Sabtu, 19 Agustus 2017 | 07.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 10 Agustus 2017 - 13:19 WIB

IMG-24969

Setya Novanto. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Sampai sekarang Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, masih menghirup udara bebas, meski telah menjadi tersangka kasus dugaan rasuah Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli lalu.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, hal tersebut terjadi karena “tradisi” KPK saat akan menahan seorang tersangka yang bersangkutan terlebih dahulu harus ‘digarap’ beberapa kali.

“Karena sudah diperiksa KPK beberapa kali, baru ditahan,” ujarnya melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (9/8).

(Baca juga: Rampung Diperiksa KPK, Mekeng Irit Bicara)

Seringnya mangkir ketika dipanggil, juga menjadi kebiasaan komisi antirasuah untuk menahan seorang tersangka.

Dugaan peran sentral Setnov pada kasus tersebut dan adanya upaya untuk menghilangkan ‘jejak’, kata Chudry, bisa juga menjadi dasar untuk menahan Ketua DPR RI itu.

“Tapi, ini kan tergantung diskresi, kebijakan dari KPK,” sambungnya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perintah penahanan terhadap seorang tersangka dilakukan dengan tiga pertimbangan subjektif.

(Baca juga: Buktikan Keterlibatan Setnov, KPK Panggil Enam Saksi)

Yakni, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, bakal merusak atau menghilangkan barang bukti, dan adanya mengulangi tindak pidana.

Adapun pertimbangan objektifnya sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Untuk diketahui, dalam menetapkan Setnov sebagai tersangka KPK mengenakan Pasal Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dia pun telah dicegah tangkal (cekal) untuk berpergian keluar negeri selama enam bulan sebelum menjadi tersangka atau pada 10 April 2017.

Sejak ditetapkan menjadi tersangka, sejumlah pihak terkait perkara e-KTP, baik dari DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, maupun swasta, telah dipanggil sebagai saksi terkait Setnov

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...