Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Nasdem Persilakan MKD Proses Viktor Laiskodat

Nasdem Persilakan MKD Proses Viktor Laiskodat

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 September 2017 - 13:33 WIB

IMG-26087

Ketua DPP Nasdem, Victor Laiskodat. (Foto: Fraksi Nasdem)

Jakarta, kini.co.id – Anggota DPR fraksi NasDem Ahmad Sahroni mempersilahkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk bekerja sama dengan Bareskrim Polri dalam menuntaskan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR Victor Laiskodat.

“Bagus donk kan proses pengaduan Apapun laporan itu memang harus ditindaklanjuti dengan baik,” kata Ahmad Sahroni saat dihubungi, Senin (11/9).

Anggota Pansus Angket KPK ini pun merasa yakin jika koleganya tidak melakukan hal tersebut. Pasalnya dari hasil temuan internal fraksi serta DPP NasDem tidak ada unsur pelanggaran hukum dilakukan oleh Victor Laiskodat.

“Kita tetap yakin jika Pak Victor tidak melakukan seperti itu dan video yang kita dapat itu asli tanpa editan dan yang dilaporkan disana itu sudah tidak sempurna alias palsu,” papar Sahroni.

Namun demikian, Sahroni menyatakan jika fraksi NasDem tetap menghormati segala proses hukum sedang berjalan saat ini termasuk kasus hukum Victor Lasikodat sendiri.

“Salah atau tidak biar nanti proses sidang di MKD akan memutuskan Dan sebagai anak bangsa kita harus taat hukum dan menghormati prosesnya,” tandas Ahmad Sahroni yang juga Anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adies Kadir menyatakan senin pekan depan, pihaknya akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan secara langsung penanganan kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNasDem) di DPR Victor Laiskodat.

Victor dilaporkan oleh tiga partai politik terkait dugaan ujaran kebencian dan permusuhan ke Bareskrim Polri. Tiga parpol itu adalah Gerindra, PAN, PKS. Kemudian, ormas sayap Demokrat, Gerakan Pemuda Demokrat juga melaporkan ke Bareskrim.

Untuk laporan ke MKD DPR sudah dilakukan PKS dan Gerakan Pemuda Demokrat.

Victor terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu. Pidato Victor di NTT tersebut pun viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Victor diduga menyebutkan ada empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang diduga mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

“Kasus Victor baru mau diverifikasi. Senin (11/9/2017) mau ke bareskrim. Mau menanyakan posisi kasus di sana bagaimana,” ujar Adies Kadir, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Adies, apabila Bareskrim masih menunggu dari MKD terkait pelanggaran kode etik anggota dewan, maka pihaknya akan memproses kasus ini. Sementara apabila di Bareskrim memproses dan melanjutkan laporan kasus tersebut, maka MKD menunggu proses hukum disana.

“Ini menyangkut etika dan UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), berarti MKD akan jalankan,” katanya.

Terkait barang bukti yang diterima MKD atas kasus Victor, anggota komisi III DPR ini mengatakan pihaknya mengantongi video rekaman pidato Victor di NTT serta rekaman-rekaman dari youtube.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...