Rabu, 21 Februari 2018 | 12.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 23:21 WIB

IMG-25039

Pansus Hak Angket KPK (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – Langkah Pansus angket KPK yang membongkar safe house KPK di Jl TPA, Depok, Jawa Barat, yang menindaklanjuti keterangan Niko Panji Tirtayasa dinilai sebagai bentuk tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

“Apa yang dilakukan Pansus Angket KPK cenderung mengacaukan komisi antirasuah dan segala proses hukum yang tengah ditangani KPK,” ungkat peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, Jumat (11/8).

Menurutnya sepatutnya fasilitas rumah perlindungan (safe house) tidak boleh dipublikasikan.

“Fasilitas safe house itu sifatnya rahasia, agar saksi yang dilindungi KPK tidak diketahui orang yang berpotensi mengancam,” ungkapnya.

“Di mana-mana negara, kan begitu,” imbuhnya.

Maka dari itu dengan mengumbar safe house tersebut ia menilai pansus angket KPK bisa dijerat tentang obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta,” demikian Feri mengutip bunyi Pasal 21 UU 31 tentang KPK.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan
Ekonomi - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:19 WIB

Bulog Ditugaskan Jaga Kestabilan Harga Pangan

Sekretaris Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Siti Kuwati mengatakan, Bulog ditugaskan oleh Pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan dan ...
Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 11:13 WIB

Rita Widyasari Mengaku Bisa Pertanggungjawabkan Tuduhan KPK

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari mengaku telah membaca dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU ...
Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:47 WIB

Bupati Kukar Rita Widyasari Jalani Sidang Perdana

Bupati Kutai Kartanegara non-aktif, Rita Widyasari akan menghadapi sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, (21/2/2018).Agenda ...
10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 10:19 WIB

10 Bulan Kasus Air Keras Novel Baswedan Mengambang, Ini Kata Wiranto

Selama 10 bulan kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan belum juga tuntas.Pelaku teror penyiraman air ...
Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:48 WIB

Megawati Makan Malam dengan Jokowi, Ini yang Dibahas

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan sekaligus jamuan makan malam dengan Presiden Joko Widodo kemarin, Selasa (20/2/2018) malam ...
Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 09:17 WIB

Hasil Istikharah, Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia

Penyambutan kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Panitia yang menunggu kepastian akhirnya ...