Rabu, 17 Januari 2018 | 00.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Dikritik, Politisi PDIP Sebut Wacana Pembekuan KPK Hanya Pendapat Pribadi

Dikritik, Politisi PDIP Sebut Wacana Pembekuan KPK Hanya Pendapat Pribadi

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 September 2017 - 11:07 WIB

IMG-26078

Gedung KPK. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan.

Permintaannya itu dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

Pernyataan Henry ini menimbulkan banyak reaksi, termasuk dari partainya PDI perjuangan. PDIP membantah apa yang disampaikan Henry merupakan sikap partai. Sementara itu, Henry menyampaikan permintaan agar KPK dibekukan merupakan pandangannya pribadi.

Henry membantah tudingan pro terhadap koruptor. Dia mengaku hanya menginginkan KPK sejalan dengan semangat reformasi.

“Itu pandangan saya pribadi. sebagai aktivis yang ikut mendorong lahirnya KPK dan UU Tipikor, maka saya menginginkan KPK yang bersih KPK yang berwibawa bukan KPK yang kotor dengan Pemerasan, penindasan dan sewenang-wenang,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, (11/9).

Henry menginginkan upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Ia mengaku, sebagai praktisi hukum dirinya pro terhadap pemberantasan korupsi. Itu dibuktikan dengan tidak pernahnya dia membela para tersangka kasus korupsi yang berurusan dengan KPK.

“Sebagai advokat saya tidak pernah datang ke KPK mendampingi tersangka perkara Korupsi, dan tidak pernah mendampingi terdakwa di Pengadilan Tipikor. Meski banyak tersangka yang minta saya jadi Advokat mereka dengan kesanggupan memberi honor yang besar,” kata Henry.

Terkait tudingan anti-KPK yang dialamatkan kepadanya, Henry mengaku dirinya cukup sedih mendapat tuduhan seperti itu. “Saya sedih dengan berbagai tudingan terhadap saya terkait pernyataan saya untuk bekukan KPK sementara waktu terlebih tudingan bahwa saya membela koruptor dan melemahkan KPK,” ucap dia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan, sejak awal Pansus Angket KPK dijalankan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPR, bukan untuk membubarkan atau membekukan lembaga antirasuah tersebut.

“Pansus Angket KPK sebagai bagian dari pengawasan DPR guna meningkatkan kinerja KPK serta mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum sehingga efektivitas pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan,” kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk meluruskan adanya pernyataan anggotanya terkait pembekuan sementara KPK, di Jakarta, Sabtu 9 September 2017.

Hasto menegaskan, partai politik tidak berada pada posisi meminta pembubaran atau pembekuan KPK. “Rekomendasi yang dipersiapkan partai tetap bertitik tolak pada tugas KPK di dalam mencegah dan memberantas korupsi,” jelas Hasto seperti dilansir dari Antara.

Namun dengan kewenangan yang sangat besar, dan pengalaman di masa sebelumnya terlihat bahwa KPK ternyata bisa dipengaruhi oleh kepentingan di luarnya.

“Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, termasuk mendorong akuntabilitas dalam keseluruhan proses hukum pemberantasan korupsi agar sesuai dengan standard operating procedure yang ada,” tambah Hasto.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK sita tas mewah hingga mobil milik Rita Widyasari
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 21:39 WIB

KPK sita tas mewah hingga mobil milik Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari yang diduga berasal dari hasil ...
Oso: Kalau Wiranto mau jadi ketua lagi saya kasihkan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 19:43 WIB

Oso: Kalau Wiranto mau jadi ketua lagi saya kasihkan

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengaku tidak masalah jika Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto ingin ...
Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 17:36 WIB

Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak

Mabes Polri menegaskan jika 10 orang anggota Polri yang ikut maju dalam Pilkada serentak masih berstatus polisi hingga penetapan pasangan ...
JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 16:14 WIB

JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan

Pernyataan La Nyalla terkait mahar politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuai banyak reaksi di masyarakat.Sebagaian masyarakat tak menyangka ...
Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani
Ekonomi - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:16 WIB

Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani

Zulkifli Hasan Selaku Ketua MPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimport beras dari Vietnam dan Thailand. Ia juga menyapaikan ...
12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS
Peristiwa - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:13 WIB

12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS

Dua belas pasien korban ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit (RS)."Kedua belas ...