan UU N. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Polres Simalungun menjerat dengan ancaman 15 tahun pidana penjara dan dapat ditambahkan dengan pidana tambahan sepertiga dari pidana pokok jika dilakukan oleh orangtua kandung korban,” ucapnya.

Untuk mengawal proses hukum tragedi kemanusiaan ini, ujarnya, Komnas Anak menugaskan LPA Siantar dan Simalungun dan Quick Investigator Komnas Anak Tim Medan untuk mengawal proses hukum yang dilakukan Polres Simalungun.

Ia juga mendesak Dinas Sosial Kabupaten Simalungun untuk melakukan intervensi dan evakuasi terhadap korban dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk membangun gerakan perlindungan Anak sekampung di seluruh desa atau kampung di Simalungun.

Sebelumnya, 8 bayi menjadi korban perdagangan manusia di Simalungun, Sumut.

Bayi-bayi tersebut dijual dengan melibatkan bidan dan dukun beranak. Tak hanya diseputaran Simalungun, bayi-bayi itu juga dijual ke Jakarta, Batam, Asahan, Pekanbaru dengan harga jual bayi bervariasi antara 15-20 Juta rupiah per seorang bayi.

Hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan Polres Simalungun ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perdagangan bayi yang dilakukan terduga pelaku 14 orang dengan korban 8 orang bayi berusia 0-8 bulan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...