Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>PT DGI Kembalikan Uang Rp15 Miliar ke KPK

PT DGI Kembalikan Uang Rp15 Miliar ke KPK

Reporter : Fadilah | Rabu, 9 Agustus 2017 - 10:14 WIB

IMG-24934

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – PT DGI (Duta Graha Indonesia) yang kini berubah nama menjadi PT NKE (Nusa Konstruksi Enjinering) telah mengembalikan uang Rp 15 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PT DGI merupakan tersangka korupsi pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010.

“Pihak PT. DGI yang telah berganti nama menjadi PT. NKE telah mengembalikan uang melalui rekening penitipan KPK,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, (9/8/2017).

Febri menjelaskan, pengembalian uang yang dilakukan oleh PT DGI terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RS Pendidikan Universitas Udayana yang kini tengah ditangani membelitnya.

(Baca juga: KPK: Pengembalian Uang Tak Hentikan Pengusutan Kasus PT DGI)

“Pengembalian uang sehubungan dengan kasus indikasi korupsi Udayana yang sedang kita proses saat ini,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pada 5 Juli 2017 KPK resmi menetapkan PT DGI sebagai tersangka.

PT DGI merupakan perusahaan pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah ini.

Penetapan tersangka terhadap PT DGI merupakan hasil dari pengembangan kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun 2009-2010 dengan nilai proyek senilai Rp 138 miliar.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT DGI yakni Dudung Purwadi sebagai tersangka.

Berdasarkan pada, penyelidikan awal yang dilakukan oleh KPK diduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kerugian tersebut timbul lantaran terjadi sejumlah penyimpangan oleh perusahaan dalam pembangunan Rumah Sakit Udayana ini.

Pelanggaran pertama adalah rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Kedua, rekayasa lelang dengan mengkondisikan PT DGI sebagai pemenang.

Ketiga, adanya aliran dana dari PT DGI ke perusahaan lain. Keempat, adanya pelanggaran berupa aliran uang suap dari perusahaan-perusahaan yang dikelola M Nazaruddin ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang.

Kemudian kelima karena ada kemahalan dalam satuan harga yang membuat pemerintah harus membayar lebih tinggi.

Akibat perbuatannya itu, PT DGI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...