Selasa, 21 November 2017 | 00.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Nasdem Persilakan MKD Proses Viktor Laiskodat

Nasdem Persilakan MKD Proses Viktor Laiskodat

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 September 2017 - 13:33 WIB

IMG-26087

Ketua DPP Nasdem, Victor Laiskodat. (Foto: Fraksi Nasdem)

Jakarta, kini.co.id – Anggota DPR fraksi NasDem Ahmad Sahroni mempersilahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk bekerja sama dengan Bareskrim Polri dalam menuntaskan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR Victor Laiskodat.

“Bagus donk kan proses pengaduan Apapun laporan itu memang harus ditindaklanjuti dengan baik,” kata Ahmad Sahroni saat dihubungi, Senin (11/9).

Anggota Pansus Angket KPK ini pun merasa yakin jika koleganya tidak melakukan hal tersebut. Pasalnya dari hasil temuan internal fraksi serta DPP NasDem tidak ada unsur pelanggaran hukum dilakukan oleh Victor Laiskodat.

“Kita tetap yakin jika Pak Victor tidak melakukan seperti itu dan video yang kita dapat itu asli tanpa editan dan yang dilaporkan disana itu sudah tidak sempurna alias palsu,” papar Sahroni.

Namun demikian, Sahroni menyatakan jika fraksi NasDem tetap menghormati segala proses hukum sedang berjalan saat ini termasuk kasus hukum Victor Lasikodat sendiri.

“Salah atau tidak biar nanti proses sidang di MKD akan memutuskan Dan sebagai anak bangsa kita harus taat hukum dan menghormati prosesnya,” tandas Ahmad Sahroni yang juga Anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adies Kadir menyatakan senin pekan depan, pihaknya akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan secara langsung penanganan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNasDem) di DPR Victor Laiskodat.

Victor dilaporkan oleh tiga partai politik terkait dugaan ujaran kebencian dan permusuhan ke Bareskrim Polri. Tiga parpol itu adalah Gerindra, PAN, PKS. Kemudian, ormas sayap Demokrat, Gerakan Pemuda Demokrat juga melaporkan ke Bareskrim.

Untuk laporan ke MKD DPR sudah dilakukan PKS dan Gerakan Pemuda Demokrat.

Victor terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu. Pidato Victor di NTT tersebut pun viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Victor diduga menyebutkan ada empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang diduga mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

“Kasus Victor baru mau diverifikasi. Senin (11/9/2017) mau ke bareskrim. Mau menanyakan posisi kasus di sana bagaimana,” ujar Adies Kadir, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Adies, apabila Bareskrim masih menunggu dari MKD terkait pelanggaran kode etik anggota dewan, maka pihaknya akan memproses kasus ini. Sementara apabila di Bareskrim memproses dan melanjutkan laporan kasus tersebut, maka MKD menunggu proses hukum disana.

“Ini menyangkut etika dan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), berarti MKD akan jalankan,” katanya.

Terkait barang bukti yang diterima MKD atas kasus Victor, anggota komisi III DPR ini mengatakan pihaknya mengantongi video rekaman pidato Victor di NTT serta rekaman-rekaman dari youtube.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...