Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Investasi Dana Haji Sudah Diatur, Jimly: Isunya Jadi Gorengan

Investasi Dana Haji Sudah Diatur, Jimly: Isunya Jadi Gorengan

Reporter : Sindi Violinda | Rabu, 9 Agustus 2017 - 23:11 WIB

IMG-24958

Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie memberikan keterang pers usai diskusi dengan media kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/8). KiniNews/Rakisa.

JAKARTA, kini.co.id – Pengelolaan dana haji untuk investasi proyek insfrastruktur sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sehingga masyarakat tak perlu khawatir.

Namun belakang santer menjadi isu yang dibesar-besarkan, karena apa yang dilakukan pemerintah selalu digoreng.

“Jadi itu sebenarnya sudah ada didalam undang-undang haji dan BPKH. Apa saja yang dilakukan pemerintah itu digoreng,” kata Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie di kantornya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Jimly berharap masyarakat tak boleh ikut larut dalam polemik tersebut. Karena Pengelolaan Keuangan Haji dan dibentuknya BPKH sudah lama diperdebatkan lalu di kasih rambu-rambu aturannya.

Ia menilai membesarnya isu dana haji akibat respons politisi, namun demikian hal itu ada baiknya karena untuk saling mengingatkan supaya BPKH pengurus dan pengawasnya yang baru dilantik ini bekerja lebih hati-hati.

Masih dikatakan Jimly, dana haji yang menganggur sudah seharusnya digunakan, bukan untuk investasi swasta, tetapi untuk infrastruktur.

“Karena menurut saya jika digunakan untuk infrastruktur, maka keuntungannya sudah jelas dan pasti. Berbeda kalau diswasta riskan,” ujarnya.

Mantan Ketua MK ini berharap BPKH nanti tidak terpengaruh derasnya pemberitaan di media karena semua orang akan melihat sikap BPKH.

“Jadi agar lebih hati-hati, kita tunggu keputusan BPKH, apakah jadi digunakan untuk investasi atau tidak,” tukasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...