Sabtu, 21 Oktober 2017 | 10.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>BK DPR Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

BK DPR Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 11:42 WIB

IMG-25009

Jakarta, kini.co.id – Badan Keahlian DPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tiga pakar Politik, yaitu Dr. Andri Yusron, Ronald Rofiandri dan Sebastian Salang guna mendapat masukan cara mengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang (RUU) dan Draf RUU.

Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Inosentius Samsul mengatakan, rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan inovasi strategi untuk meningkatkan kualitas NA Rancangan Undang-undang dan Draf RUU yang disiapkan BKD.

“NA RUU merupakan produk tanggungjawab BKD dengan ukuran kinerja berupa jumlah, kulitas dan kepuasan dari Anggota DPR dan AKD yang akan menggunakan NA tersebut. Dalam rangka itu, maka kita perlu mencari inovasi agar NA RUU dapat berkualitas. Salah satu cara yang paling mendasar adalah mengoptimalisasi partisipasi masyarakat,” ungkap Sensi sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, (10/8).

Masyarakat perlu dilibatkan, pasalnya lanjut Sensi akhir dari perumusan kebijakan UU ini akan memberikan dampak yang akan dirasakan masyarakat. Maka, sudah selayaknya mereka (masyarakat) yang akan dibebankan oleh kewajiban-kewajiban harus tahu proses perumusan UU tersebut.

“Apa yang dilakukan ini sebagai strategi untuk terus meningkatkan kualitas dalam penyusunan NA RUU yang dihasilkan BK DPR. Teknisnya itu nanti kami mau buat partisipasi secara online, karena sekarang sudah era teknologi, kita akan buat yang mempermudah masyarakat,”pungkasnya.

Melihat inovasi yang akan dilakukan BK DPR, salah satu pakar politik yang hadir, Sebastian Salang memberi apresiasi dan menilai upaya membuka ruang partisipasi publik yang lebih substasional merupakan langkah yang sangat baik.

“Kita mengetahui apabila sebuah kebijakan itu melibatkan partisipasi yang luas dari publik, akan membuat masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut,” ujar Sebastian yang juga Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).

Lebih lanjut, dia mengatakan dengan tingginya partisipasi publik juga akan menambah legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan, dan juga merupakan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat.

“Ruang partisipasi memang sudah ada dan dijamin Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan UU. Tapi masalahnya apakah kita sudah masuk ke ruang partispasi pubik atau hanya sebatas formalitas? Nah ini yang coba dijawab, Jangan sampai partisipasi publik itu hanya untuk memenuhi ketentuan karena kewajiban UU,” tuturnya.

Dia juga menyarankan agar ada sinegri antara Humas, Perancang UU dan pihak yang menerima pengaduan.

Sehingga orang mau menyampaikan aspirasi lewat kanal manaupun informasi itu menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan RUU itu sendiri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...
Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:10 WIB

Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika

Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan ...
Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:50 WIB

Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan menegaskan, target pajak Per 30 September 2017 baru tercapai Rp770,7 triliun, atau hanya 60 ...
Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:04 WIB

Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi

Perang terbuka antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Gubernur  DKI Jakarta soal reklamasi teluk Jakarta membuat gusar Wakil Ketua DPR Taufik ...