Sabtu, 19 Agustus 2017 | 07.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fahri Hamzah: Penganggaran Parlemen Belum Independen

Fahri Hamzah: Penganggaran Parlemen Belum Independen

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 10 Agustus 2017 - 19:24 WIB

IMG-24991

Kepala Badan Keahlian, Jhonson Rajagukguk, Kepala Biro BKSP Endah Tjahjani Dwirini dan Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah Wakil alam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk âÄúPresentasi Hasil Survey Lembaga Parlemen Se-Asean di ruang pressroom Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8). KiniNews/Bayu Putra.

JAKARTA, kini.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamza menilai proses dan tahapan penganggaran yang dilakukan DPR sudah transparan, namun anggaran untuk parlemen itu sendiri belum bisa berdiri secara independen. Karena selama ini DPR ‚Äėminta‚Äô anggaran kepada Kementrian Keuangan.

‚ÄúSekarang sedang ramai tentang anggaran DPR ada satu lembar soal anggaran DPR dan kita transparan saja, memang ada yang sakit perut dan kita hadapi saja,‚ÄĚ ujar Fahri dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‚ÄúPresentasi Hasil Survey Lembaga Parlemen Se-Asean di ruang pressroom Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).

Fahri mengatakan, BURT sebagai urusan rumah tangga diminta untuk lupa dengan rool comition yang selalu ada di seluruh parlemen di dunia.

“Kalau bicara rumah tangga, bisa dibilang parlemen di negara demokrasi belum independen, karena seharusnya kita lebih independen,‚ÄĚ paparnya.

Masih menurut Fahri, DPR yang masih minta anggaran di Kementrian Keuangan sebetulnya punya kekuatan bugeting, namun pada kenyataannya hanya sebatas membahas karena proposal di tingkat awal berasal dari bendahara keuangan Negara yaitu Menteri Keuangan.

Dia pun menuturkan, sekitar bulan April di paripurnakan dan bulan Mei keluar pagu indikatif dari Bapenas dan Menkeu berdasarkan serapan dari tahun sebelumnya.

‚ÄúJadi, usulan karena pagu indikatif lalu sekitar bulan Juni-Juli keluarlah pagu anggarannya yang sudah disepakati,‚ÄĚ sambungnya.

Sementara itu, Kepala Biro badan kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Endah Retno mengaku pada tahun 2015 sudah berhasil diselesaikan Survei Parlementary Budgeting dan Transparansy In Asean Member State.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...