Sabtu, 19 Agustus 2017 | 07.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kajari Pamekasan Diperiksa KPK Untuk Mencocokan Suara yang Ada di Sadapan

Kajari Pamekasan Diperiksa KPK Untuk Mencocokan Suara yang Ada di Sadapan

Reporter : Fadilah | Rabu, 9 Agustus 2017 - 16:05 WIB

IMG-24943

Kajari Pamekasan di KPK. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya yang telah menjadi tersangka penerima suap terkait pulbaket dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Rabu, (9/8/2017).

Rudy menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam.

Kuasa Hukum Rudy yaitu Ade Yuliawan mengakui, dalam pemeriksaan ini, kliennya hanya dicocokan suaranya atas rekaman suara hasil sadapan penyidik KPK.

“Hari terkait pemeriksaan sebagai tersangka untuk saksi, tapi lebih ke pencocokan suara. Mungkin suaranya nanti dicocokan dengan hasil telepon yang disadap oleh KPK,” ujar Ade di Gedung KPK.

Hanya saja, ia belum mau menyebutkan apa isi dari percakapan tersebut. Ia berdalih tak mendampingi saat pemeriksaan tadi.

“Saat pemeriksaan tidak didampingi oleh pengacara karena masih diperiksa sebagai saksi,” pungkasnya.

Pada hari ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan silang terhadap para tersangka kasus tersebut. Dimana Rudy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Achmad Syafii, kemudian Noer Salehhoeddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Agus Mulyadi, Sutjipto Utomo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Agus Mulyadi, Agus Mulyadi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Achmad Syafi’i, dan Achmad Syafi’i diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudy Indra Prasetya.

Adapun Rudy sendiri dalam kasus ini berperan sebagai penerima suap. Ia menerima suap dari sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 250 juta. Suap tersebut untuk mengamankan pulbaket dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur,

Akibat perbuatannya itu, Rudy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...