Sabtu, 18 November 2017 | 21.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dewi Suryana Sempat Buang Uang ke Belakang Rumah

Dewi Suryana Sempat Buang Uang ke Belakang Rumah

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 8 September 2017 - 22:22 WIB

IMG-26028

Hakim non akif PN Tipikor Bengkulu saat tiba di gedung KPK. KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu non aktif, Dewi Suryana sempat membuang barang bukti berupa uang senilai Rp 40 juta saat diciduk oleh KPK.

Uang tersebut dibuang oleh Dewi rerumputan halaman belakang rumahnya sebelum akhirnya dibekuk oleh tim satgas KPK.

Juru Bicara KPK< Febri Diansyah mengatakan uang yang dibuang oleh Dewi, disinyalir merupakan uang suap yang diberikan oleh terdakwa Wilson melalui koleganya, yang merupakan seorang PNS, Syuhadatul Islamy.

"Uang tersebut diduga terkait upaya meringankan masa tahanan Wilson yang merupakan terdakwa dalam perkara dkorupsi kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu. Dibuang sekitar pukul 02.00 WIB, sesaat sebelum tim masuk, dan ditemukan di rerumputan belakang rumah," kata Febri di Gedung KPK, Jumat (8/9).

Dijelaskan Febri, saat itu Wilson dituntut hukuman penjara selama satu tahun enam bulan ditambah denda Rp50 juta.

Selanjutnya saat putusan dibacakan, majelis hakim pengadilan Tipikor justru malah meringankan hukumannya menjadi satu tahun tiga bulan penjara dan denda Rp50 juta.

Untuk meringankan vonis hukuman tersebut, Wilson menjanjikan uang kepada Dewi Suryana selaku hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu sebesar Rp125 juta. Selanjutnya uang tersebut diterima oleh Dewi melalui panitera pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu, Hendra Kurniawan.

KPK juga mengamankan Rp 75 juta dari rumah Dahniar. Dahniar sendiri merupakan pensiunan panitera pengganti di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Uang tersebut pun kini tengah didalami oleh KPK terkait untuk siapa uang tersebut akan diberikan.

"Apa uang itu diperuntukkan untuk pembayaran kedua atau diperuntukkan pemberian kepada pihak yang lain, kita dalami," tambahnya.

Dalam kasus ini, para pihak yang diduga terlibat dalam suap tersebut secara sengaja mengelabui alur pemberian suap dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang yang bakal digunakan untuk pembayaran sebuah mobil.

Hal tersebut terungkap setelah KPK ikut mengamankan sebuah kuitansi yang ditemukan dari rumah Dahniar, KPK pun menduga kuitansi tersebut menjadi salah satu alat untuk menyamarkan pemberian uang kepada hakim tersebut.

Dewi Suryana dan Hendra Kurniawan dengan sangkaan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak pemberi adalah Syuhadatul Islamy dengan sangkaan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...