Senin, 20 November 2017 | 12.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi III DPR Minta Perpanjang Tugas Pansus Hak Angket KPK

Komisi III DPR Minta Perpanjang Tugas Pansus Hak Angket KPK

Reporter : Bayu Putra | Sabtu, 9 September 2017 - 13:07 WIB

IMG-26038

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (KiniNews /Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) akan berakhir 28 September mendatang.

Namun, karena belum mendapatkan keterangan dari pimpinan KPK, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyarankan agar kerja Pansus diperpanjang.

“Pansus masih harus menghadirkan pimpinan KPK untuk menggali dan mengonfirmasi temuan penyimpangan,” kata politikus Partai NasDem itu saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, (8/9)

Alasan lain, Sahroni menilai kinerja Pansus selama tiga bulan belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, terutama dalam upaya memperkuat KPK.

“Masih banyak kekurangan dari kerja Pansus, khususnya dalam menginvestigasi hal-hal yang patut dijadikan bahan rekomendasi nantinya.”

Perpanjangan masa kerja Pansus, kata dia, adalah upaya untuk memberi masukan lebih komprehensif atas kinerja KPK selama 15 tahun terakhir.

“Banyak sekali yang harus diperbaiki di tubuh KPK. Perbaikan ini semata-mata untuk menguatkan KPK di masa mendatang,” ujarnya.

Dia menyayangkan keengganan pimpinan KPK untuk memenuhi panggilan Pansus.

“Mestinya pimpinan KPK datang saja, duduk bersama. Tidak perlu membuat opini di publik seolah-olah DPR menghambat,” tegas Sahroni.

Apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan jika kerja-kerja Pansus legal. Putusan ini mengugurkan alasan pimpinan KPK yang enggan datang karena legalitas pembentukan Pansus lemah.

“Kalau memang tidak ada apa-apa, mestinya datang dan bicara. Duduk bersama membahas kelangsungan KPK ke depan agar makin hebat dan kuat,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo berharap kerja Pansus Hak Angket KPK tak diperpanjang. “Karena sudah lengkap yah, jadi tidak perlu diperpanjang,” kata Bamsoet, sapaan Bambang, kemarin.

Politikus Golkar ini mengklaim Pansus sudah menyelesaikan 80 persen tugasnya.

Selain itu, menurut dia, pansus juga sudah menemukan sejumlah bukti untuk membuat simpulan yang akan dibahas dalam rapat paripurna. Setelah rapat paripurna, rekomendasi Pansus Angket KPK akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Ia berharap KPK memenuhi panggilan Pansus sebelum rekomendasi dibawa ke rapat paripurna. Namun, jika tidak hadir juga, Bamsoet meminta KPK tak menuding keputusan DPR sepihak.

Pansus Angket KPK terbentuk 5 Juni lalu. Berdasarkan Pasal 206 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata
Politik - Senin, 20 November 2017 - 12:25 WIB

Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua.Namun, Bobby juga berharap agar para ...
Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur
Politik - Senin, 20 November 2017 - 11:38 WIB

Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengikuti proses hukum atas kasus dugaan ...
Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:13 WIB

Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam

Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ...
KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:05 WIB

KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Istri Setya Novanto yakni Deisti Astriani Tagor, Senin, (20/11/2017).Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi ...
KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 09:37 WIB

KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan dari beberapa perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta ...
Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman
Pendidikan - Senin, 20 November 2017 - 09:30 WIB

Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman

Setelah serangkaian agenda di Jakarta, Minggu malam (19/11) Ketua MPR Zulkilfli Hasan langsung terbang ke Lampung untuk menghadiri acara ngobrol ...