Selasa, 20 Februari 2018 | 08.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>MUI Minta Polisi Lacak Aliran Dana First Travel

MUI Minta Polisi Lacak Aliran Dana First Travel

Reporter : Yudi | Sabtu, 12 Agustus 2017 - 10:18 WIB

IMG-25043

Demo terkait penipuan First Travel. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kasus penggelapan travel haji dan umroh First Travel masuk ke ranah hukum. Dugaan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terjadi di biro travel tersebut.

Untuk itu pihak First Travel diminta untuk mengembalikan uang umat yang sudah disetorkan. Selain pengembalian uang, polisi juga diminta melacak aliran dana dari First Travel tersebut. Sebab ada dugaan pencucian uang di sana.

(Baca juga: Polri Akan Jerat Pasutri Pemilik First Travel dengan Pasal TPPU)

“TPPU harus dilacak pasti kalau ribuan korbannya, per orang sudah bayar jutaan rupiah sudah berapa miliar. Bentuknya kemana harus dilacak itu,” ujar Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, Jumat (11/8/2017).

Ia juga meminta Bareskrim untuk mengusut travel-travel lain yang tidak memiliki izin dari Kementerian Agama karena berpotensi merugikan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...