Sabtu, 19 Agustus 2017 | 07.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tegaskan Miliki Kewenangan Berikan Safe House untuk Saksi

KPK Tegaskan Miliki Kewenangan Berikan Safe House untuk Saksi

Reporter : Fadilah | Jumat, 11 Agustus 2017 - 15:16 WIB

IMG-25019

Safe House KPK. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi. Hal tersebut merespon pernyataan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang menyebut bahwa perlindungan berupa safe house terhadap saksi hanya boleh dilakukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

“Safe house itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya, ada dua Undang-undang yang mengatur, yang aneh jika ada yang mengatakan safe house tidak ada dasar hukum, apalagi menyebutnya sebagai rumah sekap hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yang bahkan KPK sendiri sudah menghentikan perlindungan terhadap yang bersangkutan karena tidak konsisten dan tidak koperatif saat menjadi saksi sebelumnya,” ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (11/8/2017).

(Baca Juga: Pansus Hak Angket: Safe House Hanya Boleh Dimiliki LPSK)

Febri menjelaskan ada dua Undang-undang yang menjadi dasar hukum KPK memberikan perlindungan berupa safe house terhadap saksi.

Pertama Pasal 15 huruf a UU KPK yang menyatakan KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memberikan perlindungan dalam ketentuan ini meliputi juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau “melakukan evakuasi” termasuk perlindungan hukum.

Kedua adalah Pasal 5 ayat (1) huruf k UU UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) disebutkan saksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara. Adapun dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PSK, dinyatakan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

“Berdasarkan hal tersebut diatas, KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada saksi wajib memberikan tempat kediaman sementara kepada saksi yang dilindungi,” tandasnya.

(Baca Juga: Didatangi Pansus Hak Angket, Begini Wujud ‘Rumah Sekap’ KPK)

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...