Rabu, 13 Desember 2017 | 02.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Bongkar Safe House, Pansus Angket Bisa Dijerat Obstruction of Justice

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 11 Agustus 2017 - 23:21 WIB

IMG-25039

Pansus Hak Angket KPK (kininews/fadilah)

JAKARTA, kini.co.id – Langkah Pansus angket KPK yang membongkar safe house KPK di Jl TPA, Depok, Jawa Barat, yang menindaklanjuti keterangan Niko Panji Tirtayasa dinilai sebagai bentuk tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum, baik langsung maupun tidak langsung.

“Apa yang dilakukan Pansus Angket KPK cenderung mengacaukan komisi antirasuah dan segala proses hukum yang tengah ditangani KPK,” ungkat peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, Jumat (11/8).

Menurutnya sepatutnya fasilitas rumah perlindungan (safe house) tidak boleh dipublikasikan.

“Fasilitas safe house itu sifatnya rahasia, agar saksi yang dilindungi KPK tidak diketahui orang yang berpotensi mengancam,” ungkapnya.

“Di mana-mana negara, kan begitu,” imbuhnya.

Maka dari itu dengan mengumbar safe house tersebut ia menilai pansus angket KPK bisa dijerat tentang obstruction of justice tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta,” demikian Feri mengutip bunyi Pasal 21 UU 31 tentang KPK.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...
Seminar ‘Jejak pelacur arab  dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi
Pendidikan - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:54 WIB

Seminar ‘Jejak pelacur arab dalam seni baca Al quran’ tuai kontroversi

Penyelenggaraan seminar bertajuk "Jejak Pelacur Arab dalam Seni Baca Al Qur'an" yang digelar UIN Sumatera Utara, Senin (11/12) disesalkan ...
Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi
Peristiwa - Rabu, 13 Desember 2017 - 00:31 WIB

Ini identitas 19 terduga teroris yang ditangkap di tiga lokasi

Mabes Polri merilis identitas 19 terduga teroris yang ditangkap pada rentang waktu 9-11 Desember 2017.Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo ...
JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 21:54 WIB

JK sebut Titiek Soeharto sulit bersaing dengan Airlangga

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menilai Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto akan sulit mengalahkan Airlangga Hartarto dalam pemilihan ...
Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:55 WIB

Penyakit difteri mewabah, DPR minta Kemenkes dievaluasi

Wabah penyakit difteri saat ini tangah melanda berbagai daerah di Indonesia. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa ...
Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram
Politik - Selasa, 12 Desember 2017 - 16:51 WIB

Komisi VI pertanyakan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengaku kecewa dengan kinerja yang ditunjukan oleh PT Pertamina (Persero) atas kelangkaan Liquefied Petroleum ...