Selasa, 20 Februari 2018 | 08.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Kunjungan Menteri Susi ke NTB Dihadang Nelayan dan Mahasiswa

Kunjungan Menteri Susi ke NTB Dihadang Nelayan dan Mahasiswa

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 11 Agustus 2017 - 16:13 WIB

IMG-25024

Nelayan dan Mahasiswa hadang kedatangan Menteri Susi. (KiniNews/Ist)

Mataram, kini.co.id – Kunjungan Mentri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti ke NTB mendapat penolakan dari sejumlah nelayan setempat.

Aksi penolakan dimotori oleh Gerbang Tani NTB yang diikuti oleh ratusan nelayan asal Ekas, Awang, Sekotong, Mawun, kute dan Ampenan ini menuntut pencabutan Permen No.21 tahun 2015 yang dinilai telah menghancurkan sumber pendapatan nelayan NTB.

Nelayan yang sebelumnya mendapatkan keuntungan besar dari penangkapan dan penjualan lobster, selain itu terbitnya Permen tersebut juga dinilai telah mengkriminalisasi banyak nelayan dan pengusaha kecil perikanan khususnya lobster.

“Aksi ini merupakan ekspresi dari nelayan NTB atas kebijakan anti rakyat yang dikeluarkan menteri perikanan dan kelautan yaitu Permen no. 21 tahun 2015 yang merupakan kebijakan yang lahir untuk menyelamatkan kepentingan project blue economy imperialism AS yang telah menelan banyak korban kriminalisasi baik nelayan maupun pengusaha perikanan skala kecil di NTB” ungkap Viken Koorlap aksi penolakan dalam keterangan tertulisnya di Lombok, Jumat (11/8).

“Sejak pertama kelahiranya, permen tersebut telah banyak diprotes oleh nelayan lobster di NTB akan tetapi pemerintah seolah tidak peduli dengan aksi dan protes yang disampaikan, permen tersebut tetap berjalan hingga saat ini” tambahnya.

Selain itu, Azwar wathoni dari perwakilan FPR NTB yang turut serta di dalam aksi tersebut juga menyampaikan Permen adalah bentuk keberpihakan rezim jokowi hanya pada pengusaha besar perikanan tetapi mematikan bagi nelayan.

“Nelayan yang sehari-hari bertahan hidup dari laut dan tangkapan ikanya, oleh karenanya permen ini harus segera di cabut,” ungkapnya.

Senada salah seorang perwakilan nelayan meminta agar membebaskan nelayan untuk menangkap bibit lobster, kepiting dan rajungan seperti sedia kala tanpa ancaman penangkapan sebaagaimana yang banyak terjadi saat ini.

Tak hanya di Lombok tengah, aksi penolakan kunjungan Menteri Susi juga berlangsung di Mataram, tepatnya di depan kampus Universitas Islam Mataram, aksi ini diikuti oleh puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR NTB) dengan tuntutan sama.

Dalam aksinya mereka meminta agar 30 nelayan awang yang di tangkap untuk dibebaskan dan laksanakan reforma Agraria Sejati.

“Kebijakan maritim presiden Jokowi maupun TGB di NTB adalah kebijakan anti rakyat yang hanya akan berakibat pada semakin sempitnya hak rakyat atas laut dan pesisirnya,” ungkap Lalu Arin.

Ia menilai bahwa Kebijakan Jokowi yang mendudukan NTB sebagai daerah pariwisata yang kemudian dilanjutkan oleh TGB dengan konsep pariwisata halal/syariah dinilai telah gagal mensejahterakan rakyat NTB.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...