Kamis, 22 Februari 2018 | 05.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Ini Ormas yang Akan Dibubarkan Setelah HTI

Ini Ormas yang Akan Dibubarkan Setelah HTI

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 11 Agustus 2017 - 13:46 WIB

IMG-25016

Massa FPI di depan Polda Metro Jaya.KiniNews/Rakisa

JAKARTA, kini.co.id – Pemerintah memastikan kembali ada ormas yang akan dibubarkan, setelah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Kepastian pembubaran ormas tersebut disampaikan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Kantornya, Kamis (10/8) kemarin.

Menurut Tjahjo ormas tersebut tengah dan plototin pemerintah. Hanya sedikit berbeda dengan HTI yang memiliki jaringan nasional, ormas itu level kecil yang hanya terdaftar di daerah.

“Tapi dibeberapa provinsi mereka bikin kegiatan. Berdirinya sekitar dua tahun lebih,” kata Tjahjo.

Disinggung didaerah mana, Tjahjo enggan membeberkan lebih jauh lokasinya.

Namun dia mengisyaratkan bahwa ormas yang disasar bukanlah yang beraliran keagamaan. Tetapi lebih mirip dengan HTI.

Saat ini, kata Tjaho pihaknya masih melakukan pendalaman dan penambahan alat bukti. Karena, sebelum memutuskan untuk mencabut status badan hukum ormas tersebut, pemerintah membutuhkan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.

Misalnya foto, video, atau bukti visual lain yang terkait dengan kegiatan ormas itu.

Tjaho pun masih belum bisa memastikan kapan rencana pembubaran ormas tersebut.

“Nanti, Menkopolhukam yang akan mengumumkan, tunggu tanggal mainnya,” tegasnya.

Sementara itu berdasarkan analisa ormas yang akan disasar untuk dibubarkan itu berdiri sekitar 2014 di Bekasi.

Isyarat itu jauh-jauh hari dibeberkan mantan Kepala BNPT Ansyaad Mbai bahwa ormas itu menolak Islamic State tetapi dinyatakan sebagai ormas pendukung terorisme.

Siapakah ormas itu, kita lihat langkah pemerintah untuk mengumumkan ormas tersebut. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...