Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Imigrasi Benarkan KPK Cegah Sekda Kota Dumai Plesir ke Luar Negeri

Imigrasi Benarkan KPK Cegah Sekda Kota Dumai Plesir ke Luar Negeri

Reporter : Fadilah | Rabu, 9 Agustus 2017 - 09:39 WIB

IMG-24932

Gedung KPK. (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan pencegahan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Dumai Provinsi Riau, M Nasir. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno.

“Benar (Sekda Pemkot Dumai Provinsi Riau) dicegah,” ujar Agung saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, (9/8/2017).

Kata Agung, pencegahan dilakukan atas permintaan dari KPK. Hanya saja ia tak mengetahui terkait perkara apa sampai yang bersangkutan harus dicegah.

Agung hanya menyebut bahwa pencegahan telah dilakukan sejak 21 Juli 2017. Pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk enam sesuai dengan surat permintaan dari KPK tanggal 21 Juli 2017, yang bersangkutan dicegah ke luar negeri untuk 6 bulan ke depan,” katanya.

Pencegahan terhadap M Nasir diketahui ketika Nasir bersama istrinya sudah tiba di Embarkasi Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk berangkat bersama ratusan jemaah calon haji lainnya.

Namun, imigrasi setempat tidak memberikan izin terhadap Nasir dan malah mengembalikannya ke Kota Dumai.

Pencegahan terhadap Nasir diduga karena terkait kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis yang terjadi pada tahun 2013-2015.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...