Minggu, 25 Februari 2018 | 18.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kajari Pamekasan Diperiksa KPK Untuk Mencocokan Suara yang Ada di Sadapan

Kajari Pamekasan Diperiksa KPK Untuk Mencocokan Suara yang Ada di Sadapan

Reporter : Fadilah | Rabu, 9 Agustus 2017 - 16:05 WIB

IMG-24943

Kajari Pamekasan di KPK. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya yang telah menjadi tersangka penerima suap terkait pulbaket dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu, (9/8/2017).

Rudy menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam.

Kuasa Hukum Rudy yaitu Ade Yuliawan mengakui, dalam pemeriksaan ini, kliennya hanya dicocokan suaranya atas rekaman suara hasil sadapan penyidik KPK.

“Hari terkait pemeriksaan sebagai tersangka untuk saksi, tapi lebih ke pencocokan suara. Mungkin suaranya nanti dicocokan dengan hasil telepon yang disadap oleh KPK,” ujar Ade di Gedung KPK.

Hanya saja, ia belum mau menyebutkan apa isi dari percakapan tersebut. Ia berdalih tak mendampingi saat pemeriksaan tadi.

“Saat pemeriksaan tidak didampingi oleh pengacara karena masih diperiksa sebagai saksi,” pungkasnya.

Pada hari ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan silang terhadap para tersangka kasus tersebut. Dimana Rudy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Achmad Syafii, kemudian Noer Salehhoeddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Agus Mulyadi, Sutjipto Utomo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Agus Mulyadi, Agus Mulyadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Achmad Syafi’i, dan Achmad Syafi’i diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudy Indra Prasetya.

Adapun Rudy sendiri dalam kasus ini berperan sebagai penerima suap. Ia menerima suap dari sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut untuk mengamankan pulbaket dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,

Akibat perbuatannya itu, Rudy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...
TGB: Kualitas Siswa Jebolan Pesantren Tak Kalah dari Sekolah Umum
Pendidikan - Sabtu, 24 Februari 2018 - 12:49 WIB

TGB: Kualitas Siswa Jebolan Pesantren Tak Kalah dari Sekolah Umum

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memberi semangat kepada ...