Rabu, 20 September 2017 | 19.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Alasan Gerindra Menolak Pembekuan KPK

Alasan Gerindra Menolak Pembekuan KPK

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 September 2017 - 11:10 WIB

IMG-26079

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Partai Gerindra mengaku tidak setuju dengan wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diusulkan Anggota Pansus Angket KPK Henry Yosodiningrat.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J. Mahesa yang menilai wacana Henry Yoso tersebut keliru.

KMenurutnya, lebih baik menyikat oknum KPK yang selama ini telah membuat kerja lembaga antirasuah tersebut tidak fokus.

“Kami di Gerindra pasti menolak (jika KPK dibekukan),” kata Desmond kepada wartawan di Jakarta, (11 /9).

Ketua DPP Gerindra ini mengungkapkan, tidak semua orang yang berada di KPK melakukan abuse of power.

Maka itu, terang dia, kehadiran Pansus Angket sendiri untuk membenahi dan memperkuat KPK.

“Apakah semua orang di KPK kotor semua melakukan abuse itu? Menurut saya tidak lah. Yang tidak layak, menurut saya, memang harus diberhentikan,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan.

Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini.

“Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK). Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil,” kata Henry di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...