Monday, 20 August 2018 | 10.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jaksa Agung Sindir Kewenangan Penuntutan KPK

Jaksa Agung Sindir Kewenangan Penuntutan KPK

Reporter : Bayu Putra | Monday, 11 September 2017 - 15:56 WIB

IMG-26100

Jaksa Agung HM Prasetyo dalam RDP bersama Komisi III di Komplek Parlemen Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (11/9). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Agung M. Prasetyo menyindir kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, meski sudah diberi kewenangan lebih, KPK belum mampu menyaingi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diberikan institusi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga.

“IPK pada 2016, Malaysia mendapat skor 49 dengan peringkat 55. Sedangkan Singapura mendapat skor 84 dengan peringkat 7 dari 170-an negara yang disurvei,” kata Prasetyo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (11/9).

Sementara itu, meski sudah menindak kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT), IPK Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Di tahun yang sama, IPK Indonesia hanya mendapat skor 37 dan menduduki peringkat 90.

Prasetyo membandingkan kewenangan KPK dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Malaysia, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura.

Mereka mendapatkan hasil lebih baik kendati hanya memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Dia menjelaskan, Kewenangan penuntutan di Malaysia dan Singapura adalah milik penuh kejaksaan. Meskipun SPRM Malaysia juga punya divisi penuntutan, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada izin dari jaksa agung Malaysia.

Intinya, jelas dia, kejaksaan di Singapura dan Malaysia adalah institusi yang berwenang menentukan dapat/tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan.

Ini perwujudan universal sistem penuntutan tunggal yang berlaku di setiap negara

“Tugas dan kewenangan yang dimiliki CPIB dan SPRM maupun kejaksaan dan kepolisian di kedua negara ternyata dinilai mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang efektif,” pungkas Prasetyo

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...