Kamis, 22 Februari 2018 | 06.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS) Kah yang Akan Dibubarkan Setelah HTI ?

Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS) Kah yang Akan Dibubarkan Setelah HTI ?

Minggu, 13 Agustus 2017 - 21:02 WIB

IMG-25062

Laskar Jama'ah Ansyarusy Syariah (JAS) saat aksi 55 di Jakarta. Foto Dokumen KiniNews.

kini.co.id – Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam beberapa kesempatan menegaskan akan membubarkan kembali sejumlah ormas setelah Hizbut Tahri Indonesia (HTI).

Tak tanggung-tanggung Tjahjo menyebutkan ada lima ormas di daerah yang akan menyusul dengan adanya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Pembubaran Ormas).

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ormas yang akan dibubarkan Pemerintah itu merupakan ormas kecil, tapi sudah cukup punya nama, dan diketahui oleh masyarakat.

Sejumlah Ormas itu, kata Tjahjo, berdasarkan laporan yang diterima oleh Kemendagri dari daerah-daerah. Namun dia enggan menyebutkan nama ormas tersebut.?

“Ormas ini berdiri sudah 2 tahunan. Makanya datanya kurang, apakah ada video lain atau tidak. Data tertulisnya baru sebatas foto. Tapi sudah dicermati. Ormas yang nanti dibubarkan tidak terbatas pada ormas agama saja. Ormas-ormas umum, ormas sosial pun termasuk ormas radikal,” kata Tjahjo di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8).

Meski Tjahjo enggan menyebutkan nama ormas tersebut, dan mengaku hanya masih berbekal foto kegiatan, namun isyarat jika salah satu ormas yang akan mengalami nasib serupa dengan HTI adalah diduga Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS), pecahan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang sempat dipimpin Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir diketahui tengah menjalani masa pidana terkait terorisme yang diganjar hukuman lima tahun.

Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS), saat ini dipegang oleh Ustadz Muhammad Achwan, sebagai Amir. Ustadz Achwan beserta Asatidz lainnya seperti putra Ustadz Abu Bakar ba’asyir sendiri, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir (Iim), Ustadz Fuadz Al-Hazimi dan juga enam Amir wilayah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) resmi membentuk JAS di Solo pada tanggal 20 Ramadhan 1435 Hijriah atau bertepatan 18 Juli 2014.

Namun baru diumumkan pada 11 Agustus 2014 lalu di Asrama Haji, Bekasi. Dengan markas pusatnya di Jl. Pengasinan Raya No. 74 RT. 007/01 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Bekasi Timur – Jawa Barat. JAS tetap memiliki enam pengurus wilayah/provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa tengah dan Nusra.

Berdasarkan data yang dihimpun, Jamaah Ansharusy Syariah di bentuk karena merespon kondisi perbedaan pendapat yang terjadi pada anggota JAT dalam menyikapi fenomena klaim Khilafah Islamiyah oleh Daulah Islamiyyah di Iraq dan Syam (ISIS).

Amir JAT Ustadz Abu Bakar Baasyir yang memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim khilafah itu harus keluar dari Jamaah dan tidak lagi berada dalam ikatan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Sebelumnya telah terjadi friksi di internal JAT, puncaknya yakni dibubarkannya majelis Syariah dan kepengurusan JAT oleh Amirnya ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Friksi ini dipicu soal baiat Ustadz Ba’asyir kepada Abu Bakar Al Baghdadi. Kemudian mayoritas pengurus JAT sepakat untuk membentuk organisasi baru bernama Jamaah Anshorus Syariah.

Sesuai dengan salah satu misinya, yakni menyadarkan umat Islam akan pentingnya mengamalkan sistem hidup berjamaah dalam rangka iqomatuddin dan beramar ma’ruf nahi munkar, JAS ikut serta dalam aksi bela Islam dari mulai 1, aksi 411, aksi 212.

Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) juga dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 1-2 Oktober 2016 di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, salah satu hasilnya adalah mengenai larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin kafir. Hal ini berdasarkan Alquran Surat Ali Imran ayat 28, An-Niasa’ ayat 144, dan Al Maidah ayat 57.

“Jamaah Ansharusy Syariah melarang seluruh anggotanya dan mengajak seluruh kaum muslimin Indonesia, untuk tidak mengangkat orang kafir menjadi pemimpin atau memilih mereka dalam Pemilu,” ungkap Juru Bicara JAS Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir dalam rilisnya kepada media Islam.

Rupanya sepak terjang JAS dalam menegakan dienul Islam membuat telingah pemerintah panas, seperti menukil pernyataan Mendgari Tjhajo Kumolo yang mengatakan bahwa ada laporan masyarakat soal ormas yang akan dibubarkannya itu. Pertanyaannya siapa pelapor itu ? Atau hanya dalih semata.

Badan Nasional Penanggulan Teroris (BNPT) tidak pernah mencabut label organisasi terafilisi teroris kepada JAS yang merujuk pernyataan Pemerintah Amerika Serikat.

Apakah dengan alasan itu sehingga Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) akan menyusul Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. kita tunggu sikap pemerintah yang diakui Mentri Dalam Negeri masih minim data soal ormas yang kembali akan dibubarkannya itu.

Penulis Rakisa []

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata  KPK
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:42 WIB

Dituding Bersekongkol dengan Nazaruddin, Ini Kata KPK

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK), Febri Diansyah membantah tudingan Fahri Hamzah yang menyebut bahwa lembaga antirasuah ini bersekongkol ...
KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:33 WIB

KPK Konfirmasi Dokumen Ratas Kabinet kepada Dorojatun Kuntjoro

Mantan Menteri Perekonomian, Dorojatun Kuntjoro Jakti kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu, (21/2).Ia diperiksa sebagai saksi dalam ...
Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah  Kemen PUPR diapresiasi
Politik - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:00 WIB

Atasi ambruknya lnfrastruktur, langkah Kemen PUPR diapresiasi

Berbagai musibah dalam proyek infrastruktur yang belakangan terjadi mendapat sorotan dari DPR. Anggota Komisi VI Nyat Kadir menyatakan menyesalkan terjadinya ...
Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:46 WIB

Diduga Terima Suap Rp11,1 Miliar, Yudi Widiana Dituntut 10 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Politikus PKS, Yudi Widiana Adia untuk dijatuhi hukuman 10 tahun penjara."Menuntut supaya majelis hakim ...
Mantan Dokter Novanto Segera Diadili
Hukum - Rabu, 21 Februari 2018 - 17:42 WIB

Mantan Dokter Novanto Segera Diadili

Bimanesh Sutardjo bakal segera diadili atas kasus dugaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan ...
KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat
Peristiwa - Rabu, 21 Februari 2018 - 16:58 WIB

KPK: Evaluasi Proyek Tol Melayang Dinilai Telat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti insiden kecelakaan kerja pada sejumlah proyek infrastruktur di tanah air.Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ...