Sabtu, 18 November 2017 | 20.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Sungguh Naif, Geser Isu Genosida Myanmar ke Terorisme Muslim Rohingya

Sungguh Naif, Geser Isu Genosida Myanmar ke Terorisme Muslim Rohingya

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 10 September 2017 - 17:52 WIB

IMG-26054

Komunitas Niqab Squad menunjukan poster saat melakukan Challenge kepada pengunjung CFD untuk mengenakan Niqab di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (10/9). ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari.

JAKARTA, kini.co.id – Pengamat Terorimse The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Ustadz Harits Abu Ulya menduga adanya upaya untuk mengaburkan kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya melalui upaya penyesatan opini dengan mencari pembenaran atas langkah genosida tersebut.

Dan alibinya adalah dengan keberadaan kelompok mujahidin dan tidak ketinggalan ISIS juga di masukkan didalamnya.

Menurutnya Genosida itu satu hal, fakta aktual dan sebagian kecil muslim Rohingya melawan dan kemudian dihendus terkait dengan kelompok jihadis itu hal lain.

Sangat tidak adil, kelompok yang jadi target genocida justru mau di tuduh sebagai biang kerok hanya karena sebab sebagian dari mereka melawan atas kedzaliman tersebut.

“Saya pikir nalar sudah terjungkir dan nurani sudah rontok jika memahami tragedi pembantaian muslim Rohingya dengan sudut pandang dan sikap seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah perlu fokus membantu muslim Rohingya dengan maksimal agar bisa keluar dari kejahatan kemanusiaan yang diluar batas kemanusiaan ini,” kata Harits, Ahad (10/9).

Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, kata dia pasti akan mendukung pemerintah Indonesia, jangan sampai ada sikap dan kebijakan yang blunder dengan menggeser ke arah isu terorisme dan radikalisme karena itu sudah basi dan terlalu naif.

“Jika isu terorisme dipakai menutupi kejahatan besar pemerintah Myanmar, publik makin tau bahwa ini sangat politis dan ada kepentingan besar imperialis dibalik itu semua.

Dalam pandangannya, Myanmar terlihat sebagai Proxy (boneka) dari imperialis baru Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Faktor utang Myanmar dan ketidakmampuan untuk membayar hutang membuatnya bergantung ke China. Hubungan proxial dengan China inisiasinya Petinggi Militer Myanmar sendiri.

Konsekuensi sebagai proxy adalah sama dgn Negara Terjajah secara teritorial (imperialisme tempo dulu). Selain itu kepentingan China membackup Myanmar dalam kasus Genocida tidak lain adalah ingin mengeruk Kekayaan alam di tanah Rakhine state, Myanmar.

Myanmar harus melayani China untuk mengeruk kekayaan alam di Rakhine dengan pendekatan Genosida terhadap Rohingya Muslims.

“Apakah Indonesia, pemerintahnya juga akan menjadikan negara Proxy dari kepentingan imperialis baru tersebut? Itu bisa terbaca kemampuan dan kemana arah angin kebijakan yang obyektif terhadap kasus Genocida muslim Rohingya di buat,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...