Sabtu, 19 Agustus 2017 | 06.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Benarkah Safe House KPK Melanggar HAM?

Benarkah Safe House KPK Melanggar HAM?

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 19:41 WIB

IMG-25030

Safe House KPK. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Pansus angket KPK mempertanyakan keberadaan safe house milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi menilai safe house tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.

Menurut dia, pembentukan safe house melanggar aturan dan ilegal. Sebab, masalah perlindungan saksi dan korban berada di bawah wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Yang ada adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Tapi itu tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti polri, KPK dan kejaksaan. Dia ini adalah berdiri sendiri,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/8). Politikus NasDem itu menilai safe house KPK lebih layak disebut sebagai rumah sekap.

Hal itu merujuk pada pernyataan saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa di hadapan Pansus Angket DPR beberapa waktu lalu.

Senada dengan Tim Pansus Angket pengamat Politik Muchtar Efendi pun menilai bahwa kegiatan KPK di safe house atau rumah sekap baik untuk saksi ataupun tersangka harus di dampingi pembela ataupun lawyer. 

Ia mengatakan kalau ini adalah prinsip HAM yang Universal. 

“Saya sangat mendukung, Pansus angket KPK bisa membuktikan KPK sudah menyalahkan gunakan kekuasaan atau abuse of power dengan menggunakan rumah sekap” ujar Muchtar dalam keterangan tertulsinya.

Pembuktian fakta ini sangat dibutuhkan untuk objektifitas dan kebenaran.

“Bisa jadi Pansus mempunyai data rumah sekap di luar kasus Niko” tambahnya.

Bagi pendukung atau pembela pembuktian fakta ini jelas membuat mereka di mata publik sebagai buta data dan fakta. Kebusukan KPK menjadi semakin jelas selama memberantas korupsi. 

Disisi lain, bagi kelompok penentang KPK, pembuktian fakta ini dapat digunakan sebagai dasar rasionalitas dan justifikasi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...