Minggu, 25 Februari 2018 | 18.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 10 Agustus 2017 - 13:19 WIB

IMG-24969

Setya Novanto. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Sampai sekarang Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, masih menghirup udara bebas, meski telah menjadi tersangka kasus dugaan rasuah Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli lalu.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, hal tersebut terjadi karena “tradisi” KPK saat akan menahan seorang tersangka yang bersangkutan terlebih dahulu harus ‘digarap’ beberapa kali.

“Karena sudah diperiksa KPK beberapa kali, baru ditahan,” ujarnya melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (9/8).

(Baca juga: Rampung Diperiksa KPK, Mekeng Irit Bicara)

Seringnya mangkir ketika dipanggil, juga menjadi kebiasaan komisi antirasuah untuk menahan seorang tersangka.

Dugaan peran sentral Setnov pada kasus tersebut dan adanya upaya untuk menghilangkan ‘jejak’, kata Chudry, bisa juga menjadi dasar untuk menahan Ketua DPR RI itu.

“Tapi, ini kan tergantung diskresi, kebijakan dari KPK,” sambungnya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perintah penahanan terhadap seorang tersangka dilakukan dengan tiga pertimbangan subjektif.

(Baca juga: Buktikan Keterlibatan Setnov, KPK Panggil Enam Saksi)

Yakni, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, bakal merusak atau menghilangkan barang bukti, dan adanya mengulangi tindak pidana.

Adapun pertimbangan objektifnya sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Untuk diketahui, dalam menetapkan Setnov sebagai tersangka KPK mengenakan Pasal Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dia pun telah dicegah tangkal (cekal) untuk berpergian keluar negeri selama enam bulan sebelum menjadi tersangka atau pada 10 April 2017.

Sejak ditetapkan menjadi tersangka, sejumlah pihak terkait perkara e-KTP, baik dari DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, maupun swasta, telah dipanggil sebagai saksi terkait Setnov

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...
TGB: Kualitas Siswa Jebolan Pesantren Tak Kalah dari Sekolah Umum
Pendidikan - Sabtu, 24 Februari 2018 - 12:49 WIB

TGB: Kualitas Siswa Jebolan Pesantren Tak Kalah dari Sekolah Umum

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) memberi semangat kepada ...