Sabtu, 19 Agustus 2017 | 06.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Kunjungan Menteri Susi ke NTB Dihadang Nelayan dan Mahasiswa

Kunjungan Menteri Susi ke NTB Dihadang Nelayan dan Mahasiswa

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 11 Agustus 2017 - 16:13 WIB

IMG-25024

Nelayan dan Mahasiswa hadang kedatangan Menteri Susi. (KiniNews/Ist)

Mataram, kini.co.id – Kunjungan Mentri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti ke NTB mendapat penolakan dari sejumlah nelayan setempat.

Aksi penolakan dimotori oleh Gerbang Tani NTB yang diikuti oleh ratusan nelayan asal Ekas, Awang, Sekotong, Mawun, kute dan Ampenan ini menuntut pencabutan Permen No.21 tahun 2015 yang dinilai telah menghancurkan sumber pendapatan nelayan NTB.

Nelayan yang sebelumnya mendapatkan keuntungan besar dari penangkapan dan penjualan lobster, selain itu terbitnya Permen tersebut juga dinilai telah mengkriminalisasi banyak nelayan dan pengusaha kecil perikanan khususnya lobster.

“Aksi ini merupakan ekspresi dari nelayan NTB atas kebijakan anti rakyat yang dikeluarkan menteri perikanan dan kelautan yaitu Permen no. 21 tahun 2015 yang merupakan kebijakan yang lahir untuk menyelamatkan kepentingan project blue economy imperialism AS yang telah menelan banyak korban kriminalisasi baik nelayan maupun pengusaha perikanan skala kecil di NTB” ungkap Viken Koorlap aksi penolakan dalam keterangan tertulisnya di Lombok, Jumat (11/8).

“Sejak pertama kelahiranya, permen tersebut telah banyak diprotes oleh nelayan lobster di NTB akan tetapi pemerintah seolah tidak peduli dengan aksi dan protes yang disampaikan, permen tersebut tetap berjalan hingga saat ini” tambahnya.

Selain itu, Azwar wathoni dari perwakilan FPR NTB yang turut serta di dalam aksi tersebut juga menyampaikan Permen adalah bentuk keberpihakan rezim jokowi hanya pada pengusaha besar perikanan tetapi mematikan bagi nelayan.

“Nelayan yang sehari-hari bertahan hidup dari laut dan tangkapan ikanya, oleh karenanya permen ini harus segera di cabut,” ungkapnya.

Senada salah seorang perwakilan nelayan meminta agar membebaskan nelayan untuk menangkap bibit lobster, kepiting dan rajungan seperti sedia kala tanpa ancaman penangkapan sebaagaimana yang banyak terjadi saat ini.

Tak hanya di Lombok tengah, aksi penolakan kunjungan Menteri Susi juga berlangsung di Mataram, tepatnya di depan kampus Universitas Islam Mataram, aksi ini diikuti oleh puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR NTB) dengan tuntutan sama.

Dalam aksinya mereka meminta agar 30 nelayan awang yang di tangkap untuk dibebaskan dan laksanakan reforma Agraria Sejati.

“Kebijakan maritim presiden Jokowi maupun TGB di NTB adalah kebijakan anti rakyat yang hanya akan berakibat pada semakin sempitnya hak rakyat atas laut dan pesisirnya,” ungkap Lalu Arin.

Ia menilai bahwa Kebijakan Jokowi yang mendudukan NTB sebagai daerah pariwisata yang kemudian dilanjutkan oleh TGB dengan konsep pariwisata halal/syariah dinilai telah gagal mensejahterakan rakyat NTB.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...