Senin, 20 November 2017 | 12.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ombudsman Akan Pelajari Perda Zonasi soal Meikarta

Ombudsman Akan Pelajari Perda Zonasi soal Meikarta

Jumat, 8 September 2017 - 23:13 WIB

IMG-26029

Pameran Meikarta di Cibubur Junction, Jakarta Timur. KiniNews/Dok

JAKARTA, kini.co.id – Proyek pembangunan Kota Baru Meikarta merupakan konsep kota modern dengan total investasi sebesar Rp 278 Triliyun. Proyek ini diproyeksikan menjadi kota modern yang infrastruktur terlengkap di Asia Tenggara, namun pada pembangunannya proyek ini menuai kontroversi.

Maka dari Ombudsman RI menegaskan akan mempelajari Perda Zonasi yang membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk megaproyek Meikarta oleh Lippo Cikarang, anak perusahaan Lippo Group, terhambat.

“Ombudsman akan mendalami Perda Zonasi supaya bisnis berjalan dengan cepat. Serta tidak ada tumpang tindih peraturan, sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam bisnis,” kata Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih usai bertemu dengan perwakilan Lippo Cikarang di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Jumat (8/9).

Project Development Lippo Cikarang, Eddy Triyanto, menyebutkan ada arahan dari Pemprov Jawa Barat kepada Pemkab Bekasi untuk tidak mengeluarkan IMB.

“Kalau tidak salah, Pemkab Bekasi menerima surat dari Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan analisis dampak lingkungan (amdal) dulu,” kata Eddy saat audiensi.

Amdal lingkungan ini menjadi dasar penerbitan IMB megaproyek Meikarta. Eddy menyebut estimasi perampungan amdal memakan waktu dua hingga tiga bulan.

“Kita sudah menyetor dokumen terkait amdal pada Mei 2017 kepada Pemkab Bekasi,” katanya dilansir Antara.

Eddy mengaku sudah memperhitungkan waktu dari mulai proses mendapatkan IMB hingga bergerak memasarkan produk. Bahkan, lanjut dia, Lippo telah membayar biaya penerbitan IMB ke Pemkab Bekasi pada 9 Juni 2017.

Namun, lanjut dia, Pemprov Jabar mempertanyakan zonasi pembangunan Meikarta. Persoalan zonasi tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014.

Eddy mengaku tak memahami regulasi daerah tersebut. Baginya, Lippo berupaya tak melampaui batas wilayah zona Kabupaten Bekasi.

“Izin lokasi Lippo Cikarang secara keseluruhan sudah diurus dan diperpanjang setiap tiga tahun sejak 1984. Terus terang selama mengembangkan Lippo Cikarang kami enggak paham Perda itu. Kami tak lintas kabupaten,” tegasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata
Politik - Senin, 20 November 2017 - 12:25 WIB

Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua.Namun, Bobby juga berharap agar para ...
Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur
Politik - Senin, 20 November 2017 - 11:38 WIB

Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengikuti proses hukum atas kasus dugaan ...
Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:13 WIB

Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam

Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ...
KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:05 WIB

KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Istri Setya Novanto yakni Deisti Astriani Tagor, Senin, (20/11/2017).Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi ...
KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 09:37 WIB

KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan dari beberapa perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta ...
Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman
Pendidikan - Senin, 20 November 2017 - 09:30 WIB

Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman

Setelah serangkaian agenda di Jakarta, Minggu malam (19/11) Ketua MPR Zulkilfli Hasan langsung terbang ke Lampung untuk menghadiri acara ngobrol ...