Sabtu, 18 November 2017 | 20.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Beredar Pesan Soal Jebakan Tilang, Polisi: Itu Hoax

Beredar Pesan Soal Jebakan Tilang, Polisi: Itu Hoax

Reporter : Yudi | Sabtu, 9 September 2017 - 10:00 WIB

IMG-26036

E-tilang atau tilang online akan berlaku mulai minggu ke empat Desember 2016 (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan pesan berantai soal harga tilang yang baru dan jebakan tilang yang dilakukan polisi.

Pesan berantai itu menyebutkan tarif baru denda pelanggaran lalulintas. Selain itu pesan itu mengatakan masyarakat yang ditilang jangan meminta damai, karena itu adalah jebakan polisi.

. Biaya tilang terbaru di Indonesia

Kapolri baru per-Juli 2017

1. Tidak ada STNK Rp. 500,000

2. Tdk bawa SIM Rp. 250,000

3. Tdk pakai Helm Rp. 250,000

4. Penumpang tdk Helm Rp. 250,000

5. Tdk pake sabuk Rp. 250,000

6. Melanggar lampu lalin - Mobil Rp. 250,000 - Motor Rp. 100.000

7. Tdk pasang isyarat mogok Rp. 500,000

8. Pintu terbuka saat jalan Rp. 250,000

9. Perlengkapan mobil Rp. 250,000

10. Melanggar TNBK Rp. 500,000

11. Menggunakan HP/SMS Rp. 750,000

12. Tdk miliki spion, klakson - Motor Rp. 250,000 - Mobil Rp. 250,000

13. Melanggar rambu lalin Rp. 500,000.

Dicopy dari Mabes Polri Informasi yang harus dipublikasikan dan mungkin bermanfaat !!!

JANGAN MINTA DAMAI

Segala pelanggaran di jalan Raya baik berkendara motor / mobil, “JANGAN MINTA DAMAI DAN MEMBERI UANG, KARENA ITU BERARTI MENYUAP”

Jadi, walaupun Polisi menawarkan damai, TOLAK SAJA karena itu HANYA PANCINGAN / JEBAKAN.

Dan “Lebih baik minta di tilang, lalu nanti di urus di pengadilan”

Ini adalah Instruksi KAPOLRI kepada seluruh jajaran Polisi bahwa “Bagi POLISI yang bisa membuktikan ada warga yg menyuap Polisi, Polisi tersebut mendapatkan BONUS sebesar Rp. 10jt /1 warga dan Penyuap kena hukuman 10 tahun”

(Nah, lebih besar kan daripada uang damai yg hanya 50 ribu s/d 100 rb, Jelas aja akan ada oknum Polisi yang lebih pilih menjebak karena uangnya lebih besar).

INFORMASI INI PENTING HARAP jangan MAIN-MAIN, karena Info tsb diatas banyak yg tidak tahu.

Waspadai bila sekarang ada oknum Polisi sedang mencari-cari KELEMAHAN / KELENGAHAN agar kita terpancing untuk menyuap mereka dan mereka mendapat Bonus besar.

Beberapa teman mengatakan bahwa di JKT / SBY sudah banyak yg kena jebakan ini, karena banyak orang yang tidak tahu instruksi baru dari Kapolri ini.

Sebarkan berita ini ke siapa saja yg anda kenal dan kasihi, agar tidak terkena jebakan seperti ini.

WASPADALAH

“Semoga bermanfaat”

Demikian pesan berantai yang menghebohkan publik tersebut.

Dikonfirmasi ke Polri, berita itu adalah hoax belaka. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Royke Lumowa mengatakan Polri tidak pernah menginstruksikan anggotanya untuk menjebak pengendara.

Ia pun mengatakan pesan itu hanya pekerjaan orang iseng yang kurang kerjaan.

“Bukan instruksi Kapolri itu, tapi memang ada di Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait hadiah Rp10 juta per warga yang kena tilang, Royke membantahnya.

Ia mengingatkan masyarakat tidak melanggar lalulintas dan tidak menyuap petugas karena akan sama-sama dihukum.

“Penerima suap dan pemberi suap sama-sama dapat dihukum ya,” kata Royke mengingatkan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...