Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jazuli Mangkir dari Panggilan KPK

Jazuli Mangkir dari Panggilan KPK

Reporter : Fadilah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 18:57 WIB

IMG-24990

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaini tiba di Gedung KPK, Jumat (7/7). Antara FOTO/Rosa Panggabean.

JAKARTA, kini.co.id – Politikus PKS, Jazuli Juwaini tidak memenuhi pemanggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (10/8/2017).

Plh Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan Jazuli tidak hadir karena sedang dinas ke luar negeri.

“Yang bersangkutan tak hadir dan kirimkan surat pemberitahuan sedang dinas keluar negeri dalam kapasitas anggota DPR,” ujar Yuyuk saat jumpa pers.

Bukan hanya Jazuli, dua saksi lainnya yajni PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri; FX Garmaya Sabatling dan Staf Pengajar Institut Tekhnologi Bandung (ITB); Saiful Akbar juga tidak memenuhi panggilan penyidik.

“Dua saksi lainnya, sampai sore ini belum memperoleh konfirmasi ketidakhadirannya,” pungkasnya.

Diketahui ketiga saksi tersebut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Setnov. Setnov sendiri sudah menjadi tersangka sejak pertengahan bulan Juli 2017.

Setnov dijadikan tersangka oleh KPK lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...