Rabu, 20 September 2017 | 19.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Aung San Suu Kyi dan Isu Terorisme

Aung San Suu Kyi dan Isu Terorisme

Minggu, 10 September 2017 - 21:06 WIB

IMG-26056

Muslim Rohingya di perbatasan Bangladesh menyelamatkan diri akibat kebrutalan militer Myanmar yang dibantu nasionalis Budhha. Foto Talarabiyah.

JAKARTA, kini.co.id – Rohingya adalah minoritas muslim di provinsi Rakhine tepatnya di negara Myanmar. Menurut penuturan warga Rohingya sendiri, mereka berasal dari negara bagian Rakhine sejak abad ke-16.

Sedangkan sejarawan lain mengklaim bahwa mereka bermigrasi ke Myanmar dari Bengal selama masa pemerintahan Inggris di Burma. Seiring dengan berjalannya waktu, kekerasan kemanusiaan terhadap Muslim Rohingya sering memanas.

Krisis mengerikan dimulai tahun 1982, dimana saat itu pemerintah Myanmar menolak kewarganegaraan Rohingya dan dianggap imigran illegal. Tahun 2012, adanya konflik yang memicu pengusiran ratusan ribu orang Rohingya. Pun tahun 2001, kelompok Buddha Arakan menebarkan teror kebencian.

Sementara itu, tahun 2015, masih segar dalam ingatan bahwa ratusan orang terombang-ambing di perairan Asia Tenggara. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun lalu yang menimpa warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk menyelamatkan diri dari kekejaman militer Myanmar.

Ternyata kekerasan masih terus berlanjut dan terkesan tidak menemukan jalan rekonsiliasi. Di tanggal 25 Agustus lalu, kekerasan kembali memanas. Pemerintah Myanmar, melalui pasukan militernya, menyerang perkampungan warga Rohingya dengan dalih aksi terorisme yang dilakukan ARSA “Arakan Rohingya Salvation Army”.

Seiring dengan bergejolaknya konflik tersebut, banyak opini bermunculan. Mulai dari persepsi-persepsi seperti konflik agama antara Islam vs Buddha, SARA hingga geo-politik. Konsekuensinya, banyakyang menuntun bahkan mengutuk serta perang opiniatas kejahatan kemanusiaan yang dilancarkan oleh pemerintah Myanmar. Terlepas dari beberapa opini diatas, penulis mencoba memfokuskan kepada pernyataan “Aung San Suu Kyi” bahwa konflik di Rakhine mengarah kepada isu terorisme disaat kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi.

Pernyataan ini, menurut penulis perlu dicermati lebih mendalam karena dapat memiliki makna sebagai jalan utama untuk menjustifikasi aksi militernya dalam meluluh lantakkan muslim Rohingya yang dianggap sebagai imigran illegal.

Isu Terorisme dan Justifikasi

Harus dicermati, terorisme menjadi salah satu isu yang dominan setelah terjadinya tragedi WTC 2001 lalu hingga detik ini. Pasca tragedi tersebut, presiden George Bush langsung mengeluarkan kebijakan “War on Terror” yang bertujuan untuk memerangi terorisme.Tak hanya sampai disitu, dalam pandangan (Jonathan Friedman: 2003) yang menegaskan bahwa setelah tragedi WTC 2001 akan menjadi kekejaman era baru dalam sejarah manusia. Ini menjadi sinyal kuat betapa dunia memasuki dunia baru yang ditandai dengan munculnya aksi teroris di belahan dunia.

Namun yang disayangkan adalah imagenegatif yang disematkan kepada islam. Dengan kekuatan medianya, Amerika Serikat merubah pandangan dunia terhadap Islam. Sehingga pada faktanya,sebuah artikel yang diterbitkan“Independent Post” menyatakan bahwa antaratahun 2005-2015, surat kabar di eropa lebih cenderung menyudutkan islam dan bahkan pada awal terpilihnya PresidenAmerika Serikat, Donald Trumph, melarang sekitar tujuh negara islam untuk memasuki negaranya.

Disamping itu juga, organisasi dankomunitas internasional, seperti PBB, Uni Eropa dan ASEANlebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada isu terorisme dalam setiap pertemuannya. Dan ini bisa dilihat dari, misalnya hasil dari pertemuan enamnegaradi Manadountuk menghadapi Terorisme di Asia Tenggara pada akhir Juli lalu (Sabtu, 29-07-2017).

