Kamis, 22 Februari 2018 | 05.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Terkait PHK Sepihak Koran Sindo, Ini Komentar Nasdem

Terkait PHK Sepihak Koran Sindo, Ini Komentar Nasdem

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 9 Agustus 2017 - 11:26 WIB

IMG-24937

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Terkait PHK sepihak yang di lakukan management Koran Sindo, Anggota Komisi IX DPR RI fraksi Nasdem Irma Suryani mengingatkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhahiri untuk melakukan pemanggilan.

Padahal pada saat itu pekerja akan menghadapi Hari raya idul fitri.

“Tidak ada penghormatan sedikitpun dari Management Sindo pada pekerja yang Akan merayakan hari kemenangan umat Islam Ini, padahal menjelang idul fitri harusnya mereka menerima THR atau bonus, tetapi sebaiknya justru yang mereka terima Surat PHK se pihak tanpa alasan yang jelas,” ujar Irma saat ditemui di Gedung parlemen DPR RI Rabu (9/9/2017).

Irma juga akan bantu memfasilitasi perwakilan pekerja Sindo untuk dapat RDP ( rapat dengar pendapat ) dengan Komisi 9 DPR RI segera di awal masa sidang Agustus tahun Ini.

“Saya ingatkan agar menteri Tenaga Kerja tidak hanya sekedar membantu pekerja untuk memperoleh hak hak nya melalui pengadilan industrial, namun juga memberikan teguran keras dan sanksi administrasi pada perusahaan yg tidak taat hukum Ini. Karena peristiwa Ini Akan menjadi preseden buruk terhadap hubungan kerja yg saling menghormati antara pengusaha dan pekerja,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...