Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penganggaran di DPR RI Diklaim Paling Transparan

Penganggaran di DPR RI Diklaim Paling Transparan

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 10 Agustus 2017 - 16:14 WIB

IMG-24980

Fahri Hamzah . KiniNews/Bayu Putra

Jakarta, kini.co.id – Proses penganggaran DPR RI mendapat nilai terbaik dari survei yang dilakukan oleh ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) and Deutsche Geselischaft fir International (GIZ) di atas negara-negara ASEAN yang lain.

Untuk anggaran 2018 mendatang DPR RI mendapat Rp 5.728.286.667.000,- dan sebelumnya mengajukan Rp 7.246.516.298.000,-.

Berdasarkan SEB Menteri PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Keuangan No.S. 593/MK.022017 dan 291/M.PPN/D.8/KU,01.01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 hal pagu anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018, DPR memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 5.728.286.667.000,- atau mendapat tambahan Rp 1.370.576.457.000,- dibanding pagu indikatif.

Setelah Indonesia, disusul Philipina, Vietnam, Laos, Singapura, Myanmar, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan terakhir Singapura.

Hal itu kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah karena proses anggaran di DPR RI ini paling transparan dibanding lembaga negara lain. Termasuk parlemen di ASEAN.

“Jadi, proses penganggaran di DPR ini paling transparan. Tapi, DPR terus dimaki karena ada yang sakit perut dengan DPR,” tegas Fahri Hamzah dalam dialog anggaran di Ruang Pressroom Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, (10/8).

Fahri didampingi Kepala Biro BKSAP Endah Tjahjani Dwirini R, dan Kepala Badan Keahlian DPR Jonson Rajagukguk. Padahal, lanjut Fahri, di negara yang semakin maju dan demokratis maka keterlibatan DPR akan makin kuat.

“Tapi, DPR masih meminta anggaran kepada Menteri Keuangan, sehingga belum memiliki kewenangan penganggaran sendiri. Apalagi, DPR ini sebagai infrastruktur utama dalam membangun demokrasi. Demokrasi untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...