Selasa, 12 Desember 2017 | 11.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Benarkah Safe House KPK Melanggar HAM?

Benarkah Safe House KPK Melanggar HAM?

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 19:41 WIB

IMG-25030

Safe House KPK. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Pansus angket KPK mempertanyakan keberadaan safe house milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi menilai safe house tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.

Menurut dia, pembentukan safe house melanggar aturan dan ilegal. Sebab, masalah perlindungan saksi dan korban berada di bawah wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Yang ada adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Tapi itu tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti polri, KPK dan kejaksaan. Dia ini adalah berdiri sendiri,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/8). Politikus NasDem itu menilai safe house KPK lebih layak disebut sebagai rumah sekap.

Hal itu merujuk pada pernyataan saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa di hadapan Pansus Angket DPR beberapa waktu lalu.

Senada dengan Tim Pansus Angket pengamat Politik Muchtar Efendi pun menilai bahwa kegiatan KPK di safe house atau rumah sekap baik untuk saksi ataupun tersangka harus di dampingi pembela ataupun lawyer. 

Ia mengatakan kalau ini adalah prinsip HAM yang Universal. 

“Saya sangat mendukung, Pansus angket KPK bisa membuktikan KPK sudah menyalahkan gunakan kekuasaan atau abuse of power dengan menggunakan rumah sekap” ujar Muchtar dalam keterangan tertulsinya.

Pembuktian fakta ini sangat dibutuhkan untuk objektifitas dan kebenaran.

“Bisa jadi Pansus mempunyai data rumah sekap di luar kasus Niko” tambahnya.

Bagi pendukung atau pembela pembuktian fakta ini jelas membuat mereka di mata publik sebagai buta data dan fakta. Kebusukan KPK menjadi semakin jelas selama memberantas korupsi. 

Disisi lain, bagi kelompok penentang KPK, pembuktian fakta ini dapat digunakan sebagai dasar rasionalitas dan justifikasi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang
Hukum - Selasa, 12 Desember 2017 - 11:01 WIB

KPK Kembali Periksa Setnov untuk Lengkapi Berkas Anang

Tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) TA 2011-2012 Setya Novanto tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, ...
Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:29 WIB

Begini Cara Ajukan Pinjaman UMi di Pegadaian

Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong kemajuan UMKM di daerah. Di antaranya dengan menyalurkan kredit untuk pelaku usaha kecil.Sebagai pilihan, pemerintah ...
Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:15 WIB

Citilink raih LCC terbaik ke tujuh kali

Untuk yang ke-7 kalinya ajang Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) 2017/2018 yang digagas oleh Indonesia Travel and Tourism ...
70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM
Ekonomi - Selasa, 12 Desember 2017 - 09:40 WIB

70 IKM komponen otomotif jalin sinergi dengan pemasok APM

Kementerian Perindustrian memfasilitasi sebanyak 70 industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif yang berasal dari beberapa sentra Pulau Jawa untuk bekerja sama dengan 30 pemasok ...
Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:34 WIB

Kompak F-PKS Gunakan Syal Palestina-Indonesia di DPR

Sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel terus mendapat kecaman. Sebagai bentuk dukungan ...
Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 07:30 WIB

Batal Menjadi Ketua DPR RI, Aziz Legowo

Politikus Partai Golkar Aziz Syamsudin mengaku tak masalah jika dirinya batal menjadi ketua DPR.Rapat Badan Musyawarah (Bamus) hari ini menyerahkan ...