Kamis, 22 Februari 2018 | 06.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Banyak Perpecahan di Media Sosial, Ini Kata DPR

Banyak Perpecahan di Media Sosial, Ini Kata DPR

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 10:07 WIB

IMG-25006

Ma'ruf Cahyono. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Beberapa bulan terakhir ini terutama pasca Pilkada DKI Jakarta, masyarakat dan bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan terkait perbedaan.

Perdebatan bahkan sampai konflik keras teurtama di ranah media sosial antar elit politik sampai antar rakyat di warung kopi mengerucut pada persoalan perbedaan atau SARA yang semestinya tidak dibicarakan kembali di negeri ini.

Berbagai elemen masyarakat tentu sangat mengkhawatirkan hal tersebut menjadi meluas dan bermetamorfosis berpotensi memecah persatuan bangsa yang sudah susah payah dibangun para founding fathers bangsa Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono sebagai salah satu elemen masyarakat Indonesia berpandangan, semestinya persoalan perbedaan tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Masyarakat Indonesia memang sangat heterogen atau sangat beragam.

Bahkan keberagaman itulah yang membentuk negara Indonesia. Keberagaman adalah kekayaan bangsa.

Keberagaman menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah dan proses perjalanan bangsa Indonesia.

“Persoalan intoleransi, radikalisme yang muncul pastinya disebabkan faktor tertentu dan ada pemicu memunculkannya, faktor tersebut antara lain, cara pandang soal kesenjangan dan ketidakadilan oleh sebagian kelompok” katanya , Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, (11/8)

Pemahaman soal perbedaan atau keberagaman, lanjut Ma’ruf, semestinya diseleraskan yakni, bahwa perbedaan bukan persoalan satu pihak benar dan yang lain salah.

Perbedaan atau keberagaman adalah sesuatu yang alamiah dan harus sama-sama dipahami betul bahwa perbedaan itu sebagai kondisi yang biasa saja natural dalam masyarakat.

Di sisi lain, Ma’ruf Cahyono juga memperhatikan fenomena media sosial yang sangat bebas sekarang ini dan mampu mewarnai bahkan mempengaruhi setiap peristiwa di tengah masyarakat.

“Media sosial sudah menjadi instrument publik dan instrumen negara untuk melakukan ‘engineering’ tujuan negara. Tujuan negara ini bersifat ideologis, regulatif dan seharusnya media sosial menjadi jembatan pada masyarakat untuk menciptakan suasana sesuai ideologi bangsa, dan konstitusi,” imbuhnya.

Ma’ruf menegaskan, media sosial harus produktif bukan kontra produktif. Hal tersebut akan membantu upaya negara dalam menciptakan satu kondisi yang orientasinya kepada kesejahteraan masyarakat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...