Thursday, 19 July 2018 | 20.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Reporter : Bayu Putra | Friday, 11 August 2017 - 23:21 WIB

IMG-25039

Pansus Hak Angket KPK (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – Langkah Pansus angket KPK yang membongkar safe house KPK di Jl TPA, Depok, Jawa Barat, yang menindaklanjuti keterangan Niko Panji Tirtayasa dinilai sebagai bentuk tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

“Apa yang dilakukan Pansus Angket KPK cenderung mengacaukan komisi antirasuah dan segala proses hukum yang tengah ditangani KPK,” ungkat peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, Jumat (11/8).

Menurutnya sepatutnya fasilitas rumah perlindungan (safe house) tidak boleh dipublikasikan.

“Fasilitas safe house itu sifatnya rahasia, agar saksi yang dilindungi KPK tidak diketahui orang yang berpotensi mengancam,” ungkapnya.

“Di mana-mana negara, kan begitu,” imbuhnya.

Maka dari itu dengan mengumbar safe house tersebut ia menilai pansus angket KPK bisa dijerat tentang obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta,” demikian Feri mengutip bunyi Pasal 21 UU 31 tentang KPK.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...