Rabu, 20 September 2017 | 19.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>KKKS Masih Evaluasi Ikuserta Lelang pada 15 Blok Migas

KKKS Masih Evaluasi Ikuserta Lelang pada 15 Blok Migas

Reporter : Sindi Violinda | Senin, 11 September 2017 - 12:15 WIB

IMG-26081

JAKARTA, kini.co.id – Keikutsertaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam lelang 15 blok migas yang ditawarkan Pemerintah sejak Mei 2017 lalu akan dievaluasi.

Seperti diketahui Pemerintah merivisi regulasi skema bagi hasil kotor (gross split) yang dianggap kurang menarik pelaku migas dibandingkan skema cost recovery dalam Production Sharing Contract (PSC).

Salah satu perubahan yang diusung adalah adanya stimulus bagi para investor melalui pemberian insentif saat pengembangan lapangan migas Plan of Development (POD) II yang belum diatur sebelumnya.

Vice President Public and Goverment Affairs Exxon Mobil Indonesia, Erwin Maryoto, menyatakan henghargai upaya pemerintah merevisi skema gross split.

Hal ini menurutnya merupakan respon Pemerintah yang mau mendengarkan berbagai pelaku usaha migas.

“Ini akan sangat menarik,” kata Erwin akhir pekan lalu.

Untuk itu, ia mengaku akan terus melakukan evaluasi blok-blok migas yang ditawarkan.

“Kami masih melihat mana yang cocok dengan portofolio kami. ExxonMobil memiliki kriteria tertentu, tidak hanya ekonomis, tapi melihat minyak atau gas fokusnya di mana,” ujarnya.

Presiden Direktur Indonesian Petroleum Association (IPA) Christina Verchere menyatakan, keputusan investasi di hulu migas Indonesia akan diserahkan ke masing-masing perusahaan migas.

“Kami mengharapkan yang terbaik bagi anggota yang mengikuti lelang tahun ini dan juga negosiasi perpanjangan kontrak,” kata Christina.

Sementara Presiden dan General Manager Total EP Indonesia Arividya Novianto mengatakan, pihaknya masih mengevaluasi lelang blok migas tahun ini.

Seperti diketahui Kementerian ESDMsendiri akhirnya pada Jumat (8/9) memberikan restu bagi Total EP mendapat 39% saham Mahakam. Dalam waktu dekat, Total EP akan mendapatkan surat resmi soal itu. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...