Melihat isu yang dikeluarkan oleh Aung San Suu Kyi, mengingatkan kita kembali kepada peristiwa invasi negeri 1001 malam pada tahun 2003 yang mana Amerika Serikat secara terang-terangan menyatakan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Atas alasan itu, Amerika dan juga sekutunya menggempur Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein. Tapi pada tahun 2011 dari mulut pemimpin Amerika Serikat sendiri muncul pengakuan bahwa tidak ada senjata pemusnah massal di Irak.

Justifikasi isu terorisme dalam konteks konflik di Rakhine

Walaupun pada kenyataannya, tindakan ARSA bisa dijustifikasi oleh pemerintah Myanmar sebagai tindakan terorisme. Namun, tindakan militer Myanmar yang terkesan brutal dan serampangan kepada warga sipil Rohingya di Rakhine, membuat seluruh mata dunia tertuju kepada kekejamanan tentara militer Myanmar.

Hal ini ditandai dengan sejumlah masyarakat mempertanyakan penghargaan nobel perdamaian yang diperolehnya pada 1991 serta banyaknya demonstrasi di berbagai dunia yang dianggap adanya ketidakmampuan dalam meneyelesaikan konflik Rohingya. Akhirnya, Pemerintah Myanmar dikecam banyak pihak, terutama Aung San Suu Kyi, sebagai Penasehat negara.

Konflik Rohingya ini, seperti yang ditayangkan banyak media, menjadi trending topik. Bahkan, menjadi salah satu peristiwa kekejaman manusia terburuk di abad 21 sekarang. Sehingga, Aung San Suu Kyi dalam kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi selasa lalu, mengatakan bahwa masyarakat dunia internasional telah salah menanggapi isu yang sedang terjadi di negaranya.

Dalam konteks ini, Aung San Suu Kyimengeluarkan keterangan resmi sehari setelah ledakan yang dilakukan oleh kelompok ARSA “Arakan Rohingya Salvation Army” ke pos-pos perbatasan di Rakhine pada 25 Agustus lalu yang telah menewaskan 77 muslim Rohingya dan 12 pasukan keamanan.

Namun pada faktanya, sebagaimana yang dikutip dari CNN, hampir 50. 000 warga Rohingya melarikan diri dari konflik tersebut. Sekitar 27.000 orang melintasi Bangladesh, sementara 20.000 warga Rohingya masih tersesat di Asia Tenggara.

Begitupun juga pada laporan UNHCR ada sekitar 400 meninggal atas kebrutalan militer Myanmar sejak 25 Agustus lalu.Disamping itu juga, di tahun 1982, etnis Rohingya dianggap sebagai imigran illegal. Konsekuensinya, mereka tidak pernah mendapat akses pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan hingga perlakuan yang tidak manusiawi dari pemerintahnya sendiri.Bila melihat faktanya yang terjadi dilapangan, sangat berkontradiksi dengan konflik kekerasan di Rakhine yang mengatasnamakanisu terorisme.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa isu terorisme yang diungkapkan Aung San Suu Kyi, bertujuan bukan hanya untuk menjustifikasi aksi mereka namun juga lebih kepada mendapatkan dukungan dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh seruan dunia internasional yang dianggap melakukan tindakan genoside di negaranya.

Pada akhirnya, krisis kemanusiaan tidak akan pernah diprotes oleh negara-negara di dunia khusunya islam. Dan untuk membungkam dunia, Aung San Suu Kyi mempropagandakan dengan memainkan isu terorisme di tubuh etnis Rohingya. Sehingga, apabila tuduhan tersebut benar, maka pemerintah Myanmar akan mendapatkan dukungan dari dunia internasional yang notabene membenci terorisme dan juga agar leluasa untuk menghapuskan etnis Rohingya dari muka bumi.

Inilah akhir tujuan dari keluarnya isu terorsime dengan dalih atas penyerangan pos-pos polisi pada 24 Agustus lalu. Walaupun pada akhirnya banyak opini bermunculan yang mengatakan bahwa konflik tersebut bukan konflik ras dan agama. Namun, itu hanya isu-isu kecil yang terjadi. []

**Raegen Harahap B.A, Mahasiswa Pasca Sarjana Aligarh Muslim Univeristy, India

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...