Minggu, 24 September 2017 | 13.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ombudsman Akan Pelajari Perda Zonasi soal Meikarta

Ombudsman Akan Pelajari Perda Zonasi soal Meikarta

Jumat, 8 September 2017 - 23:13 WIB

IMG-26029

Pameran Meikarta di Cibubur Junction, Jakarta Timur. KiniNews/Dok

JAKARTA, kini.co.id – Proyek pembangunan Kota Baru Meikarta merupakan konsep kota modern dengan total investasi sebesar Rp 278 Triliyun. Proyek ini diproyeksikan menjadi kota modern yang infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara, namun pada pembangunannya proyek ini menuai kontroversi.

Maka dari Ombudsman RI menegaskan akan mempelajari Perda Zonasi yang membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk megaproyek Meikarta oleh Lippo Cikarang, anak perusahaan Lippo Group, terhambat.

“Ombudsman akan mendalami Perda Zonasi supaya bisnis berjalan dengan cepat. Serta tidak ada tumpang tindih peraturan, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam bisnis,” kata Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih usai bertemu dengan perwakilan Lippo Cikarang di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (8/9).

Project Development Lippo Cikarang, Eddy Triyanto, menyebutkan ada arahan dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemkab Bekasi untuk tidak mengeluarkan IMB.

“Kalau tidak salah, Pemkab Bekasi menerima surat dari Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan analisis dampak lingkungan (amdal) dulu,” kata Eddy saat audiensi.

Amdal lingkungan ini menjadi dasar penerbitan IMB megaproyek Meikarta. Eddy menyebut estimasi perampungan amdal memakan waktu dua hingga tiga bulan.

“Kita sudah menyetor dokumen terkait amdal pada Mei 2017 kepada Pemkab Bekasi,” katanya dilansir Antara.

Eddy mengaku sudah memperhitungkan waktu dari mulai proses mendapatkan IMB hingga bergerak memasarkan produk. Bahkan, lanjut dia, Lippo telah membayar biaya penerbitan IMB ke Pemkab Bekasi pada 9 Juni 2017.

Namun, lanjut dia, Pemprov Jabar mempertanyakan zonasi pembangunan Meikarta. Persoalan zonasi tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014.

Eddy mengaku tak memahami regulasi daerah tersebut. Baginya, Lippo berupaya tak melampaui batas wilayah zona Kabupaten Bekasi.

“Izin lokasi Lippo Cikarang secara keseluruhan sudah diurus dan diperpanjang setiap tiga tahun sejak 1984. Terus terang selama mengembangkan Lippo Cikarang kami enggak paham Perda itu. Kami tak lintas kabupaten,” tegasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Laos tertarik senjata dan amunisi bikinan Pindad
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 12:06 WIB

Laos tertarik senjata dan amunisi bikinan Pindad

Vice President Export PT. Pindad Ridi Djajakusuma mengatakan, Kementerian Pertahanan Laos tertarik untuk kembali membeli produk-produk senjata dari PT. Pindad.Sebagai ...
FOTO: Wali Kota Cilegon ditahan KPK
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 11:48 WIB

FOTO: Wali Kota Cilegon ditahan KPK

Pemilik nikahsirri.com tersangka UU ITE dan pornografi
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 11:32 WIB

Pemilik nikahsirri.com tersangka UU ITE dan pornografi

Aris Wahyudi, pemilik situs nikahsirri.com, yang sempat menghebohkan jaga maya, setelah ditangkap penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya, Ahad (24/9) dini ...
Pangdam Sriwijaya ajak generasi penerus kenang sejarah
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 10:28 WIB

Pangdam Sriwijaya ajak generasi penerus kenang sejarah

Pangdam II/Sriwijaya menggelar nonton bersama film G 30 S PKI di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Sabtu (24/9) malam.Pangdam II/Sriwijaya ...
Pemilik situs nikahsirri.com ditangkap Polisi
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 10:21 WIB

Pemilik situs nikahsirri.com ditangkap Polisi

Penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya, pada Ahad (24/9) dini hari tadi menangkap pemilik laman situs nikahsirri.com, Aris Wahyudi di kediamannya ...
Polres Bekasi minta klarifikasi pemilik nikahsirri.com
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 22:52 WIB

Polres Bekasi minta klarifikasi pemilik nikahsirri.com

Kepolisian Sektor Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta klarifikasi kepada pemilik situs www.nikahsirri.com menyusul munculnya kecaman Menteri Sosial Khofifah Indar ...