Sabtu, 18 November 2017 | 20.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Pemerintah Pede, 5,4 Persen Pertumbuhan Ekonomi Tercapai

Pemerintah Pede, 5,4 Persen Pertumbuhan Ekonomi Tercapai

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 September 2017 - 15:21 WIB

IMG-26098

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). Rapat kerja tersebut membahas asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2018. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.

JAKARTA, kini.co.id – Pemerintah masih meyakini dan pede target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dalam RAPBN 2018 dapat tercapai meski tahun depan masih akan dihadapkan berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku target 5,4 persen masih reacble meski haru upaya ekstra.

“Kami tetap menganggap 5,4 persen itu masih ‘reachable’ atau bisa dicapai. Namun memang upayanya ekstra keras,” kata Sri dalam rapat kerja membahas RAPBN 2018 dengan Komisi XI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Menurutnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, maka konsumsi harus tumbuh di atas 5 persen. Pada 2018 mendatang, konsumsi ditargetkan tumbuh 5,1 persen.

Sementara itu, dari sisi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi sendiri ditargetkan tumbuh 6,3 persen pada tahun depan.

Masih kata Sri, tantangan terbesar pada 2018 yaitu pertumbuhan kredit industri perbankan, yang harus tumbuh cukup kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Untuk tahun ini saja, kata dia kredit perbankan harus meningkat sebesar Rp370 triliun dibandingkan tahun lalu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Sedangkan untuk tahun depan, kredit perbankan harus meningkat Rp483 triliun untuk mencapai 5,4 persen.

“Dari sisi perbankan, kredit investasi harus tumbuh lebih tinggi. Dari 11-13 persen pada tahun ini menjadi 13-15 persen pada tahun depan,” terangnya.

Selain itu, Sri juga mengharapkan belanja yang optimal dari BUMN untuk mencapai target 5,2 persen. Dari pasar modal, ia juga berharap ada kontribusi dari sisi investasi mencapai Rp855 triliun.

Sedangkan untuk penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) diharapkan dapat mencapai Rp799 triliun.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...