Rabu, 20 September 2017 | 20.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Reporter : Sindi Violinda | Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

IMG-25250

Ilustrasi target pendapatan pajak. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat direalisasikan sesuai target.

Kementrian Keuangan yang melakukan revisi target penerimaan pajak pajak menjadi Rp1,283,6 triliunan di 2017 dari APBN Rp1.307,6 triliun.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Reza Akbar mengatakan pada dasarnya pemerintah akan gagal meraih target pajak meskipun direvisi.

Buktinya data 2016, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015.

“Instrumen yang digunakan untuk stimulus, pada low middle income countries termasuk Indonesia menggunakan peningkatan belanja dibanding insentif atau pemotongan pajak. Sayangnya, pilihan kebijakan fiskal, tidak diiringi dengan kemampuan penerimaan pajak,” kata dia di Jakarta, Jumat (18/8).

Potret penerimaan pajak sudah lemah, kata dia, begitu pula penyerapan anggaran juga demikian, trend penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga dengan targetnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung turun. Ini akibat belanja modal tidak mampu digenjot.

Anehnya lagi, kata Reza, meskipun telah dilakukan pemotongan anggaran lewat APBN Perubahan (APBNP), namun penyerapan anggaran juga tidak kunjung mendekati target.

“Diperkirakan pada 2018, dengan proyeksi trend APBN 2018, diperkirakan juga hanya mampu menyerap 93%,” ujarnya.

Sesudah penyerapan anggaran tidak maksimal, tambah dia, belajanya dari seluruh penyerapan ternyata juga tidak optimal.

Jika dilihat dari alokasi belanja menurut jenis, belanja operasional pegawai dan barang masih mendominasi. Kondisi tersebut, menunjukan multiplayer efek dari belanja pusat terhadap pertumbuhan ekonomi minim.

Oleh karen itu, menurut dia, penyerapan anggaran sebagai belanja modal pemerintah disempurnakan pada program pemberdayaan sosial, maka transfer langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) lebih efektif dibanding dengan subsidi energi.

“Namun demikian anggaran untuk program ini masih sangat kecil jika dibanding produk domestik bruto,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...