Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pemerintah Kembali Tawarkan Surat Utang Negara Senilai Rp6 Triliun

Pemerintah Kembali Tawarkan Surat Utang Negara Senilai Rp6 Triliun

Reporter : Sindi Violinda | Kamis, 10 Agustus 2017 - 16:30 WIB

IMG-24982

IDX. Foto Antara

JAKARTA, kini.co.id – Pemerintah kembali akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS), untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2017 dan BMN.

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (10/8), dalam lelang tersebut ditargetkan akan diperoleh dana sekira Rp6 triliun.

Pelelangan akan dilakukan pada 15 Agustus 2017 dengan setelmen ditetapkan pada 18 Agustus 2017. Berikut adalah rincian dari sukuk yang akan dilelang, yaitu seri SPN-S 02022018 (reopening) jatuh tempo pada 2 Februari 2018 dengan imbalan diskonto.

Seri PBS013 (reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2019 dengan tingkat imbalan sebesar 6,25%. Seri PBS014 (reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2021 dengan tingkat imbalan sebesar 6,5%.

Seri PBS011 (reopening) jatuh tempo pada 15 Agustus 2023 dengan tingkat imbalan sebesar 8,75%. Seri PBS012 (reopening) jatuh tempo pada 15 November 2031 dengan tingkat imbalan sebesar 8,88%.

Adapun alokasi pembelian nonkompetitif yakni 50% dari jumlah yang dimenangkan untuk seri SPN-S. Sementara untuk seri PBS, yakni 30% dari jumlah yang dimenangkan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...