Friday, 20 July 2018 | 02.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Reporter : Sindi Violinda | Friday, 18 August 2017 - 18:58 WIB

IMG-25250

Ilustrasi target pendapatan pajak. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat direalisasikan sesuai target.

Kementrian Keuangan yang melakukan revisi target penerimaan pajak pajak menjadi Rp1,283,6 triliunan di 2017 dari APBN Rp1.307,6 triliun.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Reza Akbar mengatakan pada dasarnya pemerintah akan gagal meraih target pajak meskipun direvisi.

Buktinya data 2016, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015.

“Instrumen yang digunakan untuk stimulus, pada low middle income countries termasuk Indonesia menggunakan peningkatan belanja dibanding insentif atau pemotongan pajak. Sayangnya, pilihan kebijakan fiskal, tidak diiringi dengan kemampuan penerimaan pajak,” kata dia di Jakarta, Jumat (18/8).

Potret penerimaan pajak sudah lemah, kata dia, begitu pula penyerapan anggaran juga demikian, trend penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga dengan targetnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung turun. Ini akibat belanja modal tidak mampu digenjot.

Anehnya lagi, kata Reza, meskipun telah dilakukan pemotongan anggaran lewat APBN Perubahan (APBNP), namun penyerapan anggaran juga tidak kunjung mendekati target.

“Diperkirakan pada 2018, dengan proyeksi trend APBN 2018, diperkirakan juga hanya mampu menyerap 93%,” ujarnya.

Sesudah penyerapan anggaran tidak maksimal, tambah dia, belajanya dari seluruh penyerapan ternyata juga tidak optimal.

Jika dilihat dari alokasi belanja menurut jenis, belanja operasional pegawai dan barang masih mendominasi. Kondisi tersebut, menunjukan multiplayer efek dari belanja pusat terhadap pertumbuhan ekonomi minim.

Oleh karen itu, menurut dia, penyerapan anggaran sebagai belanja modal pemerintah disempurnakan pada program pemberdayaan sosial, maka transfer langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) lebih efektif dibanding dengan subsidi energi.

“Namun demikian anggaran untuk program ini masih sangat kecil jika dibanding produk domestik bruto,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...