Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Pakar Hukum Sebut Pertanda Setnov Jadi ‘Pesakitan’ KPK Sudah Jelas

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 10 Agustus 2017 - 13:19 WIB

IMG-24969

Setya Novanto. (kininews/ist)

Jakarta, kini.co.id – Sampai sekarang Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto, masih menghirup udara bebas, meski telah menjadi tersangka kasus dugaan rasuah Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Juli lalu.

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, hal tersebut terjadi karena “tradisi” KPK saat akan menahan seorang tersangka yang bersangkutan terlebih dahulu harus ‘digarap’ beberapa kali.

“Karena sudah diperiksa KPK beberapa kali, baru ditahan,” ujarnya melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (9/8).

(Baca juga: Rampung Diperiksa KPK, Mekeng Irit Bicara)

Seringnya mangkir ketika dipanggil, juga menjadi kebiasaan komisi antirasuah untuk menahan seorang tersangka.

Dugaan peran sentral Setnov pada kasus tersebut dan adanya upaya untuk menghilangkan ‘jejak’, kata Chudry, bisa juga menjadi dasar untuk menahan Ketua DPR RI itu.

“Tapi, ini kan tergantung diskresi, kebijakan dari KPK,” sambungnya.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perintah penahanan terhadap seorang tersangka dilakukan dengan tiga pertimbangan subjektif.

(Baca juga: Buktikan Keterlibatan Setnov, KPK Panggil Enam Saksi)

Yakni, keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, bakal merusak atau menghilangkan barang bukti, dan adanya mengulangi tindak pidana.

Adapun pertimbangan objektifnya sesuai Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yaitu tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Untuk diketahui, dalam menetapkan Setnov sebagai tersangka KPK mengenakan Pasal Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Dia pun telah dicegah tangkal (cekal) untuk berpergian keluar negeri selama enam bulan sebelum menjadi tersangka atau pada 10 April 2017.

Sejak ditetapkan menjadi tersangka, sejumlah pihak terkait perkara e-KTP, baik dari DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, maupun swasta, telah dipanggil sebagai saksi terkait Setnov

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...