Selasa, 20 Februari 2018 | 08.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Baru Berbekal Foto, Ormas Ini Akan Dibubarkan

Baru Berbekal Foto, Ormas Ini Akan Dibubarkan

Reporter : Yudi Andriansyah | Sabtu, 12 Agustus 2017 - 17:51 WIB

IMG-25050

Aksi massa alumni 212 di Jakarta. KiniNews/Dok

JAKARTA, kini.co.id – Pemerintah kembali berencana akan membubarkan ormas yang dinilai anti pancasila menyusul setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Langkah itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru saja dikeluarkan.

Akan tetapi, pemerintah yang mengklaim telah mengendus lama dan mengawasi ormas kedua seteah HTI itu masih minim data, hanya berbekal foto-foto kegiatan.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyebutkan ormas yang akan dibubarkan merupakan ormas kecil, tapi sudah cukup punya nama, dan diketahui oleh masyarakat.

Sejumlah Ormas itu, kata Tjahjo, berdasarkan laporan yang diterima oleh Kemendagri dari daerah-daerah. Namun dia enggan menyebutkan nama ormas tersebut.‎

Pemerintah kata Tjahjo dalam memutuskan, apakah ormas akan dibubarkan atau tidak, masih menunggu masukan dan bukti-bukti dari Kejaksaan, BIN, Kepolisian, Kemenko Polhukam, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat.

“Karena kami memutuskan ormas layak dibubarkan atau tidak harus punya banyak bukti yang kuat. Seperti HTI sudah 10 tahun,” kata Tjahjo usai menghadiri diskusi di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8).

Tjahjo menegaskan pihaknya telah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap sejumlah ormas, dalam kurun waktu hampir dua tahun. Tapi data itu masih kurang.

“Ormas ini berdiri sudah 2 tahunan. Makanya datanya kurang. Kita mengklarifikasi, apakah ada video lain atau tidak. Data tertulisnya baru sebatas foto,” tambahnya.

Ia menegaskan dalam waktu dekat, ormas tersebut sudah dicermati dan akan dibubarkan.

“Tidak terbatas pada ormas agama saja. Ormas-ormas umum, ormas sosial pun termasuk ormas radikal pun saya kira,” tegasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...
KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:20 WIB

KPK Geledah Tiga Lokasi di Subang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan ...
Bupati Nganjuk Segera Diadili
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:10 WIB

Bupati Nganjuk Segera Diadili

Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman tak lama lagi akan duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.Pasalnya penyidik Komisi ...
Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 19:07 WIB

Rekomendasi Asimilasi dan Pembebasan Bersyaratnya Ditolak, Ini Kata Nazaruddin

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin meminta agar semua institusi penegak hukum mentaati aturan hukum yang ada. Hal ini ...