Rabu, 13 Desember 2017 | 10.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jazuli Mangkir dari Panggilan KPK

Jazuli Mangkir dari Panggilan KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 18:57 WIB

IMG-24990

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaini tiba di Gedung KPK, Jumat (7/7). Antara FOTO/Rosa Panggabean.

JAKARTA, kini.co.id – Politikus PKS, Jazuli Juwaini tidak memenuhi pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (10/8/2017).

Plh Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Jazuli tidak hadir karena sedang dinas ke luar negeri.

“Yang bersangkutan tak hadir dan kirimkan surat pemberitahuan sedang dinas keluar negeri dalam kapasitas anggota DPR,” ujar Yuyuk saat jumpa pers.

Bukan hanya Jazuli, dua saksi lainnya yajni PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri; FX Garmaya Sabatling dan Staf Pengajar Institut Tekhnologi Bandung (ITB); Saiful Akbar juga tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Dua saksi lainnya, sampai sore ini belum memperoleh konfirmasi ketidakhadirannya,” pungkasnya.

Diketahui ketiga saksi tersebut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Setnov. Setnov sendiri sudah menjadi tersangka sejak pertengahan bulan Juli 2017.

Setnov dijadikan tersangka oleh KPK lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...
Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 09:10 WIB

Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Firman tiba ...
Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:29 WIB

Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menetapkan susunan Majelis Hakim dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis ...
Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:26 WIB

Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto

Sidang kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan e-KTP, dengan tersangka Setya Novanto, akan mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 13 ...
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...