Senin, 23 April 2018 | 03.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Sungguh Naif, Geser Isu Genosida Myanmar ke Terorisme Muslim Rohingya

Sungguh Naif, Geser Isu Genosida Myanmar ke Terorisme Muslim Rohingya

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 10 September 2017 - 17:52 WIB

IMG-26054

Komunitas Niqab Squad menunjukan poster saat melakukan Challenge kepada pengunjung CFD untuk mengenakan Niqab di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (10/9). ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari.

JAKARTA, kini.co.id – Pengamat Terorimse The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Ustadz Harits Abu Ulya menduga adanya upaya untuk mengaburkan kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya melalui upaya penyesatan opini dengan mencari pembenaran atas langkah genosida tersebut.

Dan alibinya adalah dengan keberadaan kelompok mujahidin dan tidak ketinggalan ISIS juga di masukkan didalamnya.

Menurutnya Genosida itu satu hal, fakta aktual dan sebagian kecil muslim Rohingya melawan dan kemudian dihendus terkait dengan kelompok jihadis itu hal lain.

Sangat tidak adil, kelompok yang jadi target genocida justru mau di tuduh sebagai biang kerok hanya karena sebab sebagian dari mereka melawan atas kedzaliman tersebut.

“Saya pikir nalar sudah terjungkir dan nurani sudah rontok jika memahami tragedi pembantaian muslim Rohingya dengan sudut pandang dan sikap seperti itu. Jadi menurut saya pemerintah perlu fokus membantu muslim Rohingya dengan maksimal agar bisa keluar dari kejahatan kemanusiaan yang diluar batas kemanusiaan ini,” kata Harits, Ahad (10/9).

Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim, kata dia pasti akan mendukung pemerintah Indonesia, jangan sampai ada sikap dan kebijakan yang blunder dengan menggeser ke arah isu terorisme dan radikalisme karena itu sudah basi dan terlalu naif.

“Jika isu terorisme dipakai menutupi kejahatan besar pemerintah Myanmar, publik makin tau bahwa ini sangat politis dan ada kepentingan besar imperialis dibalik itu semua.

Dalam pandangannya, Myanmar terlihat sebagai Proxy (boneka) dari imperialis baru Negara Republik Rakyat Tiongkok.

Faktor utang Myanmar dan ketidakmampuan untuk membayar hutang membuatnya bergantung ke China. Hubungan proxial dengan China inisiasinya Petinggi Militer Myanmar sendiri.

Konsekuensi sebagai proxy adalah sama dgn Negara Terjajah secara teritorial (imperialisme tempo dulu). Selain itu kepentingan China membackup Myanmar dalam kasus Genocida tidak lain adalah ingin mengeruk Kekayaan alam di tanah Rakhine state, Myanmar.

Myanmar harus melayani China untuk mengeruk kekayaan alam di Rakhine dengan pendekatan Genosida terhadap Rohingya Muslims.

“Apakah Indonesia, pemerintahnya juga akan menjadikan negara Proxy dari kepentingan imperialis baru tersebut? Itu bisa terbaca kemampuan dan kemana arah angin kebijakan yang obyektif terhadap kasus Genocida muslim Rohingya di buat,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...