Jumat, 20 Oktober 2017 | 15.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS) Kah yang Akan Dibubarkan Setelah HTI ?

Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS) Kah yang Akan Dibubarkan Setelah HTI ?

Minggu, 13 Agustus 2017 - 21:02 WIB

IMG-25062

Laskar Jama'ah Ansyarusy Syariah (JAS) saat aksi 55 di Jakarta. Foto Dokumen KiniNews.

kini.co.id – Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam beberapa kesempatan menegaskan akan membubarkan kembali sejumlah ormas setelah Hizbut Tahri Indonesia (HTI).

Tak tanggung-tanggung Tjahjo menyebutkan ada lima ormas di daerah yang akan menyusul dengan adanya Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Pembubaran Ormas).

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ormas yang akan dibubarkan Pemerintah itu merupakan ormas kecil, tapi sudah cukup punya nama, dan diketahui oleh masyarakat.

Sejumlah Ormas itu, kata Tjahjo, berdasarkan laporan yang diterima oleh Kemendagri dari daerah-daerah. Namun dia enggan menyebutkan nama ormas tersebut.?

“Ormas ini berdiri sudah 2 tahunan. Makanya datanya kurang, apakah ada video lain atau tidak. Data tertulisnya baru sebatas foto. Tapi sudah dicermati. Ormas yang nanti dibubarkan tidak terbatas pada ormas agama saja. Ormas-ormas umum, ormas sosial pun termasuk ormas radikal,” kata Tjahjo di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/8).

Meski Tjahjo enggan menyebutkan nama ormas tersebut, dan mengaku hanya masih berbekal foto kegiatan, namun isyarat jika salah satu ormas yang akan mengalami nasib serupa dengan HTI adalah diduga Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS), pecahan dari Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) yang sempat dipimpin Ustadz Abu Bakar Ba’asyir.

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir diketahui tengah menjalani masa pidana terkait terorisme yang diganjar hukuman lima tahun.

Jama’ah Ansyarusy Syariah (JAS), saat ini dipegang oleh Ustadz Muhammad Achwan, sebagai Amir. Ustadz Achwan beserta Asatidz lainnya seperti putra Ustadz Abu Bakar ba’asyir sendiri, Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir (Iim), Ustadz Fuadz Al-Hazimi dan juga enam Amir wilayah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) resmi membentuk JAS di Solo pada tanggal 20 Ramadhan 1435 Hijriah atau bertepatan 18 Juli 2014.

Namun baru diumumkan pada 11 Agustus 2014 lalu di Asrama Haji, Bekasi. Dengan markas pusatnya di Jl. Pengasinan Raya No. 74 RT. 007/01 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Bekasi Timur – Jawa Barat. JAS tetap memiliki enam pengurus wilayah/provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa tengah dan Nusra.

Berdasarkan data yang dihimpun, Jamaah Ansharusy Syariah di bentuk karena merespon kondisi perbedaan pendapat yang terjadi pada anggota JAT dalam menyikapi fenomena klaim Khilafah Islamiyah oleh Daulah Islamiyyah di Iraq dan Syam (ISIS).

Amir JAT Ustadz Abu Bakar Baasyir yang memutuskan bahwa seluruh anggota JAT yang menolak klaim khilafah itu harus keluar dari Jamaah dan tidak lagi berada dalam ikatan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Sebelumnya telah terjadi friksi di internal JAT, puncaknya yakni dibubarkannya majelis Syariah dan kepengurusan JAT oleh Amirnya ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Friksi ini dipicu soal baiat Ustadz Ba’asyir kepada Abu Bakar Al Baghdadi. Kemudian mayoritas pengurus JAT sepakat untuk membentuk organisasi baru bernama Jamaah Anshorus Syariah.

Sesuai dengan salah satu misinya, yakni menyadarkan umat Islam akan pentingnya mengamalkan sistem hidup berjamaah dalam rangka iqomatuddin dan beramar ma’ruf nahi munkar, JAS ikut serta dalam aksi bela Islam dari mulai 1, aksi 411, aksi 212.

Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) juga dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar pada 1-2 Oktober 2016 di Islamic Center, Bekasi, Jawa Barat, salah satu hasilnya adalah mengenai larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin kafir. Hal ini berdasarkan Alquran Surat Ali Imran ayat 28, An-Niasa’ ayat 144, dan Al Maidah ayat 57.

“Jamaah Ansharusy Syariah melarang seluruh anggotanya dan mengajak seluruh kaum muslimin Indonesia, untuk tidak mengangkat orang kafir menjadi pemimpin atau memilih mereka dalam Pemilu,” ungkap Juru Bicara JAS Ustadz Abdul Rochim Ba’asyir dalam rilisnya kepada media Islam.

Rupanya sepak terjang JAS dalam menegakan dienul Islam membuat telingah pemerintah panas, seperti menukil pernyataan Mendgari Tjhajo Kumolo yang mengatakan bahwa ada laporan masyarakat soal ormas yang akan dibubarkannya itu. Pertanyaannya siapa pelapor itu ? Atau hanya dalih semata.

Badan Nasional Penanggulan Teroris (BNPT) tidak pernah mencabut label organisasi terafilisi teroris kepada JAS yang merujuk pernyataan Pemerintah Amerika Serikat.

Apakah dengan alasan itu sehingga Jamaah Anshorusy Syariah (JAS) akan menyusul Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan. kita tunggu sikap pemerintah yang diakui Mentri Dalam Negeri masih minim data soal ormas yang kembali akan dibubarkannya itu.

Penulis Rakisa []

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:44 WIB

Fadli Zon: Pencabutan moratorium reklamasi seperti menikung di injury time

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti polemik reklamasi yang saat ini masih bergulir. Dia mengaku heran dengan pencabutan moratorium persis ...
Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:35 WIB

Garuda Indonesia siap maksimalkan potensi Bandara Kertajati

Maskapai nasional Garuda Indonesia siap mengembangkan potensi Bandara Kertajati di Majalengak, Jawa Barat. Pengembangan tersebut tertuang dalam penandatangan kerjasama yang ...
Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Gerindra nilai perppu ormas menyimpan bahaya

Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan ulang sikap Gerindra menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang ...
Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:28 WIB

Bertemu Gubernur Prefektur Aichi, Airlangga bahas tiga komitmen

Dalam kunjungannya dihari ketiga, Kamis (19/10) ke Jepang, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto bertemu dengan Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Ohmura. Keduanya ...
Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 13:19 WIB

Kebijakan ekonomi Jokowi belum dirasakan pengusaha daerah

Paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah Jokowi dalam mendorong  perbaikan iklim investasi dan  ekonomi Indonesia dinilai masih jauh dari ...
Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 12:54 WIB

Setya Novanto kembali mangkir hadiri sidang Andi Narogong

Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri sidang kasus dugaan korupsi e-KTP sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias ...