Selasa, 20 Februari 2018 | 08.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>BK DPR Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

BK DPR Optimalkan Partisipasi Publik Susun RUU

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 11:42 WIB

IMG-25009

Jakarta, kini.co.id – Badan Keahlian DPR mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tiga pakar Politik, yaitu Dr. Andri Yusron, Ronald Rofiandri dan Sebastian Salang guna mendapat masukan cara mengoptimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang- Undang (RUU) dan Draf RUU.

Kepala Pusat Perencanaan Undang-Undang Inosentius Samsul mengatakan, rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi merupakan inovasi strategi untuk meningkatkan kualitas NA Rancangan Undang-undang dan Draf RUU yang disiapkan BKD.

“NA RUU merupakan produk tanggungjawab BKD dengan ukuran kinerja berupa jumlah, kulitas dan kepuasan dari Anggota DPR dan AKD yang akan menggunakan NA tersebut. Dalam rangka itu, maka kita perlu mencari inovasi agar NA RUU dapat berkualitas. Salah satu cara yang paling mendasar adalah mengoptimalisasi partisipasi masyarakat,” ungkap Sensi sapaan akrabnya di Gedung DPR, Senayan, (10/8).

Masyarakat perlu dilibatkan, pasalnya lanjut Sensi akhir dari perumusan kebijakan UU ini akan memberikan dampak yang akan dirasakan masyarakat. Maka, sudah selayaknya mereka (masyarakat) yang akan dibebankan oleh kewajiban-kewajiban harus tahu proses perumusan UU tersebut.

“Apa yang dilakukan ini sebagai strategi untuk terus meningkatkan kualitas dalam penyusunan NA RUU yang dihasilkan BK DPR. Teknisnya itu nanti kami mau buat partisipasi secara online, karena sekarang sudah era teknologi, kita akan buat yang mempermudah masyarakat,”pungkasnya.

Melihat inovasi yang akan dilakukan BK DPR, salah satu pakar politik yang hadir, Sebastian Salang memberi apresiasi dan menilai upaya membuka ruang partisipasi publik yang lebih substasional merupakan langkah yang sangat baik.

“Kita mengetahui apabila sebuah kebijakan itu melibatkan partisipasi yang luas dari publik, akan membuat masyarakat merasa memiliki kebijakan tersebut,” ujar Sebastian yang juga Koordinator Forum Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).

Lebih lanjut, dia mengatakan dengan tingginya partisipasi publik juga akan menambah legitimasi terhadap kebijakan yang dihasilkan, dan juga merupakan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat.

“Ruang partisipasi memang sudah ada dan dijamin Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan UU. Tapi masalahnya apakah kita sudah masuk ke ruang partispasi pubik atau hanya sebatas formalitas? Nah ini yang coba dijawab, Jangan sampai partisipasi publik itu hanya untuk memenuhi ketentuan karena kewajiban UU,” tuturnya.

Dia juga menyarankan agar ada sinegri antara Humas, Perancang UU dan pihak yang menerima pengaduan.

Sehingga orang mau menyampaikan aspirasi lewat kanal manaupun informasi itu menjadi masukan yang berharga dalam penyusunan RUU itu sendiri.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...