Senin, 23 April 2018 | 03.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mulai Senin Pemda Wajib Awasi Rumahsakit Yang Suka Tolak Pasien

Mulai Senin Pemda Wajib Awasi Rumahsakit Yang Suka Tolak Pasien

Reporter : Bambang Medy | Minggu, 10 September 2017 - 15:26 WIB

IMG-26049

Bayi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Tragedi meninggalnya bayi Debora menjadi perbincangan publik. Bayi malang itu meregang nyawa setelah ditolak RS Mitra Keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta.

Peristiwa meninggalnya bayi Debora tersebut pun mendapat perhatian sejumlah pihak termasuk pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan rumahsakit tak seharusnya berlaku tak manusiawi dan mementingkan uang daripada keselamatan pasien.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak lagi berobat ke rumahsakit yang tidak manusiawi itu.

“Mari beri sanksi sosial terhadap RS yang tidak manusiawi. Paling tepat adalah jangan berobat ke RS yang tidak manusiawi, berpikirnya hanya uang,” kata Mendagri dilansir dari Antara, Minggu (10/9/2017).

Ia mengatakan semua rumahsakit wajib memberikan tindakan dan pengobatan kepada warga dalam keadaan darurat tidak harus menunggu rujukan sana-sini.

“RSUD dan RS swasta wajib memberikan pengobatan kepada warga,” katanya.

Ia pun mengatakan pihaknya mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota yang ditembuskan kepada gubernur, Senin 11 September 2017 besok, agar pemda memonitor dan memberikan penyuluhan kepada rumah sakit umum daerah dan khususnya RS swasta untuk tidak menolak pasien yang memerlukan tindakan darurat.

Sebelumnya, bayi Debora kritis karena ditolak oleh Rumahsakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta karena tidak bisa memberikan uang muka.

Rumahsakit itu tidak bekerjasama dengan BPJS, sehingga pasien harus membayar dengan biaya normal.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...