Thursday, 19 July 2018 | 20.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS) Kah yang Akan Dibubarkan Setelah HTI ?

Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS) Kah yang Akan Dibubarkan Setelah HTI ?

Sunday, 13 August 2017 - 21:02 WIB

IMG-25062

Laskar Jama'ah Ansyarusy Syariah (JAS) saat aksi 55 di Jakarta. Foto Dokumen KiniNews.

kini.co.id – Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam beberapa kesempatan menegaskan akan membubarkan kembali sejumlah ormas setelah Hizbut Tahri Indonesia (HTI).

Tak tanggung-tanggung Tjahjo menyebutkan ada lima ormas di daerah yang akan menyusul dengan adanya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Pembubaran Ormas).

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ormas yang akan dibubarkan Pemerintah itu merupakan ormas kecil, tapi sudah cukup punya nama, dan diketahui oleh masyarakat.

Sejumlah Ormas itu, kata Tjahjo, berdasarkan laporan yang diterima oleh Kemendagri dari daerah-daerah. Namun dia enggan menyebutkan nama ormas tersebut.?

“Ormas ini berdiri sudah 2 tahunan. Makanya datanya kurang, apakah ada video lain atau tidak. Data tertulisnya baru sebatas foto. Tapi sudah dicermati. Ormas yang nanti dibubarkan tidak terbatas pada ormas agama saja. Ormas-ormas umum, ormas sosial pun termasuk ormas radikal,” kata Tjahjo di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8).

Meski Tjahjo enggan menyebutkan nama ormas tersebut, dan mengaku hanya masih berbekal foto kegiatan, namun isyarat jika salah satu ormas yang akan mengalami nasib serupa dengan HTI adalah diduga Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS), pecahan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang sempat dipimpin Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir diketahui tengah menjalani masa pidana terkait terorisme yang diganjar hukuman lima tahun.

Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS), saat ini dipegang oleh Ustadz Muhammad Achwan, sebagai Amir. Ustadz Achwan beserta Asatidz lainnya seperti putra Ustadz Abu Bakar ba’asyir sendiri, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir (Iim), Ustadz Fuadz Al-Hazimi dan juga enam Amir wilayah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) resmi membentuk JAS di Solo pada tanggal 20 Ramadhan 1435 Hijriah atau bertepatan 18 Juli 2014.

Namun baru diumumkan pada 11 Agustus 2014 lalu di Asrama Haji, Bekasi. Dengan markas pusatnya di Jl. Pengasinan Raya No. 74 RT. 007/01 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Bekasi Timur – Jawa Barat. JAS tetap memiliki enam pengurus wilayah/provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa tengah dan Nusra.

Berdasarkan data yang dihimpun, Jamaah Ansharusy Syariah di bentuk karena merespon kondisi perbedaan pendapat yang terjadi pada anggota JAT dalam menyikapi fenomena klaim Khilafah Islamiyah oleh Daulah Islamiyyah di Iraq dan Syam (ISIS).

Amir JAT Ustadz Abu Bakar Baasyir yang memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim khilafah itu harus keluar dari Jamaah dan tidak lagi berada dalam ikatan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Sebelumnya telah terjadi friksi di internal JAT, puncaknya yakni dibubarkannya majelis Syariah dan kepengurusan JAT oleh Amirnya ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Friksi ini dipicu soal baiat Ustadz Ba’asyir kepada Abu Bakar Al Baghdadi. Kemudian mayoritas pengurus JAT sepakat untuk membentuk organisasi baru bernama Jamaah Anshorus Syariah.

Sesuai dengan salah satu misinya, yakni menyadarkan umat Islam akan pentingnya mengamalkan sistem hidup berjamaah dalam rangka iqomatuddin dan beramar ma’ruf nahi munkar, JAS ikut serta dalam aksi bela Islam dari mulai 1, aksi 411, aksi 212.

Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) juga dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 1-2 Oktober 2016 di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, salah satu hasilnya adalah mengenai larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin kafir. Hal ini berdasarkan Alquran Surat Ali Imran ayat 28, An-Niasa’ ayat 144, dan Al Maidah ayat 57.

“Jamaah Ansharusy Syariah melarang seluruh anggotanya dan mengajak seluruh kaum muslimin Indonesia, untuk tidak mengangkat orang kafir menjadi pemimpin atau memilih mereka dalam Pemilu,” ungkap Juru Bicara JAS Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir dalam rilisnya kepada media Islam.

Rupanya sepak terjang JAS dalam menegakan dienul Islam membuat telingah pemerintah panas, seperti menukil pernyataan Mendgari Tjhajo Kumolo yang mengatakan bahwa ada laporan masyarakat soal ormas yang akan dibubarkannya itu. Pertanyaannya siapa pelapor itu ? Atau hanya dalih semata.

Badan Nasional Penanggulan Teroris (BNPT) tidak pernah mencabut label organisasi terafilisi teroris kepada JAS yang merujuk pernyataan Pemerintah Amerika Serikat.

Apakah dengan alasan itu sehingga Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) akan menyusul Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. kita tunggu sikap pemerintah yang diakui Mentri Dalam Negeri masih minim data soal ormas yang kembali akan dibubarkannya itu.

Penulis Rakisa []

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...