Sabtu, 19 Agustus 2017 | 06.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 23:21 WIB

IMG-25039

Pansus Hak Angket KPK (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – Langkah Pansus angket KPK yang membongkar safe house KPK di Jl TPA, Depok, Jawa Barat, yang menindaklanjuti keterangan Niko Panji Tirtayasa dinilai sebagai bentuk tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

“Apa yang dilakukan Pansus Angket KPK cenderung mengacaukan komisi antirasuah dan segala proses hukum yang tengah ditangani KPK,” ungkat peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, Jumat (11/8).

Menurutnya sepatutnya fasilitas rumah perlindungan (safe house) tidak boleh dipublikasikan.

“Fasilitas safe house itu sifatnya rahasia, agar saksi yang dilindungi KPK tidak diketahui orang yang berpotensi mengancam,” ungkapnya.

“Di mana-mana negara, kan begitu,” imbuhnya.

Maka dari itu dengan mengumbar safe house tersebut ia menilai pansus angket KPK bisa dijerat tentang obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta,” demikian Feri mengutip bunyi Pasal 21 UU 31 tentang KPK.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...