Rabu, 13 November 2019 | 23.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Dianggap Tak Penting, Fraksi PKB Diminta Tolak RUU Perkelapasawitan

Dianggap Tak Penting, Fraksi PKB Diminta Tolak RUU Perkelapasawitan

Reporter : Rakisa | Rabu, 6 September 2017 - 13:13 WIB

IMG-25927

Sawit Watch mengunjungi Fraksi PKB DPR RI. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sawit Watch meminta Fraksi PKB menolak Rencana Undang-undang (RUU) Perkelapasawitan yang kini telah masuk Prolegnas 2017.

Sawit Watch memandang RUU tersebut tidak penting untuk disahkan karena tidak menjawab persoalan perkelapasawitan di lapangan.

“RUU Perkelapasawitan tidak penting untuk dihadirkan, dari draf yang kami lihat RUU ini tidak menjawab sejumlah permasalahan di perkebunan sawit seperti masalah tumpang tindih lahan, perampasan tanah, persoalan buruh dan permasalahan lingkungan,” kata Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch dalam pertemuan dengan Fraksi PKB DPR RI, belum lama ini.

Turut hadir dalam pertemuan itu rekan-rekan CSO lainnya seperti Madani, ICEL (Indonesian Center for Environmental Law) dan IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice).

“Pada 2015 lalu telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas Judicial Review (JR) UU Perkebunan yang kami lakukan, Menurut kami hasil dari JR UU Perkebunan-lah yang harus diimplementasikan dan diturunkan dalam regulasi bukan dengan menghadirkan UU baru,” tegas Inda.

Sementara Pimpinan Baleg Fraksi PKB menanggapi hal itu. Ia mengatakan pihaknya terbuka untuk masukan-masukan dari berbagai stakeholder.

“Sedikit mencermati draf RUU kami melihat bahwa ada klausul melindungi petani dalam budidaya sawit. Namun memang perlu kami cermati lebih mendalam apakah terjadi tumpang tindih dengan UU lainnya seperti perlindungan dan pemberdayaan petani serta UU perkebunan atau tidak,” terang Ibnu.

Ia menjelaskan sikap partai PKB terhadap RUU Perkelapasawitan ini diambil berdasarkan jalur/mekanisme kesepakatan bersama.

“Namun yang dapat kami pastikan adalah bahwa standing point partai PKB adalah untuk membela rakyat, jangan sampai kami mengambil sikap yang membela kepentingan pengusaha, terlebih pengusaha yang melakukan keterlanjuran masuk ke dalam kawasan lindung yang jelas-jelas melanggar undang-undang,” tambah Ibnu

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...