Selasa, 12 Desember 2017 | 19.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Kunjungan Menteri Susi ke NTB Dihadang Nelayan dan Mahasiswa

Kunjungan Menteri Susi ke NTB Dihadang Nelayan dan Mahasiswa

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 11 Agustus 2017 - 16:13 WIB

IMG-25024

Nelayan dan Mahasiswa hadang kedatangan Menteri Susi. (KiniNews/Ist)

Mataram, kini.co.id – Kunjungan Mentri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti ke NTB mendapat penolakan dari sejumlah nelayan setempat.

Aksi penolakan dimotori oleh Gerbang Tani NTB yang diikuti oleh ratusan nelayan asal Ekas, Awang, Sekotong, Mawun, kute dan Ampenan ini menuntut pencabutan Permen No.21 tahun 2015 yang dinilai telah menghancurkan sumber pendapatan nelayan NTB.

Nelayan yang sebelumnya mendapatkan keuntungan besar dari penangkapan dan penjualan lobster, selain itu terbitnya Permen tersebut juga dinilai telah mengkriminalisasi banyak nelayan dan pengusaha kecil perikanan khususnya lobster.

“Aksi ini merupakan ekspresi dari nelayan NTB atas kebijakan anti rakyat yang dikeluarkan menteri perikanan dan kelautan yaitu Permen no. 21 tahun 2015 yang merupakan kebijakan yang lahir untuk menyelamatkan kepentingan project blue economy imperialism AS yang telah menelan banyak korban kriminalisasi baik nelayan maupun pengusaha perikanan skala kecil di NTB” ungkap Viken Koorlap aksi penolakan dalam keterangan tertulisnya di Lombok, Jumat (11/8).

“Sejak pertama kelahiranya, permen tersebut telah banyak diprotes oleh nelayan lobster di NTB akan tetapi pemerintah seolah tidak peduli dengan aksi dan protes yang disampaikan, permen tersebut tetap berjalan hingga saat ini” tambahnya.

Selain itu, Azwar wathoni dari perwakilan FPR NTB yang turut serta di dalam aksi tersebut juga menyampaikan Permen adalah bentuk keberpihakan rezim jokowi hanya pada pengusaha besar perikanan tetapi mematikan bagi nelayan.

“Nelayan yang sehari-hari bertahan hidup dari laut dan tangkapan ikanya, oleh karenanya permen ini harus segera di cabut,” ungkapnya.

Senada salah seorang perwakilan nelayan meminta agar membebaskan nelayan untuk menangkap bibit lobster, kepiting dan rajungan seperti sedia kala tanpa ancaman penangkapan sebaagaimana yang banyak terjadi saat ini.

Tak hanya di Lombok tengah, aksi penolakan kunjungan Menteri Susi juga berlangsung di Mataram, tepatnya di depan kampus Universitas Islam Mataram, aksi ini diikuti oleh puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR NTB) dengan tuntutan sama.

Dalam aksinya mereka meminta agar 30 nelayan awang yang di tangkap untuk dibebaskan dan laksanakan reforma Agraria Sejati.

“Kebijakan maritim presiden Jokowi maupun TGB di NTB adalah kebijakan anti rakyat yang hanya akan berakibat pada semakin sempitnya hak rakyat atas laut dan pesisirnya,” ungkap Lalu Arin.

Ia menilai bahwa Kebijakan Jokowi yang mendudukan NTB sebagai daerah pariwisata yang kemudian dilanjutkan oleh TGB dengan konsep pariwisata halal/syariah dinilai telah gagal mensejahterakan rakyat NTB.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...
Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax
Peristiwa - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:41 WIB

Nah lho, kabar kematian Bahrun Naim adalah hoax

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa kabar tewasnya kombatan Islamic State (IS) asal Indonesia, Bahrun Naim adalah kabar bohong alias ...
Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:30 WIB

Pimpinan DPR pastikan tak ada kocok ulang

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, tidak ada wacana kocok ulang kursi pimpinan DPR. Yang ada hanya pembahasan pergantian Ketua ...
Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 15:43 WIB

Pendapatan PLN Distribusi Jabar capai Rp47,07 triliun

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Barat membukukan pendapatan perusahaan total Rp47,074 triliun dari total target Rp51 triliun hingga ...
PKS serukan boikot produk AS dan Israel
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 14:51 WIB

PKS serukan boikot produk AS dan Israel

Pernyataan Donal Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel adalah ahistoris dan menyiram api di Yerusalem."Akibatnya dunia bergolak dan memprotes pernyataan ...