Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tegaskan Miliki Kewenangan Berikan Safe House untuk Saksi

KPK Tegaskan Miliki Kewenangan Berikan Safe House untuk Saksi

Reporter : Fadilah | Jumat, 11 Agustus 2017 - 15:16 WIB

IMG-25019

Safe House KPK. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi. Hal tersebut merespon pernyataan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang menyebut bahwa perlindungan berupa safe house terhadap saksi hanya boleh dilakukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

“Safe house itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya, ada dua Undang-undang yang mengatur, yang aneh jika ada yang mengatakan safe house tidak ada dasar hukum, apalagi menyebutnya sebagai rumah sekap hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yang bahkan KPK sendiri sudah menghentikan perlindungan terhadap yang bersangkutan karena tidak konsisten dan tidak koperatif saat menjadi saksi sebelumnya,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (11/8/2017).

(Baca Juga: Pansus Hak Angket: Safe House Hanya Boleh Dimiliki LPSK)

Febri menjelaskan ada dua Undang-undang yang menjadi dasar hukum KPK memberikan perlindungan berupa safe house terhadap saksi.

Pertama Pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau “melakukan evakuasi” termasuk perlindungan hukum.

Kedua adalah Pasal 5 ayat (1) huruf k UU UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara. Adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PSK, dinyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

“Berdasarkan hal tersebut diatas, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi,” tandasnya.

(Baca Juga: Didatangi Pansus Hak Angket, Begini Wujud ‘Rumah Sekap’ KPK)

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...