Minggu, 25 Februari 2018 | 18.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Buktikan Keterlibatan Setnov, KPK Panggil Enam Saksi

Buktikan Keterlibatan Setnov, KPK Panggil Enam Saksi

Reporter : Fadilah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 11:39 WIB

IMG-24963

Anggota DPR Melchias Markus Mekeng (ketiga kiri) kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Setya Novanto di KPK, Kamis (10/8). KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi untuk kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto, hari ini, Kamis, (10/8/2017).

Mereka diantaranya, dua Anggota DPR RI; Melchias Markus Mekeng dan Jazuli Juwaini, Mantan Direktur PT LEN Industri; Abraham Mose, PNS di Ditjen Dukcapil Kemendagri; FX Garmaya Sabarling, Staff Pengajar ITB; Saiful Akbar, dan Dirut PT Quadra Solution; Anang Sugiana Sudihardjo.

“Keenamnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN,” ujar Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Berdasarkan pantauan Kini.co.id dilokasi, dari sejumlah saksi tersebut, baru Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng yang tampak sudah hadir.

Setnov sendiri dijadikan tersangka oleh KPK lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...
TGB: Kualitas Siswa Jebolan Pesantren Tak Kalah dari Sekolah Umum
Pendidikan - Sabtu, 24 Februari 2018 - 12:49 WIB

TGB: Kualitas Siswa Jebolan Pesantren Tak Kalah dari Sekolah Umum

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memberi semangat kepada ...