Rabu, 20 September 2017 | 20.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

IMG-25257

Kuasa hukum para calon jamaah umroh First Travel Riesqi Rahmadiansyah memberikan keterangan pers di DPR, Jumat (18/8). Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang.

Pada pertemuan itu mereka diterima oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukhlisin di ruang komisi X DPR.

Sri Rezeki Dasawarsi calon jamaah haji mengaku keluarganya sudah membayar biaya umroh ke First Travel sebesar Rp 14,3 juta.

Bahkan agar cepat berangkat ke tanah suci Sri harus merogoh kembali koceknya sebesar Rp 2 juta.Rencananya dia akan berangkat bersama 9 orang anggota keluarganya.

“Saya sudah membayar Rp 14,3 juta per orang dan ada 9 orang yang akan berangkat. Kakak saya tahun ini bayar biaya Rp 18 juta dan dinjanjikan berangkat Mei ini,” kata Sri kepada wartawan di gedung DPR.

Nasib serupa juga dialami juga oleh Azizah calon jamaah umroh asal Bekasi. Perempuan berkacamata ini mengaku sudah membayar sebesar Rp 18 juta. Rencananya dia akan berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci bersama 4 orang lainnya.

Namun malang tak bisa dihindari. Sri Rezeki, Azizah, bersama 52 ribu calon jamaah umroh lainnya hingga kini tak kunjung pergi ke tanah suci. Pemerintah melalui Kementerian Agama mencabut izin perusahaan agen travel itu pada 1 Agustus lalu.

Polisi juga menahan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasri sebagai tersangka.

Sementara kuasa hukum para calon jamaah umroh First Travel Riesqi Rahmadiansyah mengatakan, kedatangannya ke DPR guna mengadukan nasib ratusan calon jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci.

Sebelumnya, para calon jamaah sudah mendatangi instansi terkait namun tak pernah menemukan titik terang. “Kita sudah mengadu ke mana-mana tapi tak pernah didengar,” kata dia.

Menurut Riesqi, pertemuannya dengan Fraksi PPP sudah sangat tepat mengingat Menteri Agama dijabat oleh kader partai berlambang Ka’bah. Dia juga menilai langkah sebagian jamaah yang mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pailit akan membunuh mimpi jamaah terbang kesana.

“Tetapi dengan kekuataan politik dari DPR insya allah jamaah bisa diberangkatkan tinggal tunggu komitmen pemerintah dan dewan saja “ pungkas pengacara yang mewakili sekitar 7 ribu jamaah.

Ia menambahkan, keinginan dari jamaah adalah tetap berangkat, berbeda dengan proses hukum terhadap proses gugatan yang tengah bergulir di pengadilan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...