Thursday, 19 July 2018 | 20.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Benarkah Safe House KPK Melanggar HAM?

Benarkah Safe House KPK Melanggar HAM?

Reporter : Bayu Putra | Friday, 11 August 2017 - 19:41 WIB

IMG-25030

Safe House KPK. (Ist)

JAKARTA, kini.co.id – Pansus angket KPK mempertanyakan keberadaan safe house milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua Pansus angket KPK Taufiqulhadi menilai safe house tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.

Menurut dia, pembentukan safe house melanggar aturan dan ilegal. Sebab, masalah perlindungan saksi dan korban berada di bawah wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Yang ada adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Tapi itu tidak boleh dibentuk oleh lembaga penegak hukum seperti polri, KPK dan kejaksaan. Dia ini adalah berdiri sendiri,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (11/8). Politikus NasDem itu menilai safe house KPK lebih layak disebut sebagai rumah sekap.

Hal itu merujuk pada pernyataan saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa di hadapan Pansus Angket DPR beberapa waktu lalu.

Senada dengan Tim Pansus Angket pengamat Politik Muchtar Efendi pun menilai bahwa kegiatan KPK di safe house atau rumah sekap baik untuk saksi ataupun tersangka harus di dampingi pembela ataupun lawyer. 

Ia mengatakan kalau ini adalah prinsip HAM yang Universal. 

“Saya sangat mendukung, Pansus angket KPK bisa membuktikan KPK sudah menyalahkan gunakan kekuasaan atau abuse of power dengan menggunakan rumah sekap” ujar Muchtar dalam keterangan tertulsinya.

Pembuktian fakta ini sangat dibutuhkan untuk objektifitas dan kebenaran.

“Bisa jadi Pansus mempunyai data rumah sekap di luar kasus Niko” tambahnya.

Bagi pendukung atau pembela pembuktian fakta ini jelas membuat mereka di mata publik sebagai buta data dan fakta. Kebusukan KPK menjadi semakin jelas selama memberantas korupsi. 

Disisi lain, bagi kelompok penentang KPK, pembuktian fakta ini dapat digunakan sebagai dasar rasionalitas dan justifikasi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...