Selasa, 12 Desember 2017 | 11.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pansus Hak Angket Sambangi Safe House, Ini Kata KPK

Pansus Hak Angket Sambangi Safe House, Ini Kata KPK

Reporter : Fadilah | Jumat, 11 Agustus 2017 - 13:21 WIB

IMG-25011

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah. KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah mengaku tidak mengetahui apa motif Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK menyambangi ‘safe house’.

“Kami juga tidak mengkhawatirkan itu, karena semua tindakan yang dilakukan oleh KPK ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Febri.

(Baca Juga: Pansus Hak Angket ke ‘Rumah Sekap’ KPK Hari Ini)

Kata Febri, ada dua Undang-undang yang menjadi dasar hukum safe house. Pertama Pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau “melakukan evakuasi” termasuk perlindungan hukum.

Kemudian dasar hukum yang kedua adalah Pasal 5 ayat (1) huruf k UU UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara.

Adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PSK, dinyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi.

“Karenanya kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan safe house tidak ada dasar hukumnya. Lebih baik baca kembali Undang-undangnya,” pungkasnya.

(Baca Juga: KPK Persilakan Pansus Hak Angket Sambangi ‘Rumah Sekap’)

Diketahui, Pansus Hak Angket KPK akan mengunjungi “Safe House” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (11/8/2017).

Kunjungan ke tempat yang disebut “rumah sekap” ini adalah agenda DPR RI yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK setelah mendengar pengakuan keponakan dari terpidana kasus pemberian keterangan palsu Muhtar Ependi itu menyebut safe house merupakan tempat penyekapan saksi-saksi KPK.

Kedatangan mereka kesana untuk membuktikan apakah safe house seperti apa yang dikatakan Niko Panji Tirtayasa.

Niko merupakan saksi kasus suap sengketa Pilkada yang menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan Muhtar Ependi.

Kepada Pansus Hak Angket KPK, Niko menyebutkan KPK memiliki rumah khusus untuk menyekap para saksi yang belakangan diklarifikasi KPK sebagai safe house.

Niko juga mengatakan, KPK dalam menginterogasi “korbannya” menggunakan cara khusus seperti memberikan fasilitas istimewa kepadanya, mulai dari diinapkan di hotel mewah, apartemen, liburan dan lain sebagainya. Dia juga mengaku, semua kesaksiannya dalam sidang diatur oleh penyidik KPK.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...
Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:30 WIB

Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo

Politikus Partai Golkar Aziz Syamsudin mengaku tak masalah jika dirinya batal menjadi ketua DPR.Rapat Badan Musyawarah (Bamus) hari ini menyerahkan ...