Senin, 19 Februari 2018 | 10.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fahri Hamzah: Penganggaran Parlemen Belum Independen

Fahri Hamzah: Penganggaran Parlemen Belum Independen

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 10 Agustus 2017 - 19:24 WIB

IMG-24991

Kepala Badan Keahlian, Jhonson Rajagukguk, Kepala Biro BKSP Endah Tjahjani Dwirini dan Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah Wakil alam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk âPresentasi Hasil Survey Lembaga Parlemen Se-Asean di ruang pressroom Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8). KiniNews/Bayu Putra.

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamza menilai proses dan tahapan penganggaran yang dilakukan DPR sudah transparan, namun anggaran untuk parlemen itu sendiri belum bisa berdiri secara independen. Karena selama ini DPR ‘minta’ anggaran kepada Kementrian Keuangan.

“Sekarang sedang ramai tentang anggaran DPR ada satu lembar soal anggaran DPR dan kita transparan saja, memang ada yang sakit perut dan kita hadapi saja,” ujar Fahri dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Presentasi Hasil Survey Lembaga Parlemen Se-Asean di ruang pressroom Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Fahri mengatakan, BURT sebagai urusan rumah tangga diminta untuk lupa dengan rool comition yang selalu ada di seluruh parlemen di dunia.

“Kalau bicara rumah tangga, bisa dibilang parlemen di negara demokrasi belum independen, karena seharusnya kita lebih independen,” paparnya.

Masih menurut Fahri, DPR yang masih minta anggaran di Kementrian Keuangan sebetulnya punya kekuatan bugeting, namun pada kenyataannya hanya sebatas membahas karena proposal di tingkat awal berasal dari bendahara keuangan Negara yaitu Menteri Keuangan.

Dia pun menuturkan, sekitar bulan April di paripurnakan dan bulan Mei keluar pagu indikatif dari Bapenas dan Menkeu berdasarkan serapan dari tahun sebelumnya.

“Jadi, usulan karena pagu indikatif lalu sekitar bulan Juni-Juli keluarlah pagu anggarannya yang sudah disepakati,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Biro badan kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Endah Retno mengaku pada tahun 2015 sudah berhasil diselesaikan Survei Parlementary Budgeting dan Transparansy In Asean Member State.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres
Politik - Senin, 19 Februari 2018 - 10:05 WIB

Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyayangkan insiden pencegahan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ...
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...
NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 09:58 WIB

NasDem akan konsolidasi politik di Pilgub Lampung

Partai NasDem akan segera berkonsolidasi dengan Partai Hanura dan PKS setelah calon yang mereka usung dalam Pilgub Lampung, Mustafa ditetapkan ...