Kamis, 18 Januari 2018 | 04.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Reporter : Sindi Violinda | Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

IMG-25250

Ilustrasi target pendapatan pajak. Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat direalisasikan sesuai target.

Kementrian Keuangan yang melakukan revisi target penerimaan pajak pajak menjadi Rp1,283,6 triliunan di 2017 dari APBN Rp1.307,6 triliun.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Reza Akbar mengatakan pada dasarnya pemerintah akan gagal meraih target pajak meskipun direvisi.

Buktinya data 2016, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015.

“Instrumen yang digunakan untuk stimulus, pada low middle income countries termasuk Indonesia menggunakan peningkatan belanja dibanding insentif atau pemotongan pajak. Sayangnya, pilihan kebijakan fiskal, tidak diiringi dengan kemampuan penerimaan pajak,” kata dia di Jakarta, Jumat (18/8).

Potret penerimaan pajak sudah lemah, kata dia, begitu pula penyerapan anggaran juga demikian, trend penyerapan anggaran belanja kementerian dan lembaga dengan targetnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung turun. Ini akibat belanja modal tidak mampu digenjot.

Anehnya lagi, kata Reza, meskipun telah dilakukan pemotongan anggaran lewat APBN Perubahan (APBNP), namun penyerapan anggaran juga tidak kunjung mendekati target.

“Diperkirakan pada 2018, dengan proyeksi trend APBN 2018, diperkirakan juga hanya mampu menyerap 93%,” ujarnya.

Sesudah penyerapan anggaran tidak maksimal, tambah dia, belajanya dari seluruh penyerapan ternyata juga tidak optimal.

Jika dilihat dari alokasi belanja menurut jenis, belanja operasional pegawai dan barang masih mendominasi. Kondisi tersebut, menunjukan multiplayer efek dari belanja pusat terhadap pertumbuhan ekonomi minim.

Oleh karen itu, menurut dia, penyerapan anggaran sebagai belanja modal pemerintah disempurnakan pada program pemberdayaan sosial, maka transfer langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP) lebih efektif dibanding dengan subsidi energi.

“Namun demikian anggaran untuk program ini masih sangat kecil jika dibanding produk domestik bruto,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 00:13 WIB

Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan

Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan gugatan praperadilan pada Kamis (18/1) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fredrich sebelumnya telah ditetapkan tersangka ...
Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan  Bimanesh
Hukum - Rabu, 17 Januari 2018 - 22:37 WIB

Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan Bimanesh

Tiga dokter menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ...
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...