Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Komisi III DPR Minta Perpanjang Tugas Pansus Hak Angket KPK

Komisi III DPR Minta Perpanjang Tugas Pansus Hak Angket KPK

Reporter : Bayu Putra | Sabtu, 9 September 2017 - 13:07 WIB

IMG-26038

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (KiniNews /Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) akan berakhir 28 September mendatang.

Namun, karena belum mendapatkan keterangan dari pimpinan KPK, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyarankan agar kerja Pansus diperpanjang.

“Pansus masih harus menghadirkan pimpinan KPK untuk menggali dan mengonfirmasi temuan penyimpangan,” kata politikus Partai NasDem itu saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, (8/9)

Alasan lain, Sahroni menilai kinerja Pansus selama tiga bulan belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, terutama dalam upaya memperkuat KPK.

“Masih banyak kekurangan dari kerja Pansus, khususnya dalam menginvestigasi hal-hal yang patut dijadikan bahan rekomendasi nantinya.”

Perpanjangan masa kerja Pansus, kata dia, adalah upaya untuk memberi masukan lebih komprehensif atas kinerja KPK selama 15 tahun terakhir.

“Banyak sekali yang harus diperbaiki di tubuh KPK. Perbaikan ini semata-mata untuk menguatkan KPK di masa mendatang,” ujarnya.

Dia menyayangkan keengganan pimpinan KPK untuk memenuhi panggilan Pansus.

“Mestinya pimpinan KPK datang saja, duduk bersama. Tidak perlu membuat opini di publik seolah-olah DPR menghambat,” tegas Sahroni.

Apalagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan jika kerja-kerja Pansus legal. Putusan ini mengugurkan alasan pimpinan KPK yang enggan datang karena legalitas pembentukan Pansus lemah.

“Kalau memang tidak ada apa-apa, mestinya datang dan bicara. Duduk bersama membahas kelangsungan KPK ke depan agar makin hebat dan kuat,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo berharap kerja Pansus Hak Angket KPK tak diperpanjang. “Karena sudah lengkap yah, jadi tidak perlu diperpanjang,” kata Bamsoet, sapaan Bambang, kemarin.

Politikus Golkar ini mengklaim Pansus sudah menyelesaikan 80 persen tugasnya.

Selain itu, menurut dia, pansus juga sudah menemukan sejumlah bukti untuk membuat simpulan yang akan dibahas dalam rapat paripurna. Setelah rapat paripurna, rekomendasi Pansus Angket KPK akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Ia berharap KPK memenuhi panggilan Pansus sebelum rekomendasi dibawa ke rapat paripurna. Namun, jika tidak hadir juga, Bamsoet meminta KPK tak menuding keputusan DPR sepihak.

Pansus Angket KPK terbentuk 5 Juni lalu. Berdasarkan Pasal 206 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuknya panitia angket.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...