Senin, 20 November 2017 | 20.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

IMG-25257

Kuasa hukum para calon jamaah umroh First Travel Riesqi Rahmadiansyah memberikan keterangan pers di DPR, Jumat (18/8). Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang.

Pada pertemuan itu mereka diterima oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukhlisin di ruang komisi X DPR.

Sri Rezeki Dasawarsi calon jamaah haji mengaku keluarganya sudah membayar biaya umroh ke First Travel sebesar Rp 14,3 juta.

Bahkan agar cepat berangkat ke tanah suci Sri harus merogoh kembali koceknya sebesar Rp 2 juta.Rencananya dia akan berangkat bersama 9 orang anggota keluarganya.

“Saya sudah membayar Rp 14,3 juta per orang dan ada 9 orang yang akan berangkat. Kakak saya tahun ini bayar biaya Rp 18 juta dan dinjanjikan berangkat Mei ini,” kata Sri kepada wartawan di gedung DPR.

Nasib serupa juga dialami juga oleh Azizah calon jamaah umroh asal Bekasi. Perempuan berkacamata ini mengaku sudah membayar sebesar Rp 18 juta. Rencananya dia akan berangkat menunaikan ibadah ke tanah suci bersama 4 orang lainnya.

Namun malang tak bisa dihindari. Sri Rezeki, Azizah, bersama 52 ribu calon jamaah umroh lainnya hingga kini tak kunjung pergi ke tanah suci. Pemerintah melalui Kementerian Agama mencabut izin perusahaan agen travel itu pada 1 Agustus lalu.

Polisi juga menahan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya Anniesa Desvitasri sebagai tersangka.

Sementara kuasa hukum para calon jamaah umroh First Travel Riesqi Rahmadiansyah mengatakan, kedatangannya ke DPR guna mengadukan nasib ratusan calon jamaah umroh yang gagal berangkat ke tanah suci.

Sebelumnya, para calon jamaah sudah mendatangi instansi terkait namun tak pernah menemukan titik terang. “Kita sudah mengadu ke mana-mana tapi tak pernah didengar,” kata dia.

Menurut Riesqi, pertemuannya dengan Fraksi PPP sudah sangat tepat mengingat Menteri Agama dijabat oleh kader partai berlambang Ka’bah. Dia juga menilai langkah sebagian jamaah yang mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pailit akan membunuh mimpi jamaah terbang kesana.

“Tetapi dengan kekuataan politik dari DPR insya allah jamaah bisa diberangkatkan tinggal tunggu komitmen pemerintah dan dewan saja “ pungkas pengacara yang mewakili sekitar 7 ribu jamaah.

Ia menambahkan, keinginan dari jamaah adalah tetap berangkat, berbeda dengan proses hukum terhadap proses gugatan yang tengah bergulir di pengadilan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...