Thursday, 19 July 2018 | 20.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Reporter : Bayu Putra | Thursday, 10 August 2017 - 13:19 WIB

IMG-24969

Setya Novanto. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Sampai sekarang Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, masih menghirup udara bebas, meski telah menjadi tersangka kasus dugaan rasuah Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli lalu.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, hal tersebut terjadi karena “tradisi” KPK saat akan menahan seorang tersangka yang bersangkutan terlebih dahulu harus ‘digarap’ beberapa kali.

“Karena sudah diperiksa KPK beberapa kali, baru ditahan,” ujarnya melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (9/8).

(Baca juga: Rampung Diperiksa KPK, Mekeng Irit Bicara)

Seringnya mangkir ketika dipanggil, juga menjadi kebiasaan komisi antirasuah untuk menahan seorang tersangka.

Dugaan peran sentral Setnov pada kasus tersebut dan adanya upaya untuk menghilangkan ‘jejak’, kata Chudry, bisa juga menjadi dasar untuk menahan Ketua DPR RI itu.

“Tapi, ini kan tergantung diskresi, kebijakan dari KPK,” sambungnya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perintah penahanan terhadap seorang tersangka dilakukan dengan tiga pertimbangan subjektif.

(Baca juga: Buktikan Keterlibatan Setnov, KPK Panggil Enam Saksi)

Yakni, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, bakal merusak atau menghilangkan barang bukti, dan adanya mengulangi tindak pidana.

Adapun pertimbangan objektifnya sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Untuk diketahui, dalam menetapkan Setnov sebagai tersangka KPK mengenakan Pasal Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dia pun telah dicegah tangkal (cekal) untuk berpergian keluar negeri selama enam bulan sebelum menjadi tersangka atau pada 10 April 2017.

Sejak ditetapkan menjadi tersangka, sejumlah pihak terkait perkara e-KTP, baik dari DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, maupun swasta, telah dipanggil sebagai saksi terkait Setnov

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...