Thursday, 19 July 2018 | 20.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jazuli Mangkir dari Panggilan KPK

Jazuli Mangkir dari Panggilan KPK

Reporter : Fadilah | Thursday, 10 August 2017 - 18:57 WIB

IMG-24990

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaini tiba di Gedung KPK, Jumat (7/7). Antara FOTO/Rosa Panggabean.

JAKARTA, kini.co.id – Politikus PKS, Jazuli Juwaini tidak memenuhi pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (10/8/2017).

Plh Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Jazuli tidak hadir karena sedang dinas ke luar negeri.

“Yang bersangkutan tak hadir dan kirimkan surat pemberitahuan sedang dinas keluar negeri dalam kapasitas anggota DPR,” ujar Yuyuk saat jumpa pers.

Bukan hanya Jazuli, dua saksi lainnya yajni PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri; FX Garmaya Sabatling dan Staf Pengajar Institut Tekhnologi Bandung (ITB); Saiful Akbar juga tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Dua saksi lainnya, sampai sore ini belum memperoleh konfirmasi ketidakhadirannya,” pungkasnya.

Diketahui ketiga saksi tersebut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Setnov. Setnov sendiri sudah menjadi tersangka sejak pertengahan bulan Juli 2017.

Setnov dijadikan tersangka oleh KPK lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...