Friday, 20 July 2018 | 02.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Dikritik, Politisi PDIP Sebut Wacana Pembekuan KPK Hanya Pendapat Pribadi

Dikritik, Politisi PDIP Sebut Wacana Pembekuan KPK Hanya Pendapat Pribadi

Reporter : Bayu Putra | Monday, 11 September 2017 - 11:07 WIB

IMG-26078

Gedung KPK. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan.

Permintaannya itu dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

Pernyataan Henry ini menimbulkan banyak reaksi, termasuk dari partainya PDI perjuangan. PDIP membantah apa yang disampaikan Henry merupakan sikap partai. Sementara itu, Henry menyampaikan permintaan agar KPK dibekukan merupakan pandangannya pribadi.

Henry membantah tudingan pro terhadap koruptor. Dia mengaku hanya menginginkan KPK sejalan dengan semangat reformasi.

“Itu pandangan saya pribadi. sebagai aktivis yang ikut mendorong lahirnya KPK dan UU Tipikor, maka saya menginginkan KPK yang bersih KPK yang berwibawa bukan KPK yang kotor dengan Pemerasan, penindasan dan sewenang-wenang,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, (11/9).

Henry menginginkan upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Ia mengaku, sebagai praktisi hukum dirinya pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu dibuktikan dengan tidak pernahnya dia membela para tersangka kasus korupsi yang berurusan dengan KPK.

“Sebagai advokat saya tidak pernah datang ke KPK mendampingi tersangka perkara Korupsi, dan tidak pernah mendampingi terdakwa di Pengadilan Tipikor. Meski banyak tersangka yang minta saya jadi Advokat mereka dengan kesanggupan memberi honor yang besar,” kata Henry.

Terkait tudingan anti-KPK yang dialamatkan kepadanya, Henry mengaku dirinya cukup sedih mendapat tuduhan seperti itu. “Saya sedih dengan berbagai tudingan terhadap saya terkait pernyataan saya untuk bekukan KPK sementara waktu terlebih tudingan bahwa saya membela koruptor dan melemahkan KPK,” ucap dia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, sejak awal Pansus Angket KPK dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR, bukan untuk membubarkan atau membekukan lembaga antirasuah tersebut.

“Pansus Angket KPK sebagai bagian dari pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk meluruskan adanya pernyataan anggotanya terkait pembekuan sementara KPK, di Jakarta, Sabtu 9 September 2017.

Hasto menegaskan, partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK. “Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” jelas Hasto seperti dilansir dari Antara.

Namun dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman di masa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luarnya.

“Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standard operating procedure yang ada,” tambah Hasto.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...