Sabtu, 18 November 2017 | 21.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jaksa Agung Sindir Kewenangan Penuntutan KPK

Jaksa Agung Sindir Kewenangan Penuntutan KPK

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 September 2017 - 15:56 WIB

IMG-26100

Jaksa Agung HM Prasetyo dalam RDP bersama Komisi III di Komplek Parlemen Nusantara II, Senayan Jakarta, Senin (11/9). KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Agung M. Prasetyo menyindir kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, meski sudah diberi kewenangan lebih, KPK belum mampu menyaingi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diberikan institusi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga.

“IPK pada 2016, Malaysia mendapat skor 49 dengan peringkat 55. Sedangkan Singapura mendapat skor 84 dengan peringkat 7 dari 170-an negara yang disurvei,” kata Prasetyo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (11/9).

Sementara itu, meski sudah menindak kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT), IPK Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Di tahun yang sama, IPK Indonesia hanya mendapat skor 37 dan menduduki peringkat 90.

Prasetyo membandingkan kewenangan KPK dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Malaysia, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura.

Mereka mendapatkan hasil lebih baik kendati hanya memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Dia menjelaskan, Kewenangan penuntutan di Malaysia dan Singapura adalah milik penuh kejaksaan. Meskipun SPRM Malaysia juga punya divisi penuntutan, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada izin dari jaksa agung Malaysia.

Intinya, jelas dia, kejaksaan di Singapura dan Malaysia adalah institusi yang berwenang menentukan dapat/tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan.

Ini perwujudan universal sistem penuntutan tunggal yang berlaku di setiap negara

“Tugas dan kewenangan yang dimiliki CPIB dan SPRM maupun kejaksaan dan kepolisian di kedua negara ternyata dinilai mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang efektif,” pungkas Prasetyo

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...