Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 23:21 WIB

IMG-25039

Pansus Hak Angket KPK (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – Langkah Pansus angket KPK yang membongkar safe house KPK di Jl TPA, Depok, Jawa Barat, yang menindaklanjuti keterangan Niko Panji Tirtayasa dinilai sebagai bentuk tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

“Apa yang dilakukan Pansus Angket KPK cenderung mengacaukan komisi antirasuah dan segala proses hukum yang tengah ditangani KPK,” ungkat peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, Jumat (11/8).

Menurutnya sepatutnya fasilitas rumah perlindungan (safe house) tidak boleh dipublikasikan.

“Fasilitas safe house itu sifatnya rahasia, agar saksi yang dilindungi KPK tidak diketahui orang yang berpotensi mengancam,” ungkapnya.

“Di mana-mana negara, kan begitu,” imbuhnya.

Maka dari itu dengan mengumbar safe house tersebut ia menilai pansus angket KPK bisa dijerat tentang obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta,” demikian Feri mengutip bunyi Pasal 21 UU 31 tentang KPK.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...