Sabtu, 19 Agustus 2017 | 06.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>BK DPR Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

BK DPR Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 11:42 WIB

IMG-25009

Jakarta, kini.co.id – Badan Keahlian DPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tiga pakar Politik, yaitu Dr. Andri Yusron, Ronald Rofiandri dan Sebastian Salang guna mendapat masukan cara mengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang (RUU) dan Draf RUU.

Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Inosentius Samsul mengatakan, rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan inovasi strategi untuk meningkatkan kualitas NA Rancangan Undang-undang dan Draf RUU yang disiapkan BKD.

“NA RUU merupakan produk tanggungjawab BKD dengan ukuran kinerja berupa jumlah, kulitas dan kepuasan dari Anggota DPR dan AKD yang akan menggunakan NA tersebut. Dalam rangka itu, maka kita perlu mencari inovasi agar NA RUU dapat berkualitas. Salah satu cara yang paling mendasar adalah mengoptimalisasi partisipasi masyarakat,” ungkap Sensi sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, (10/8).

Masyarakat perlu dilibatkan, pasalnya lanjut Sensi akhir dari perumusan kebijakan UU ini akan memberikan dampak yang akan dirasakan masyarakat. Maka, sudah selayaknya mereka (masyarakat) yang akan dibebankan oleh kewajiban-kewajiban harus tahu proses perumusan UU tersebut.

“Apa yang dilakukan ini sebagai strategi untuk terus meningkatkan kualitas dalam penyusunan NA RUU yang dihasilkan BK DPR. Teknisnya itu nanti kami mau buat partisipasi secara online, karena sekarang sudah era teknologi, kita akan buat yang mempermudah masyarakat,”pungkasnya.

Melihat inovasi yang akan dilakukan BK DPR, salah satu pakar politik yang hadir, Sebastian Salang memberi apresiasi dan menilai upaya membuka ruang partisipasi publik yang lebih substasional merupakan langkah yang sangat baik.

“Kita mengetahui apabila sebuah kebijakan itu melibatkan partisipasi yang luas dari publik, akan membuat masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut,” ujar Sebastian yang juga Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).

Lebih lanjut, dia mengatakan dengan tingginya partisipasi publik juga akan menambah legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan, dan juga merupakan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat.

“Ruang partisipasi memang sudah ada dan dijamin Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan UU. Tapi masalahnya apakah kita sudah masuk ke ruang partispasi pubik atau hanya sebatas formalitas? Nah ini yang coba dijawab, Jangan sampai partisipasi publik itu hanya untuk memenuhi ketentuan karena kewajiban UU,” tuturnya.

Dia juga menyarankan agar ada sinegri antara Humas, Perancang UU dan pihak yang menerima pengaduan.

Sehingga orang mau menyampaikan aspirasi lewat kanal manaupun informasi itu menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan RUU itu sendiri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...