Kamis, 18 Januari 2018 | 04.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

IMG-25257

Kuasa hukum para calon jamaah umroh First Travel Riesqi Rahmadiansyah memberikan keterangan pers di DPR, Jumat (18/8). Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang.

Pada pertemuan itu mereka diterima oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukhlisin di ruang komisi X DPR.

Sri Rezeki Dasawarsi calon jamaah haji mengaku keluarganya sudah membayar biaya umroh ke First Travel sebesar Rp 14,3 juta.

Bahkan agar cepat berangkat ke tanah suci Sri harus merogoh kembali koceknya sebesar Rp 2 juta.Rencananya dia akan berangkat bersama 9 orang anggota keluarganya.

“Saya sudah membayar Rp 14,3 juta per orang dan ada 9 orang yang akan berangkat. Kakak saya tahun ini bayar biaya Rp 18 juta dan dinjanjikan berangkat Mei ini,” kata Sri kepada wartawan di gedung DPR.

Nasib serupa juga dialami juga oleh Azizah calon jamaah umroh asal Bekasi. Perempuan berkacamata ini mengaku sudah membayar sebesar Rp 18 juta. Rencananya dia akan berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci bersama 4 orang lainnya.

Namun malang tak bisa dihindari. Sri Rezeki, Azizah, bersama 52 ribu calon jamaah umroh lainnya hingga kini tak kunjung pergi ke tanah suci. Pemerintah melalui Kementerian Agama mencabut izin perusahaan agen travel itu pada 1 Agustus lalu.

Polisi juga menahan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasri sebagai tersangka.

Sementara kuasa hukum para calon jamaah umroh First Travel Riesqi Rahmadiansyah mengatakan, kedatangannya ke DPR guna mengadukan nasib ratusan calon jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci.

Sebelumnya, para calon jamaah sudah mendatangi instansi terkait namun tak pernah menemukan titik terang. “Kita sudah mengadu ke mana-mana tapi tak pernah didengar,” kata dia.

Menurut Riesqi, pertemuannya dengan Fraksi PPP sudah sangat tepat mengingat Menteri Agama dijabat oleh kader partai berlambang Ka’bah. Dia juga menilai langkah sebagian jamaah yang mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pailit akan membunuh mimpi jamaah terbang kesana.

“Tetapi dengan kekuataan politik dari DPR insya allah jamaah bisa diberangkatkan tinggal tunggu komitmen pemerintah dan dewan saja “ pungkas pengacara yang mewakili sekitar 7 ribu jamaah.

Ia menambahkan, keinginan dari jamaah adalah tetap berangkat, berbeda dengan proses hukum terhadap proses gugatan yang tengah bergulir di pengadilan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 00:13 WIB

Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan

Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan gugatan praperadilan pada Kamis (18/1) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fredrich sebelumnya telah ditetapkan tersangka ...
Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan  Bimanesh
Hukum - Rabu, 17 Januari 2018 - 22:37 WIB

Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan Bimanesh

Tiga dokter menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ...
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...