Sabtu, 18 November 2017 | 21.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Mulai Senin Pemda Wajib Awasi Rumahsakit Yang Suka Tolak Pasien

Mulai Senin Pemda Wajib Awasi Rumahsakit Yang Suka Tolak Pasien

Reporter : Bambang Medy | Minggu, 10 September 2017 - 15:26 WIB

IMG-26049

Bayi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Tragedi meninggalnya bayi Debora menjadi perbincangan publik. Bayi malang itu meregang nyawa setelah ditolak RS Mitra Keluarga di kawasan Kalideres, Jakarta.

Peristiwa meninggalnya bayi Debora tersebut pun mendapat perhatian sejumlah pihak termasuk pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan rumahsakit tak seharusnya berlaku tak manusiawi dan mementingkan uang daripada keselamatan pasien.

Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak lagi berobat ke rumahsakit yang tidak manusiawi itu.

“Mari beri sanksi sosial terhadap RS yang tidak manusiawi. Paling tepat adalah jangan berobat ke RS yang tidak manusiawi, berpikirnya hanya uang,” kata Mendagri dilansir dari Antara, Minggu (10/9/2017).

Ia mengatakan semua rumahsakit wajib memberikan tindakan dan pengobatan kepada warga dalam keadaan darurat tidak harus menunggu rujukan sana-sini.

“RSUD dan RS swasta wajib memberikan pengobatan kepada warga,” katanya.

Ia pun mengatakan pihaknya mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah, bupati dan wali kota yang ditembuskan kepada gubernur, Senin 11 September 2017 besok, agar pemda memonitor dan memberikan penyuluhan kepada rumah sakit umum daerah dan khususnya RS swasta untuk tidak menolak pasien yang memerlukan tindakan darurat.

Sebelumnya, bayi Debora kritis karena ditolak oleh Rumahsakit Mitra Keluarga Kalideres Jakarta karena tidak bisa memberikan uang muka.

Rumahsakit itu tidak bekerjasama dengan BPJS, sehingga pasien harus membayar dengan biaya normal.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...